Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026 yang mengatur penurunan tarif bea masuk untuk bahan baku plastik impor hingga 0%. Aturan ini menjadi dasar pemberian insentif fiskal bagi pelaku industri yang menggunakan bahan baku plastik dari luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri plastik hilir melalui dukungan terhadap struktur biaya bahan baku.
Suahasil Nazara menandatangani PMK Nomor 68 Tahun 2026 pada 28 September 2026. Dengan penerbitan peraturan ini, pemerintah menetapkan kebijakan baru mengenai tarif bea masuk atas sejumlah bahan baku plastik impor. Tarif yang sebelumnya berlaku diturunkan hingga mencapai 0% untuk jenis bahan baku yang tercakup dalam ketentuan tersebut. Besaran tarif dan cakupan komoditas mengikuti rincian yang diatur dalam peraturan menteri keuangan.
PMK Nomor 68 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 26 Tahun 2022. Revisi ini memperbarui ketentuan tarif bea masuk bahan baku plastik impor dalam rangka pelaksanaan insentif fiskal bagi industri plastik hilir. Melalui perubahan tersebut, pemerintah memberikan landasan regulasi yang lebih baru bagi penerapan tarif yang telah ditetapkan. Fokus aturan tetap berada pada pemberian keringanan bea masuk untuk bahan baku plastik impor, sehingga kebijakan dapat diterapkan berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku.
Pasal 4B Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026 menetapkan pemberian tarif bea masuk sebesar 0% untuk sejumlah bahan baku plastik impor resmi. Ketentuan ini berlaku terhadap enam pos tarif yang telah ditentukan secara spesifik, sehingga importir perlu mencocokkan karakteristik barang dengan klasifikasi dalam dokumen kepabeanan sebelum memanfaatkan fasilitas tersebut. Penetapan tarif nol persen ini menjadi dasar pengurangan beban biaya masuk selama masa insentif yang ditetapkan dalam regulasi.
Kelompok pertama mencakup pos tarif 3901.10.12, 3901.10.19, dan 3901.10.99. Pos-pos tersebut merupakan kelompok barang yang berada dalam cakupan pos 3901, yaitu barang yang merupakan bagian dari polietilena. Untuk bahan baku dengan klasifikasi tersebut, tarif bea masuk sebelumnya ditetapkan sebesar 10%. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 4B, seluruh pos yang tercantum memperoleh tarif 0% sesuai persyaratan dan periode yang diatur dalam PMK.
Kelompok kedua terdiri atas pos tarif 3902.10.30, 3902.10.90, dan 3902.30.30. Pos tarif 3902 mencakup polipropilena, yang banyak digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai proses manufaktur plastik. Sebelum insentif diberlakukan, komoditas dalam kelompok ini dikenai bea masuk dengan kisaran tarif 5% hingga 10%, bergantung pada klasifikasi tarifnya. Perubahan menjadi 0% memberikan perlakuan tarif yang lebih ringan bagi pemasukan bahan baku polipropilena yang memenuhi ketentuan.
Dengan demikian, enam pos tarif tersebut meliputi tiga pos untuk kelompok polietilena dan tiga pos untuk polipropilena. Perbedaan tarif sebelumnya tetap penting diperhatikan karena menunjukkan besarnya penurunan yang diberikan untuk masing-masing kelompok. Meskipun tarif bea masuk ditetapkan nol persen, importir tetap perlu memenuhi ketentuan administratif, asal barang, serta persyaratan kepabeanan lain yang berlaku agar fasilitas dapat digunakan secara tepat.
Periode penerapan insentif bahan baku plastik ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan tersebut diundangkan pada 2 Oktober 2026 dan mulai berlaku tujuh hari setelah tanggal pengundangan. Dengan ketentuan itu, kebijakan tidak langsung efektif pada hari yang sama ketika PMK diundangkan, melainkan mengikuti masa tunggu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan.
Setelah mulai berlaku, insentif diberikan selama enam bulan. Rentang waktu ini menjadi dasar pelaksanaan penurunan bea masuk bagi bahan baku plastik impor resmi yang tercakup dalam enam pos tarif sebagaimana diatur dalam PMK. Selama periode tersebut, seluruh bahan baku plastik yang termasuk dalam pos tarif terkait memperoleh fasilitas penurunan bea masuk hingga 0%, sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan masa berlaku enam bulan tercantum langsung dalam PMK, sehingga pelaku usaha dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun rencana impor, pengadaan bahan baku, serta perhitungan biaya produksi. Penerapan insentif mengikuti jangka waktu yang telah ditetapkan sejak aturan mulai berlaku. Oleh karena itu, fasilitas tersebut tidak berlaku tanpa batas dan tidak otomatis berlanjut di luar periode enam bulan yang disebutkan dalam PMK.
Kejelasan waktu penerapan juga memberikan kepastian bagi importir dan industri pengguna bahan baku plastik. Mereka dapat menyesuaikan pengajuan impor dengan periode fasilitas, sekaligus memperhatikan bahwa pengenaan bea masuk hingga 0% hanya diberikan dalam masa insentif yang ditentukan. Perubahan, perpanjangan, atau kebijakan setelah berakhirnya periode tersebut harus merujuk pada ketentuan resmi berikutnya, tanpa memperluas rentang enam bulan yang telah ditetapkan dalam PMK.
Dasar pemberian insentif fiskal ini tercantum dalam bagian menimbang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026. Pemerintah menyatakan bahwa penurunan tarif bea masuk atas impor bahan baku plastik diperlukan untuk mendukung peningkatan daya saing industri plastik hilir. Kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kebutuhan industri atas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, dengan pengaturan tarif yang ditetapkan secara khusus melalui ketentuan dalam PMK.
Penyesuaian tarif bea masuk tidak diberlakukan terhadap seluruh barang impor secara umum. Fasilitas hanya diberikan kepada bahan baku plastik yang termasuk dalam pos tarif atau kode Harmonized System (HS) sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan. Dengan demikian, importir perlu memastikan kesesuaian jenis barang, uraian bahan baku, serta pos tarifnya dengan daftar yang menjadi cakupan kebijakan. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk membedakan bahan baku yang memperoleh penurunan tarif dari barang impor lain di luar cakupan fasilitas.
Insentif ini juga memiliki jangka waktu yang terbatas, yaitu selama enam bulan sejak ketentuan mulai berlaku sesuai dengan pengaturan dalam PMK Nomor 68 Tahun 2026. Pembatasan periode tersebut menunjukkan bahwa fasilitas dirancang untuk diterapkan dalam rentang waktu tertentu, bukan sebagai perubahan tarif yang berlaku tanpa batas. Pemberlakuannya tetap mengikuti persyaratan, mekanisme, dan pos tarif yang ditetapkan dalam regulasi.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan dukungan fiskal yang terarah bagi industri plastik hilir dengan menurunkan bea masuk atas bahan baku plastik tertentu. Dukungan itu hanya mencakup impor resmi yang memenuhi klasifikasi pos tarif yang telah ditentukan dan berlaku dalam periode enam bulan. Ketentuan mengenai cakupan barang serta masa berlaku menjadi unsur penting dalam pelaksanaan insentif sebagaimana diatur oleh PMK Nomor 68 Tahun 2026.
Baca juga: BGN Ubah Skema Insentif, Dapur SPPG Tak Lagi Dapat Rata Rp 6 Juta
