Jakarta | Otoritas Delhi menutup enam stasiun metro pada Senin, 12 Oktober 2026, di tengah meningkatnya ketegangan politik dan aksi protes di pusat kota. Penutupan tersebut berdampak langsung pada mobilitas warga, terutama pengguna transportasi publik yang biasanya mengandalkan jaringan metro untuk bepergian melintasi kawasan pusat Delhi. Keputusan itu diambil sebagai langkah pengamanan setelah massa memprotes revisi daftar pemilih, yang memicu kekhawatiran mengenai potensi gangguan ketertiban umum.
Selain menutup sejumlah stasiun, aparat memberlakukan pembatasan dan pengalihan arus lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan. Pengendara dan pengguna jalan harus menghadapi perubahan rute akibat akses menuju beberapa kawasan dibatasi. Kebijakan tersebut mengubah pola perjalanan harian dan berpotensi menyebabkan kepadatan di jalur alternatif. Dampaknya terasa tidak hanya bagi peserta aksi, tetapi juga bagi warga yang beraktivitas, bekerja, atau melintas di sekitar pusat pemerintahan dan lokasi demonstrasi.
Ribuan personel keamanan dikerahkan ke pusat kota untuk mengamankan situasi. Kehadiran mereka ditujukan untuk menjaga ketertiban, mengendalikan pergerakan massa, serta mencegah para demonstran melanjutkan pawai menuju Mahkamah Agung. Penempatan pasukan dalam jumlah besar menunjukkan bahwa otoritas memandang situasi tersebut sebagai risiko keamanan yang perlu ditangani secara segera. Dengan penutupan transportasi dan pembatasan jalan yang berlangsung bersamaan, aktivitas publik di Delhi mengalami gangguan signifikan, sementara aparat berupaya mencegah ketegangan berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas.
Partai-partai oposisi di India berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung untuk menuntut perubahan terhadap kebijakan revisi daftar pemilih. Aksi tersebut dipandang sebagai upaya menekan lembaga penyelenggara pemilu agar membuka data secara lebih transparan dan menghentikan proses yang dinilai berpotensi menghilangkan hak pilih jutaan warga. Rencana pawai berlangsung ketika ketegangan politik meningkat menjelang pemilu, termasuk setelah sejumlah stasiun metro di Delhi ditutup demi alasan keamanan.
Oposisi, bersama pendukung gerakan pemuda Cockroach, juga mendesak pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar. Mereka menilai kepemimpinan Kumar tidak cukup menjamin independensi proses pemutakhiran data pemilih. Menurut kelompok-kelompok tersebut, perubahan daftar pemilih dapat memberikan keuntungan politik bagi Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Mereka khawatir penghapusan nama secara besar-besaran akan mengubah komposisi pemilih di sejumlah wilayah yang persaingannya ketat.
Berdasarkan rincian yang dikutip dari sumber terkait, sekitar 130 juta nama dihapus dari daftar pemilih. Jumlah itu mencakup sekitar 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta orang yang dilaporkan pindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak. Oposisi mempertanyakan ketepatan pengelompokan tersebut dan meminta mekanisme verifikasi yang memungkinkan warga mengajukan keberatan atau memulihkan nama mereka sebelum pemungutan suara berlangsung.
Kelompok oposisi juga menuduh pemilih Muslim dan kelompok minoritas lain terdampak secara tidak proporsional oleh revisi tersebut. Mereka menyatakan bahwa hambatan administratif, keterbatasan dokumen, dan perpindahan penduduk dapat membuat komunitas tertentu lebih rentan kehilangan hak pilih. Komisi Pemilihan Umum membantah tuduhan itu dan menyatakan proses dilakukan berdasarkan data serta aturan yang berlaku. BJP pun menolak klaim adanya keuntungan politik, seraya menegaskan bahwa pemutakhiran diperlukan untuk menghapus data tidak valid dan menjaga akurasi daftar pemilih.
Ketegangan politik di Delhi meningkat setelah polisi menahan ribuan demonstran sepanjang akhir pekan. Penahanan itu berlangsung ketika massa memprotes dugaan penyimpangan dalam proses pemilu, dan di mereka terdapat sejumlah pemimpin Partai Cockroach Janta (CJP). Perkembangan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah serta memperkuat kekhawatiran mengenai kebebasan menyampaikan pendapat dan integritas pemilu India.
Partai Kongres, sebagai kekuatan oposisi utama, berencana menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant. Dokumen itu dimaksudkan untuk menuntut penghentian apa yang disebut partai tersebut sebagai “pencurian suara”, sekaligus meminta pengunduran diri Gyanesh Kumar. Menurut Partai Kongres, dugaan tersebut perlu diselidiki secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu dan hasil pemungutan suara dapat dipulihkan.
Rahul Gandhi menyatakan bahwa upaya tersebut tidak hanya melibatkan struktur partainya. Ia mengatakan kaum muda, partai-partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta pihak-pihak yang mendukung demokrasi dan Konstitusi India turut mengambil bagian dalam perjuangan itu. Pernyataan tersebut mencerminkan upaya oposisi untuk memperluas gerakan dan menempatkan isu dugaan pelanggaran pemilu sebagai persoalan nasional, bukan semata-mata perselisihan antarpartai.
Namun, langkah Partai Kongres menghadapi hambatan. Surya Kant menolak permintaan pertemuan melalui surat elektronik. Berdasarkan keterangan sumber dari Partai Kongres, Ketua Mahkamah Agung meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum yang tersedia, dengan alasan persoalan tersebut telah ditangani oleh pengadilan. Sikap itu menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memilih mempertahankan proses yudisial formal, sementara oposisi menilai penyampaian memorandum tetap penting untuk menegaskan keberatan politik mereka.
Di tengah situasi tersebut, penahanan demonstran dan penutupan enam stasiun metro Delhi memperlihatkan bahwa dampak ketegangan telah meluas ke ruang publik. Pemerintah dan aparat keamanan menghadapi tuntutan untuk menjaga ketertiban tanpa mengabaikan hak berkumpul, sedangkan oposisi berupaya memastikan tuduhan mengenai proses pemilu memperoleh pemeriksaan yang kredibel dan transparan.
CJP menyatakan akan menemui Kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai yang direncanakan. Pertemuan tersebut diharapkan memberikan kejelasan tentang waktu, lokasi, serta pengaturan keamanan bagi peserta aksi. Partai itu memperingatkan bahwa mereka dapat mengumumkan demonstrasi baru apabila tidak menerima jawaban dari kepolisian dalam waktu 24 jam. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ketegangan politik meningkat menjelang pemilu, sementara sejumlah tindakan pengamanan telah memengaruhi aktivitas publik di ibu kota.
Kontroversi yang melatarbelakangi rencana aksi semakin kuat setelah The Indian Express melaporkan adanya kekhawatiran internal dari dua deputi Gyanesh Kumar. Kekhawatiran itu berkaitan dengan revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran pemilih, serta penggunaan sistem digital dalam proses tersebut. Laporan itu memunculkan pertanyaan mengenai cara perubahan data diverifikasi dan bagaimana warga dapat memastikan bahwa informasi mereka tetap tercantum. Isu tersebut kemudian menjadi bahan kritik oposisi terhadap pengelolaan daftar pemilih dan transparansi administrasi pemilu.
Komisi Pemilihan Umum membantah anggapan bahwa lembaga tersebut berpihak kepada partai politik mana pun. Komisi menegaskan bahwa proses pemilu dijalankan secara independen dan sesuai prosedur yang berlaku. Lembaga itu juga menyatakan bahwa pemilih yang keliru dihapus dari daftar masih dapat mendaftarkan diri kembali melalui mekanisme yang tersedia. Penjelasan tersebut ditujukan untuk meredakan kekhawatiran mengenai dampak revisi data terhadap hak pilih warga. Di sisi lain, BJP menuduh oposisi berupaya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi India dengan memperbesar kontroversi mengenai daftar pemilih dan sistem administrasinya.
Baca juga: Ketegangan di Selat Hormuz Picu Harga Minyak Global Makin Fluktuatif
