Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas pada Senin, 12 Oktober, untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi, memastikan respons berjalan cepat, serta mengarahkan sumber daya ke lokasi yang masih memerlukan penanganan.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan masih terbakar. Area terdampak itu tersebar di enam provinsi, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama lintas lembaga dan dukungan pemerintah daerah. Data tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan dalam rapat terbatas, terutama untuk menilai perkembangan pemadaman dan menentukan prioritas tindakan di lapangan.
Perhatian pemerintah saat ini terutama diarahkan pada upaya pemadaman di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah tersebut menjadi fokus karena masih terdapat titik kebakaran yang perlu segera dikendalikan. Pemerintah mendorong agar proses pemadaman terus dilakukan secara terpadu, sehingga luas lahan yang terbakar dapat ditekan dan potensi meluasnya api dapat dicegah.
Penanganan karhutla juga menjadi perhatian global. Dampak kabut asap dari kebakaran tersebut turut dirasakan di Singapura dan Malaysia. Kondisi ini menambah urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemadaman dan memperkuat pengendalian kebakaran di wilayah terdampak.
Melalui rapat terbatas itu, pemerintah menegaskan pentingnya pemantauan perkembangan situasi secara berkelanjutan. Laporan mengenai luas lahan yang masih terbakar dan capaian pemadaman menjadi dasar untuk mengatur langkah berikutnya. Dengan fokus pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, penanganan diharapkan dapat berlangsung lebih terarah hingga kebakaran benar-benar terkendali.
Pemerintah menyatakan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menunjukkan hasil positif. Tingkat keberhasilan operasi darat disebut telah mencapai rata-rata lebih dari 80 persen terhadap luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Klaim tersebut menggambarkan kemampuan tim gabungan dalam mengendalikan api pada area yang terpantau, meskipun kondisi di lapangan masih dinamis dan tantangannya cukup besar.
Penanganan karhutla tetap berlangsung di tengah banyaknya titik api serta kabut asap tebal yang dilaporkan menyebar hingga negara tetangga. Angin, cuaca kering, akses menuju lokasi, dan karakteristik lahan gambut dapat membuat api kembali muncul setelah berhasil dipadamkan. Karena itu, pemantauan dan penanganan lanjutan tetap diperlukan untuk mencegah bara api berkembang menjadi kebakaran baru atau meluas ke wilayah lain.
Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan dari berbagai unsur. Mereka menjalankan pemadaman langsung, pendinginan area, pembuatan sekat bakar, patroli, serta pemantauan titik rawan. Keterlibatan personel dalam jumlah besar diharapkan mempercepat respons, terutama di lokasi yang dapat dijangkau melalui jalur darat. Tingkat keberhasilan di atas 80 persen tersebut merujuk pada perbandingan luas area baru terbakar dengan area yang berhasil ditangani setiap hari, sehingga tidak serta-merta berarti seluruh ancaman karhutla telah berakhir.
Selain pengerahan pasukan di lapangan, operasi udara juga terus dilakukan di sejumlah wilayah. Teknik water bombing digunakan untuk menjatuhkan air dari udara ke titik api yang sulit dijangkau atau memiliki intensitas pembakaran tinggi. Langkah ini berfungsi mendukung pemadaman darat, khususnya ketika medan, jarak, atau kepulan asap menghambat pergerakan petugas.
Presiden meminta penanganan karhutla diperkuat dengan mengerahkan seluruh sumber daya secara optimal. Pemadaman harus dipercepat, koordinasi antarlembaga ditingkatkan, dan setiap titik api ditangani agar kebakaran tidak meluas. Arahan tersebut menegaskan bahwa capaian pemadaman perlu diikuti kewaspadaan berkelanjutan sampai seluruh area dinyatakan aman.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah masih memantau serta menangani perkembangan karhutla melalui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak terkait.
Dudung mengatakan, pemerintah belum berencana menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut keterangan yang disampaikannya, situasi yang terjadi masih dinilai mampu ditangani oleh pemerintah. Karena itu, belum ada keputusan untuk meningkatkan status karhutla menjadi bencana nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjelaskan posisi pemerintah setelah rapat dengan Presiden. Penetapan status bencana nasional belum menjadi agenda yang diputuskan dalam penanganan karhutla saat ini. Pemerintah tetap menjalankan upaya pemadaman dan penanganan di lapangan, sementara perkembangan situasi terus diperhatikan.
Dalam rapat tersebut, pembahasan juga tidak mencakup penawaran bantuan dari negara lain untuk membantu pemadaman karhutla. Dudung menegaskan bahwa hal mengenai adanya tawaran bantuan dari negara lain tidak dibahas dalam pertemuan bersama Presiden. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan berfokus pada penilaian pemerintah terhadap kondisi karhutla dan langkah penanganan yang sedang berjalan.
Keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu mempertahankan posisi bahwa karhutla masih berada dalam situasi yang dinilai dapat ditangani. Pemerintah belum menetapkan status bencana nasional dan rapat bersama Presiden tidak membahas penawaran bantuan dari negara lain untuk pemadaman.
Petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Sebagian lokasi kebakaran berada di area yang sulit dijangkau, termasuk kawasan dengan kondisi lahan dan akses terbatas. Situasi tersebut memperlambat mobilisasi personel, distribusi air, serta pengiriman peralatan menuju titik api. Penanganan juga perlu memperhatikan keberadaan satwa liar yang terdampak kebakaran. Evakuasi dan perlindungan satwa harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko tambahan bagi petugas maupun hewan yang berada di sekitar area terdampak.
Jangkauan mobil pemadam dan alat berat juga belum dapat mencakup seluruh lokasi yang memerlukan penanganan. Kondisi medan menyebabkan kendaraan tidak selalu bisa mendekati titik api, sehingga petugas harus melanjutkan pemadaman dengan sarana dan tenaga yang tersedia. Untuk saat ini, upaya pemadaman lebih difokuskan melalui jalur darat. Asap yang tebal menyulitkan operasi helikopter, terutama dalam proses pengamatan, penentuan titik sasaran, dan pelaksanaan pemadaman dari udara.
Selain operasi di darat, pemerintah memanfaatkan operasi modifikasi cuaca dengan mengoptimalkan pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak dan mendukung pengendalian titik api. Penggunaan teknologi ini berjalan seiring dengan perkiraan bahwa awal musim hujan mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Namun, operasi lapangan tetap diperlukan untuk menangani kebakaran yang masih berlangsung dan mencegah api meluas ke area lain.
Presiden juga mengarahkan agar pencegahan karhutla lebih digencarkan dengan melibatkan para kepala daerah. Keterlibatan tersebut mencakup penguatan pemantauan wilayah, koordinasi antarlembaga, kesiapan sumber daya, serta tindakan cepat ketika muncul indikasi kebakaran. Arahan ini menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari penanganan, sehingga pemerintah daerah turut memastikan pengawasan dan respons di wilayah masing-masing berjalan secara terkoordinasi.
Baca juga: TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Hercules TNI AU Kembali Tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Bawa Ratusan APD Bantuan Kemhan RI dan Masker Dari Puskes TNI AU Untuk Perkuat Penanganan Karhutla Kalsel
