Jakarta | Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah masih merampungkan rencana pembagian ponsel pintar kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan ketika Hashim memaparkan materi dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa (13/10). Ia menjelaskan, gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sarana yang dapat mendukung akses masyarakat terhadap layanan dan program bantuan secara lebih luas.
Rencana pemberian perangkat tersebut berkaitan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas inklusi keuangan. Kepemilikan ponsel pintar dinilai dapat membantu masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan digital, termasuk mengakses informasi, melakukan verifikasi, serta menerima pemberitahuan mengenai program pemerintah. Dengan dukungan konektivitas dan sistem yang memadai, perangkat itu diharapkan menjadi salah satu penghubung masyarakat dan layanan publik yang semakin terdigitalisasi.
Hashim juga mengaitkan rencana ini dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Pemerintah tengah mendorong agar distribusi bansos dapat dilakukan melalui sistem digital sehingga prosesnya lebih terarah dan mudah dipantau. Ponsel pintar dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakses informasi penerima, menerima notifikasi, dan mendukung transaksi bantuan, meskipun pelaksanaan teknisnya masih perlu dimatangkan. Sejumlah aspek, seperti pendataan penerima, kesiapan jaringan, keamanan informasi, dan pendampingan bagi masyarakat, menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Pemerintah masih menyusun perencanaan agar pembagian perangkat dan penyaluran bantuan berjalan sesuai sasaran serta menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Program ponsel gratis yang disampaikan Hashim dirancang sebagai bagian dari upaya memperluas penyaluran bantuan sosial melalui sarana digital. Dalam konsep tersebut, setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang telah dilengkapi dengan rekening digital. Ponsel itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan layanan dan sistem digital yang berkaitan dengan bantuan sosial.
Keberadaan rekening digital di dalam perangkat tersebut diharapkan memudahkan penerima bansos terhubung dengan mekanisme penyaluran yang telah disiapkan. Masyarakat dapat memiliki akses yang lebih langsung terhadap sistem, sehingga proses penerimaan bantuan tidak sepenuhnya bergantung pada pertemuan fisik atau pembagian secara manual. Dengan demikian, ponsel dan rekening digital ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam pelaksanaan program.
Konsep ini membawa perubahan pada cara bantuan sosial disalurkan. Jika sebelumnya bantuan dapat diberikan dalam bentuk tunai, penyaluran dalam program tersebut diarahkan untuk dilakukan secara langsung melalui sistem digital. Bantuan tidak lagi disampaikan terutama dengan menyerahkan uang secara langsung kepada penerima, melainkan diteruskan melalui rekening digital yang terhubung dengan perangkat yang diberikan kepada masyarakat.
Perubahan mekanisme itu ditujukan untuk membangun hubungan yang lebih mudah warga dan sistem penyaluran bansos. Setiap penerima diharapkan dapat menggunakan perangkatnya sebagai akses menuju rekening digital, sementara bantuan disalurkan melalui sistem yang sama. Penjelasan Hashim menempatkan penyediaan ponsel dan rekening digital sebagai dasar penting bagi perluasan akses bantuan sosial, terutama agar lebih banyak warga dapat terhubung dengan proses penyaluran berbasis digital. Rincian teknis pelaksanaan maupun bentuk layanan lain di luar konsep tersebut belum menjadi bagian dari keterangan ini.
Integrasi rekening digital pada ponsel penerima dirancang untuk membuat penyaluran bantuan sosial berlangsung lebih langsung dan terukur. Dengan adanya rekening yang terhubung pada perangkat tersebut, dana bantuan dapat dikirim oleh Kementerian Keuangan kepada penerima tanpa harus melewati perantara. Mekanisme ini diharapkan menyederhanakan proses distribusi, sekaligus memberikan kepastian mengenai jalur perpindahan dana dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak.
Pemanfaatan rekening digital juga berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan transparansi penyaluran bansos di seluruh Indonesia. Setiap tahapan distribusi dapat dikelola melalui sistem yang lebih terintegrasi, sehingga proses pengiriman dana berpotensi lebih mudah dipantau dan dicatat. Bagi pemerintah, pencatatan tersebut penting untuk mendukung pengelolaan bantuan yang efisien. Bagi penerima, sistem ini diharapkan memberikan akses yang lebih jelas terhadap dana yang disalurkan, tanpa ketergantungan pada mekanisme penyerahan melalui pihak lain.
Langkah tersebut tetap menghadapi tantangan karena belum seluruh penduduk Indonesia terhubung dengan layanan perbankan. Hashim menyampaikan bahwa masih ada sekitar 30% penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sektor perbankan. Keterangan ini menjadi salah satu konteks penting dalam pembahasan rencana ponsel gratis dengan rekening digital terintegrasi. Penyediaan perangkat sekaligus akses rekening diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan sistem penyaluran bantuan, terutama bagi penerima yang belum memiliki rekening bank.
Melalui pendekatan ini, pemerintah menempatkan teknologi sebagai sarana untuk memperbaiki jalur distribusi bansos. Dana dapat disalurkan secara langsung, prosesnya lebih terdokumentasi, dan pemantauan dapat dilakukan melalui sistem digital. Harapannya, efisiensi operasional serta transparansi penyaluran dapat meningkat secara bertahap di berbagai wilayah, sejalan dengan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Rencana perluasan penyaluran bantuan sosial digital juga mencakup penugasan kepada dua bank milik negara, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Kedua bank tersebut diarahkan untuk membuka rekening secara massal bagi masyarakat yang selama ini belum berinteraksi dengan layanan perbankan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran bansos melalui sarana digital.
Pembukaan rekening secara massal menjadi bagian penting dalam menjangkau masyarakat yang belum memiliki hubungan dengan bank. Dengan tersedianya rekening, penerima dapat memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal. Penugasan kepada BRI dan BSI juga menunjukkan upaya pemerintah memanfaatkan jaringan perbankan BUMN untuk memperkuat inklusi keuangan dan memastikan masyarakat yang belum terhubung dengan perbankan dapat masuk ke dalam ekosistem layanan digital.
Rencana tersebut berjalan beriringan dengan program pembukaan rekening bank secara gratis bagi masyarakat yang baru berusia 17 tahun. Setiap rekening yang dibuka dalam program ini akan disertai saldo awal sebesar Rp50 ribu. Fasilitas tersebut memberikan titik awal bagi generasi muda untuk mengenal dan menggunakan layanan perbankan secara formal.
Melalui dua kebijakan yang saling mendukung itu, pembukaan rekening tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, tetapi juga bagi warga yang baru memasuki usia dewasa. Perluasan akses ini menjadi fondasi bagi pengembangan bansos digital dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal. BRI dan BSI memiliki peran penting dalam menjalankan penugasan tersebut agar manfaat layanan perbankan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.
Baca juga: Dedy Luqman Hakim: Sisa Kuota Bukan Sekadar Angka Digital, Ada Hak Ekonomi Konsumen di Dalamnya
