Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menguji penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan sistem prasmanan di sejumlah daerah. Skema ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil makanan secara langsung sesuai porsi yang tersedia. Uji coba tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pelayanan, sekaligus untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan distribusi makanan di lingkungan satuan pendidikan.
Selama dua minggu terakhir, penerapan sistem prasmanan telah berlangsung di 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Setiap SPPG menjadi lokasi pengamatan terhadap alur penyajian, kecepatan pelayanan, ketersediaan makanan, serta kemampuan petugas dalam memastikan makanan tetap higienis dan memenuhi ketentuan gizi. Hasil pengamatan dari berbagai daerah diharapkan dapat memberikan data yang lebih beragam sebelum pola tersebut dipertimbangkan untuk diterapkan secara lebih luas.
Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga pada perubahan kebiasaan siswa ketika mengambil dan mengonsumsi makanan. Melalui pola prasmanan, BGN ingin melihat apakah siswa dapat memilih makanan dengan tertib, mengambil porsi secukupnya, serta menghabiskan makanan yang telah dipilih. Perilaku tersebut penting diperhatikan karena keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari tersalurkannya makanan, melainkan juga dari manfaat gizi yang benar-benar diterima oleh peserta didik.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya masih menilai dampak positif dan negatif dari pelaksanaan skema tersebut. Pernyataan itu disampaikan di Aceh pada Selasa, 13 Oktober 2026. Menurutnya, pengujian diperlukan agar setiap keputusan mengenai pola pelayanan didasarkan pada hasil evaluasi di lapangan. BGN akan mencermati tanggapan sekolah, petugas, dan siswa untuk menentukan kelebihan yang dapat dipertahankan serta kendala yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan rencana perluasan penerapan sistem prasmanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan hasil evaluasi uji coba yang sedang berlangsung. Melalui pola ini, siswa diharapkan dapat mengambil makanan sesuai porsi yang telah ditetapkan dengan pendampingan petugas. Namun, rencana tersebut masih berada pada tahap penilaian dan belum menjadi kebijakan yang diterapkan secara seragam di seluruh dapur MBG.
BGN menargetkan hingga 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG, dapat melayani siswa menggunakan pola prasmanan pada akhir 2026. Target itu mencerminkan arah pengembangan program, terutama apabila uji coba menunjukkan bahwa sistem tersebut mampu mendukung kelancaran distribusi makanan, mengurangi antrean, serta membantu siswa memperoleh makanan secara tertib. Penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kesiapan sarana, kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat, dan kemampuan masing-masing sekolah dalam mengatur layanan.
Perluasan sistem tidak akan dilakukan secara otomatis hanya karena uji coba telah dimulai. BGN masih menilai pelaksanaan di lapangan, termasuk dampaknya terhadap ketepatan porsi, waktu pelayanan, kebersihan, pengawasan, dan penerimaan siswa maupun pihak sekolah. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah model prasmanan layak diperluas, disesuaikan, atau diterapkan secara terbatas pada kondisi tertentu.
Apabila dampak pelaksanaan dinilai positif, jumlah SPPG yang menerapkan skema ini diperkirakan berada dalam kisaran 1.000 hingga 5.000 unit. Rentang tersebut menunjukkan kemungkinan tahapan perluasan, bukan angka pasti yang langsung diberlakukan. Karena itu, angka 5.000 perlu dipahami sebagai target dan rencana pengembangan BGN hingga akhir 2026, bukan jumlah dapur MBG yang saat ini sudah menjalankan sistem prasmanan. Status penerapan aktual akan bergantung pada hasil evaluasi dan kesiapan setiap unit.
Sistem penyajian prasmanan dinilai memiliki potensi manfaat bagi siswa karena makanan dapat diterima dan dikonsumsi dalam kondisi yang lebih hangat serta segar. Dalam pola ini, makanan ditempatkan untuk diambil pada waktu makan, sehingga jarak proses penyajian dan saat makanan disantap dapat berlangsung lebih singkat. Sudaryono menjelaskan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu alasan sistem prasmanan dipertimbangkan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. Siswa memperoleh makanan ketika masih berada dalam keadaan yang sesuai untuk segera dikonsumsi.
Selain memungkinkan makanan diterima dalam kondisi lebih hangat dan segar, sistem prasmanan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil tambahan makanan apabila porsi yang telah diambil masih dirasakan belum cukup. Kesempatan tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyajian, karena siswa dapat menyesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhannya saat makan. Dengan demikian, proses konsumsi tidak hanya berlangsung melalui pembagian porsi secara tetap, tetapi juga menyediakan ruang bagi siswa yang masih menginginkan tambahan.
Pola prasmanan juga memiliki fungsi edukatif dalam kegiatan makan bersama. Siswa dapat belajar mengantre secara tertib sebelum mengambil makanan. Mereka perlu menunggu giliran dan mengikuti alur pengambilan yang telah tersedia. Keadaan tersebut melatih kesabaran, karena setiap siswa tidak selalu dapat mengambil makanan secara bersamaan. Pengalaman menunggu giliran menjadi bagian dari proses belajar yang berlangsung melalui kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah.
Di samping itu, penyajian prasmanan dapat membangun kebiasaan saling membantu di siswa. Dalam proses pengambilan makanan, siswa berkesempatan memberikan bantuan kepada teman yang memerlukannya. Kebiasaan tersebut tumbuh melalui interaksi langsung selama kegiatan makan bersama. Manfaat yang ditekankan dalam sistem ini mencakup penerimaan makanan dalam kondisi lebih hangat dan segar, kesempatan mengambil tambahan, serta pembelajaran untuk mengantre, bersabar, dan membantu satu sama lain.
Penerapan sistem prasmanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah. Badan Gizi Nasional (BGN) akan menilai kondisi lapangan sebelum menentukan bentuk pelayanan yang paling sesuai. Pertimbangan tersebut mencakup kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kondisi sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan tenaga pelaksana, serta kemampuan setiap satuan pendidikan dalam mengatur alur pembagian makanan. Dengan pendekatan ini, sekolah yang telah memiliki fasilitas dan tata kelola memadai dapat menjalankan skema prasmanan, sementara lokasi lain dapat menggunakan metode distribusi yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.
Tingkat partisipasi siswa juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan uji coba. Sistem prasmanan memerlukan keterlibatan aktif peserta didik, baik ketika mengambil makanan, menjaga ketertiban antrean, maupun memastikan kebersihan area makan. Karena itu, keberhasilannya tidak hanya diukur dari kelancaran pelayanan makanan, tetapi juga dari respons dan kemampuan siswa mengikuti tata tertib yang diterapkan. Sudaryono menilai Aceh merupakan salah satu wilayah yang sangat memungkinkan untuk menjalankan program MBG secara prasmanan. Penilaian tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam melihat potensi penerapan model serupa di daerah dengan dukungan sekolah dan masyarakat yang memadai.
Skema ini juga memiliki dimensi edukasi yang lebih luas. Melalui kebiasaan mengambil makanan sesuai kebutuhan, mengantre, membersihkan perlengkapan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan makan, pelajar dapat belajar membangun kemandirian serta disiplin. Nilai-nilai tersebut melengkapi tujuan pemenuhan gizi dan menjadikan proses penyaluran MBG sebagai bagian dari pembelajaran sehari-hari. Meski demikian, perluasan penerapan prasmanan belum dapat diputuskan segera. BGN masih menunggu hasil evaluasi uji coba untuk menilai efektivitas, kesiapan operasional, partisipasi siswa, dan manfaat edukatifnya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Baca juga: 31 SPPG Tuban Disetop, Kuncoko: Jangan Biarkan Kelalaian Korwil Rusak Program MBG | Kondisi itu terjadi ketika lembaga tersebut tengah berupaya membenahi tata kelola program yang selama ini menjadi sorotan
