Jakarta | Anggaran program satu orang satu rekening untuk 2026 menyusut menjadi Rp1,28 triliun, atau turun 66,32 persen dibandingkan kebutuhan awal sebesar Rp3,8 triliun. Dana awal tersebut dirancang untuk mendukung pembukaan rekening gratis bagi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Perubahan angka ini menunjukkan bahwa besaran anggaran yang disiapkan kini jauh lebih kecil daripada perkiraan semula, tetapi tidak dengan sendirinya menandakan program dihentikan. Pemerintah tetap menyiapkan pembiayaan untuk pelaksanaan program pada tahun mendatang, dengan cakupan penerima yang disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan data.
Penyesuaian anggaran berkaitan dengan penyisiran dan pemeriksaan silang terhadap calon penerima. Proses tersebut dilakukan untuk mencocokkan data yang tersedia dan memastikan perkiraan jumlah penerima lebih sesuai dengan kondisi yang terverifikasi. Karena kebutuhan dana mengikuti jumlah orang yang diproyeksikan menerima fasilitas, hasil pemutakhiran data dapat memengaruhi total anggaran. Dengan demikian, penurunan dari Rp3,8 triliun menjadi Rp1,28 triliun perlu dibaca sebagai perubahan pada perhitungan kebutuhan, bukan sebagai penghapusan hak atau fasilitas secara otomatis. Angka anggaran menggambarkan dana yang disiapkan, sementara penetapan penerima tetap bergantung pada proses validasi.
Bagi masyarakat, perbedaan perkiraan awal dan alokasi terbaru penting dipahami secara proporsional. Nilai penurunan yang besar dapat memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang tetap dapat mengakses rekening gratis dan bagaimana proses penentuannya. Namun, informasi yang tersedia menegaskan bahwa perubahan anggaran mengikuti hasil pemeriksaan silang calon penerima, bukan keputusan untuk menghapus program satu orang satu rekening. Rincian jumlah penerima yang telah lolos verifikasi, mekanisme pembukaan rekening, serta pelaksanaan di tiap wilayah dapat menjadi informasi lanjutan yang perlu dipantau. Sampai ada keterangan lebih lengkap, angka Rp1,28 triliun sebaiknya dipahami sebagai anggaran yang telah disesuaikan untuk 2026, sedangkan sasaran program tetap terkait warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang memenuhi ketentuan. Pemahaman ini membantu membedakan penyesuaian fiskal dari perubahan kebijakan layanan, sekaligus menghindari kesimpulan bahwa fasilitas tersebut sudah tidak tersedia.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah melakukan penyisiran dan pemeriksaan silang terhadap data warga yang berpotensi menjadi penerima program rekening gratis. Pemeriksaan ini menitikberatkan pada penduduk berusia mulai 17 tahun yang belum mempunyai rekening bank, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok desil satu hingga empat. Kelompok tersebut menjadi perhatian karena berada pada bagian masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah.
Dari proses pemeriksaan data itu, pemerintah menemukan sekitar 25 juta warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria, yakni belum memiliki rekening. Jumlah tersebut jauh di bawah sasaran awal yang sebelumnya mencapai 74 juta WNI. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perkiraan awal masih perlu disesuaikan dengan kondisi yang tercatat setelah data calon penerima diteliti lebih lanjut.
Angka 25 juta itu bukan sekadar perubahan administratif. Hasil pencocokan data menjadi dasar penting untuk memperkirakan jangkauan program dan kebutuhan pelaksanaannya. Dengan sasaran yang lebih terukur, pemerintah dapat memusatkan perhatian pada warga yang benar-benar belum mempunyai akses rekening, sesuai batas usia dan kelompok desil yang ditetapkan. Penyisiran juga membantu mengurangi kemungkinan data ganda atau memasukkan warga yang sebenarnya sudah memiliki rekening.
Meski demikian, selisih sasaran awal dan hasil pemeriksaan tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh alasan perubahan jumlah calon penerima. Data tersebut menggambarkan temuan dari kriteria yang digunakan dalam penyisiran, bukan jumlah seluruh penduduk yang dapat menerima layanan keuangan secara umum. Rincian lanjutan mengenai pelaksanaan program, mekanisme pembukaan rekening, serta kemungkinan pemutakhiran data dapat menentukan bagaimana angka tersebut diterapkan dalam tahap berikutnya.
Airlangga menyampaikan penjelasan mengenai hasil penyisiran itu kepada awak media pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Jakarta. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah meninjau kembali besaran sasaran berdasarkan pemeriksaan terhadap data warga. Karena itu, angka 25 juta menjadi rujukan terkini untuk calon penerima yang teridentifikasi memenuhi kriteria, sementara sasaran awal 74 juta menjadi pembanding dari perencanaan sebelumnya. Perubahan ini menegaskan pentingnya pencocokan data sebelum penyaluran program dilakukan.
Kebutuhan dana sebesar Rp1,28 triliun dalam program rekening gratis berkaitan dengan penyediaan setoran awal bagi masyarakat penerima yang belum memiliki rekening. Pemerintah menyiapkan Rp50.000 untuk setiap penerima dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, setoran awal bukan sekadar keterangan mengenai manfaat program, melainkan komponen yang ikut membentuk kebutuhan anggaran yang disiapkan.
Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan dana program bergantung pada siapa yang tercakup sebagai penerima. Setoran awal Rp50.000 diberikan kepada masyarakat penerima yang belum mempunyai rekening, sehingga penyisiran dan pemutakhiran data penerima menjadi penting dalam menentukan cakupan kebutuhan tersebut. Apabila kelompok yang memenuhi kriteria itu berubah setelah pendataan diperiksa, besaran dana yang diperlukan untuk menyediakan setoran awal juga dapat ikut berubah. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci jumlah penerima maupun perubahan hitungan yang terjadi.
Angka Rp1,28 triliun perlu dipahami sebagai kebutuhan dana program yang mencakup komponen setoran awal tersebut, bukan sebagai nilai setoran untuk satu orang. Setiap penerima yang memenuhi kriteria memperoleh Rp50.000 sebagai saldo awal pada rekening. Penjelasan ini menghubungkan besaran bantuan per penerima dengan anggaran program secara umum, tanpa menetapkan jumlah orang yang dilayani atau menyusun perhitungan baru dari angka total yang disebutkan.
Pemisahan nilai setoran per orang dan kebutuhan dana keseluruhan membantu pembaca memahami dasar anggaran secara lebih cermat. Nilai Rp50.000 menjelaskan bentuk dukungan awal yang disiapkan pemerintah bagi penerima tanpa rekening, sedangkan Rp1,28 triliun menggambarkan kebutuhan dana program dalam cakupan yang telah disampaikan. Keduanya berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan sebagai angka yang memiliki arti sama. Karena itu, perubahan data penerima dapat memengaruhi kebutuhan anggaran, sementara rincian lebih lanjut mengenai komponen lain tidak dapat ditambahkan tanpa keterangan sumber yang mendukungnya.
Data penerima program rekening gratis akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan demikian, DTSEN menjadi rujukan yang disebutkan untuk melihat data kelompok penerima program. Penggunaan satu rujukan data ini merupakan bagian dari penjelasan mengenai penyisiran penerima dan besaran dana program. Informasi tersebut menempatkan data penerima sebagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan program, sementara sasaran inklusivitas keuangan disampaikan secara terpisah oleh Airlangga.
Dalam pelaksanaan program, dua bank yang akan dilibatkan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI. Kedua nama tersebut menjadi bank yang disebut dalam rencana pelibatan untuk program rekening gratis. Penyebutan BRI dan BSI memberi gambaran mengenai pihak perbankan yang terkait dengan program, sedangkan data penerima tetap mengacu pada DTSEN. Informasi ini tidak mengubah angka maupun kelompok sasaran yang disampaikan Airlangga.
Airlangga menyampaikan sasaran inklusivitas keuangan mendekati 99%, meningkat dari 93%. Sasaran itu ditujukan bagi 25 juta warga desil satu yang berusia di atas 17 tahun. Angka dan kelompok tersebut menjadi ukuran yang disampaikan dalam penjelasan mengenai arah inklusivitas keuangan program. Dengan demikian, rincian sasaran mencakup persentase yang dituju, persentase sebelumnya, jumlah warga, kelompok desil, dan batas usia sebagaimana disebutkan.
Baca juga: Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen, Dorong Terjadi Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Pemisahan Pilpres dan Pileg | Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional | 31 SPPG Tuban Disetop, Kuncoko: Jangan Biarkan Kelalaian Korwil Rusak Program MBG
