Jakarta | Mahkamah Konstitusi menggelar sidang permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Senin, 12 Oktober 2026. Persidangan tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Mohammad Sabar Musman.
Agenda sidang kali ini adalah perbaikan permohonan. Dengan agenda tersebut, pemohon memperoleh kesempatan untuk menyempurnakan dokumen permohonan yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Tahap ini berlangsung dalam rangkaian pemeriksaan permohonan uji materi terhadap ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.
Permohonan Mohammad Sabar Musman menjadi perhatian karena berkaitan dengan keinginan untuk mendirikan PSSI. Keinginan tersebut disampaikan dalam konteks pengajuan permohonan uji materi terhadap perubahan Undang-Undang Partai Politik. Sidang di Mahkamah Konstitusi menjadi forum bagi pemohon untuk menyampaikan perbaikan atas permohonannya sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan sidang pada Senin tersebut menandai berlanjutnya proses permohonan di lembaga pengawal konstitusi. Dalam persidangan, pembahasan difokuskan pada agenda perbaikan permohonan, tanpa memasuki uraian lain di luar materi yang diajukan. Proses berikutnya akan mengikuti tahapan pemeriksaan permohonan di Mahkamah Konstitusi.
Melalui sidang ini, Mohammad Sabar Musman menyatakan posisinya sebagai pemohon dalam perkara uji materi Undang-Undang Partai Politik. Adapun Mahkamah Konstitusi menjalankan pemeriksaan sesuai dengan tahapan persidangan yang berlaku. Berlangsungnya agenda perbaikan permohonan menunjukkan bahwa proses pengajuan tersebut masih berada dalam tahap pemeriksaan awal di Mahkamah Konstitusi.
Salah satu perbaikan yang disampaikan pemohon dalam sidang berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing. Aspek tersebut menjadi bagian penting dalam permohonan uji materi karena pemohon perlu menjelaskan kapasitas, kepentingan, serta hubungan dirinya dengan norma undang-undang yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya. Penjelasan mengenai kedudukan hukum itu disampaikan bersamaan dengan pemaparan mengenai perubahan sikap Mohammad Sabar Musman.
Dalam keterangannya, Musman menyatakan bahwa dirinya telah mengubah pikiran mengenai arah perjuangan yang hendak ditempuh. Ia menyebut kini ingin memperjuangkan gagasannya melalui pendirian partai politik. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penjelasan pemohon di hadapan persidangan, khususnya ketika menerangkan posisi dan kepentingannya dalam perkara pengujian undang-undang tentang partai politik.
Perubahan yang disampaikan Musman itu berkaitan dengan pilihan jalur perjuangan yang ingin dijalankannya. Jika sebelumnya terdapat arah pemikiran yang berbeda, ia kini menyatakan keinginan untuk membangun wadah politik sendiri melalui pendirian PSSI. Dalam konteks persidangan, keterangan tersebut ditempatkan sebagai uraian mengenai sikap pribadi dan kedudukan pemohon, bukan sebagai penjelasan mengenai keputusan lembaga atau pihak lain.
Perbaikan permohonan mengenai legal standing juga menunjukkan bahwa pemohon memberikan penjelasan tambahan atas dasar pengajuan perkara. Majelis hakim akan menilai uraian tersebut sesuai ketentuan hukum acara dan persyaratan pengujian undang-undang. Adapun pernyataan Musman tentang perubahan arah perjuangannya tetap menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan dalam sidang, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai alasan perubahan sikap tersebut.
Dengan demikian, pokok keterangan pada bagian ini mencakup dua hal, yakni penyempurnaan penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon dan pernyataan Musman bahwa ia kini ingin memperjuangkan gagasannya melalui pendirian partai politik. Kedua hal itu disampaikan dalam rangka melengkapi pemaparan pemohon dalam proses persidangan.
Dalam persidangan uji materi Undang-Undang Partai Politik, Musman menyampaikan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk mendirikan partai politik baru. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari keterangan pemohon dalam proses persidangan, khususnya ketika ia menjelaskan alasan pengajuan permohonan dan langkah yang dilakukan untuk memperkuat perkara.
Musman menegaskan bahwa pemohon telah menambahkan bukti dalam persidangan. Penambahan bukti itu disampaikan bersamaan dengan penjelasan bahwa pemohon mengalami perubahan pikiran mengenai langkah yang hendak ditempuh. Perubahan tersebut, menurut keterangan yang disampaikan, berkaitan dengan keinginan untuk berjuang dan mendirikan partai politik.
Pernyataan Musman juga menempatkan keinginan mendirikan partai sebagai bagian dari alasan yang melatarbelakangi sikap pemohon dalam perkara uji materi. Ia menyampaikan hal itu dalam konteks proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk penambahan bukti dan penjelasan mengenai perubahan pikirannya. Karena itu, informasi yang tersedia baru memuat penegasan mengenai keinginan untuk membuat partai politik baru, tanpa uraian tambahan mengenai struktur organisasi, ideologi, ataupun rencana teknis pendiriannya.
Dengan demikian, persidangan tersebut mencatat dua hal utama dari keterangan Musman: pemohon menambahkan bukti dan menyatakan keinginan untuk berjuang melalui pendirian partai politik baru. Pernyataan itu menjadi penjelasan mengenai sikap pemohon, sementara rincian lebih jauh mengenai partai yang ingin didirikan belum disampaikan dalam keterangan tersebut.
Menjelang akhir persidangan, pembahasan beralih pada nama partai yang hendak didirikan oleh pemohon. Hakim konstitusi Saldi Isra kemudian meminta kepastian mengenai nama organisasi politik tersebut. Pertanyaan itu disampaikan untuk memperjelas identitas partai yang disebut dalam permohonan serta memastikan bagaimana nama itu akan digunakan apabila pendiriannya diwujudkan.
Saldi Isra menanyakan apakah partai yang dimaksud bernama PSSI. Pertanyaan mengenai nama tersebut menjadi bagian penting dalam dialog karena singkatan yang disebut pemohon perlu dijelaskan secara lengkap. Hakim kemudian melanjutkan pertanyaannya dengan meminta keterangan mengenai arti atau kepanjangan dari singkatan PSSI yang digunakan sebagai nama partai.
Menanggapi pertanyaan hakim konstitusi itu, Musman menjelaskan bahwa PSSI merupakan singkatan dari Partai Syariah Sosial Indonesia. Dengan demikian, nama yang hendak digunakan bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan kependekan dari nama Partai Syariah Sosial Indonesia. Jawaban tersebut menutup dialog mengenai identitas partai yang diusulkan dalam persidangan.
Urutan percakapan tersebut memperlihatkan bahwa penjelasan tentang nama partai berlangsung melalui dua tahap. Saldi Isra terlebih dahulu menanyakan apakah nama partai itu adalah PSSI, kemudian meminta penjelasan mengenai kepanjangan singkatan tersebut. Musman selanjutnya memberikan jawaban bahwa PSSI berarti Partai Syariah Sosial Indonesia. Keterangan itu menjadi penegasan terakhir dalam pembahasan mengenai nama partai yang ingin didirikan.
Baca juga: Rp800 Ribu untuk SIM C, Begini Keluhan Pemohon soal Calo di Satpas Tulungagung
