Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming merespons hasil survei evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Survei tersebut memotret penilaian publik terhadap kinerja pemerintah, termasuk dampak sejumlah kebijakan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu temuan utama yang menjadi perhatian ialah 75 persen masyarakat Indonesia merasakan stres akibat kebijakan pemerintah. Angka tersebut menunjukkan adanya tekanan sosial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Menanggapi hasil itu, Gibran menyatakan bahwa pemerintah menerima dan menghargai survei yang dilakukan oleh lembaga independen. Ia juga menegaskan pentingnya menghormati kajian serta kritik yang disampaikan masyarakat. Bagi Gibran, setiap temuan survei dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan persepsi publik terhadap arah pemerintahan. Karena itu, hasil penelitian tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang dapat membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih menyeluruh.
Gibran memandang kritik publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Penyampaian pendapat, evaluasi, dan kritik dari masyarakat maupun lembaga independen menjadi sarana untuk menguji efektivitas kebijakan serta memastikan pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan warga. Masukan tersebut juga dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program, mengidentifikasi dampak yang tidak diharapkan, dan merumuskan langkah penyesuaian yang lebih tepat. Dengan sikap itu, pemerintah diharapkan tidak hanya mengacu pada capaian administratif, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman masyarakat dalam menilai keberhasilan kebijakan. Hasil survei CELIOS dan Kabinet Bayangan pun menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan agenda pemerintahan pada periode berikutnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa berbagai kritik terhadap pemerintah perlu dijawab melalui hasil kerja yang lebih baik. Pesan itu juga berlaku bagi kritik yang secara langsung ditujukan kepadanya sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Gibran, kritik tidak cukup direspons dengan pernyataan, melainkan harus menjadi bahan untuk memperbaiki kinerja dan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Tindak lanjut yang ditekankan mencakup evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan serta perbaikan dalam cara pemerintah bekerja. Evaluasi diperlukan untuk melihat apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan, menjangkau kelompok yang membutuhkan, dan memberikan solusi atas persoalan yang muncul di lapangan. Apabila masih terdapat kekurangan, pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perbaikan juga tidak hanya berkaitan dengan substansi kebijakan, tetapi mencakup mekanisme kerja pemerintah. Koordinasi antarlembaga, kecepatan merespons persoalan, serta kemampuan menerjemahkan kebijakan ke dalam layanan yang nyata menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Dengan cara kerja yang terus disempurnakan, pemerintah diharapkan dapat lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan tidak berhenti pada perumusan program semata.
Gibran menekankan bahwa tujuan akhir dari evaluasi dan pembenahan itu adalah membuat kehadiran pemerintah semakin dirasakan. Pemerintah diharapkan mampu menjawab persoalan yang ditemui warga dalam kehidupan sehari-hari melalui langkah yang konkret dan berkelanjutan. Dengan demikian, kritik dapat ditempatkan sebagai masukan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pemerintahan.
Tanggapan tersebut disampaikan Gibran melalui keterangan tertulis pada Selasa, 13 Oktober. Pernyataan itu menegaskan pendekatan bahwa kritik terhadap pemerintah, termasuk kritik kepada dirinya, sebaiknya dihadapi dengan pembuktian melalui kerja, evaluasi, dan perbaikan yang terus dilakukan.
Survei yang menjadi dasar pembahasan tersebut dirilis dengan judul “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Kajian ini disusun oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan untuk memotret penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan menjelang dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, hasilnya perlu dipahami sebagai gambaran persepsi responden pada periode survei, bukan sebagai pengukuran tunggal yang mewakili seluruh aspek kinerja pemerintah.
Untuk kelompok masyarakat umum, survei melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Pengumpulan responden dilakukan menggunakan non-probability sampling melalui Meta Ads. Metode ini memungkinkan peneliti menjangkau pengguna berdasarkan distribusi iklan digital, tetapi tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap warga untuk terpilih sebagai responden. Agar komposisi data lebih mendekati karakteristik populasi yang menjadi sasaran kajian, hasil jawaban kemudian diolah dengan pembobotan. Dengan demikian, angka dalam survei mencerminkan data responden yang telah disesuaikan menggunakan prosedur statistik tersebut, sekaligus tetap memiliki keterbatasan yang melekat pada metode pengambilan sampelnya.
Selain masyarakat umum, penelitian ini juga mengikutsertakan 129 responden dari kelompok ahli. Responden ahli dipilih melalui metode snowball sampling, yaitu peneliti memperoleh partisipan awal yang relevan, kemudian memperluas jaringan responden berdasarkan rekomendasi atau rujukan dari partisipan sebelumnya. Kelompok ini digunakan untuk menangkap pandangan yang lebih khusus dari individu dengan pengetahuan atau pengalaman terkait isu pemerintahan dan kebijakan publik. Perbedaan jumlah serta teknik pemilihan responden tersebut penting diperhatikan ketika membaca temuan survei, sebab data masyarakat umum dan penilaian kelompok ahli memiliki konteks pengumpulan yang berbeda. Rincian metodologi ini menjadi landasan untuk memahami data yang kemudian ditanggapi Wakil Presiden Gibran.
Survei yang menjadi bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memuat sejumlah temuan mengenai penilaian masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Salah satu temuan berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 76 persen responden menyatakan setuju apabila program tersebut dihentikan. Angka itu tercatat sebagai pandangan responden dalam survei mengenai pelaksanaan dan keberlanjutan program pemerintah.
Temuan berikutnya berkaitan dengan kondisi psikologis masyarakat dalam merespons kebijakan pemerintah. Sebanyak 75 persen responden menyatakan merasakan stres akibat kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut menjadi salah satu indikator yang dicatat dalam survei, bersama dengan penilaian terhadap sejumlah program serta tindakan pemerintah selama dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Survei itu juga mencatat penilaian responden terhadap kunjungan luar negeri yang dilakukan presiden. Sebanyak 66 persen responden menilai kunjungan luar negeri presiden tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Temuan ini disajikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kebijakan dan aktivitas pemerintahan yang dipersepsikan langsung oleh masyarakat.
Penilaian lainnya berhubungan dengan kemampuan pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebanyak 96 persen responden menilai pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Keempat temuan itu—dukungan terhadap penghentian MBG, stres akibat kebijakan pemerintah, penilaian atas manfaat kunjungan luar negeri presiden, serta penanganan karhutla—menjadi materi evaluasi yang ditanggapi Wakil Presiden Gibran.
Baca juga: HADR Latgabma SGS 2026 Perkuat Respons Terpadu Hadapi Bencana | Respons Cepat Karhutla Dekat IKN, TNI Gerakkan Helikopter Caracal untuk Water Bombing
