Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Rencana tersebut disampaikan saat ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Target itu menempatkan pembiayaan bagi masyarakat sebagai salah satu agenda yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Penyampaian angka tersebut menjadi inti pesan Prabowo dalam forum koordinasi yang membahas akses keuangan daerah tersebut.
Target Rp400 triliun pada 2027 menunjukkan besarnya skala pembiayaan rakyat yang ingin dicapai pemerintah. Prabowo mengarahkan target itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah, sehingga pengembangan kegiatan ekonomi tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat perkotaan. Dalam konteks tersebut, kredit rakyat dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Namun, angka yang disampaikan merupakan sasaran untuk periode mendatang, bukan keterangan bahwa jumlah tersebut telah disalurkan. Presiden menyampaikan target itu di hadapan peserta Rakornas TPAKD, sebuah forum yang berkaitan dengan percepatan akses keuangan di tingkat daerah.
Fokus pada pertumbuhan dari daerah memberi penekanan pada peran ekonomi lokal dalam agenda pembangunan. Dengan menetapkan target pembiayaan hingga Rp400 triliun, pemerintah menyatakan arah ambisius untuk memperbesar skala kredit rakyat dalam beberapa tahun ke depan. Capaian pada 2027 akan menjadi tolok ukur terhadap sasaran yang diumumkan tersebut. Informasi yang disampaikan Prabowo dalam kesempatan itu mencakup target nilai, waktu pencapaian, dan tujuan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rincian mengenai pelaksanaan atau aspek lain dari target tidak menjadi bagian dari pernyataan yang dijelaskan dalam forum tersebut. Pengumuman ini menegaskan bahwa pembiayaan rakyat ditempatkan dalam pembicaraan mengenai penguatan ekonomi daerah. Perkembangan selanjutnya akan menunjukkan bagaimana sasaran tersebut bergerak menuju target pada 2027.
Dalam arah kebijakan kredit rakyat, Prabowo menegaskan bahwa pembiayaan perlu menjangkau kelompok yang selama ini membutuhkan akses lebih luas terhadap modal. Sasaran tersebut mencakup petani dan nelayan, yang kegiatan ekonominya berkaitan langsung dengan produksi pangan serta pemanfaatan sumber daya laut. Selain itu, perhatian diarahkan kepada masyarakat di pedesaan, termasuk yang tinggal di daerah terpencil maupun tertinggal. Kelompok ini disebut sebagai bagian dari masyarakat yang perlu memperoleh kesempatan pembiayaan secara lebih mudah dan berkeadilan. Kebijakan tersebut juga menyasar warga berpenghasilan rendah di perkotaan, sehingga akses kredit tidak hanya terpusat pada kelompok atau wilayah tertentu. Dengan demikian, cakupan sasaran mencerminkan upaya merangkul beragam lapisan masyarakat dengan kebutuhan ekonomi yang berbeda.
Prabowo juga mengapresiasi penyaluran kredit rakyat yang sejauh ini telah mencapai sekitar Rp53 triliun dan menjangkau kurang lebih dua juta penerima manfaat. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan telah tersalurkan kepada masyarakat dalam jumlah yang signifikan, sekaligus menjadi capaian yang ia hargai. Apresiasi itu disampaikan dalam konteks pentingnya memastikan manfaat kredit dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan dukungan untuk kegiatan produktif maupun pengembangan usaha. Namun, capaian tersebut tidak mengubah luasnya sasaran yang ingin dijangkau. Petani, nelayan, masyarakat desa dan wilayah terpencil atau tertinggal, serta warga berpenghasilan rendah di kota tetap termasuk kelompok yang menjadi perhatian.
Besarnya jumlah penyaluran dan penerima manfaat menjadi dasar untuk melihat bahwa program kredit rakyat telah menjangkau banyak warga, sekaligus masih memiliki ruang untuk memperluas akses. Prabowo menginginkan agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat, terutama mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh modal. Perluasan jangkauan itu berarti membuka kesempatan bagi kelompok sasaran yang beragam untuk mengakses dukungan keuangan, tanpa membatasi perhatian pada satu sektor atau kawasan saja. Fokusnya adalah memastikan petani, nelayan, warga pedesaan, penduduk daerah terpencil maupun tertinggal, dan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan turut merasakan manfaat kredit. Penekanan pada pemerataan penerima manfaat menempatkan akses pembiayaan sebagai bagian dari upaya menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Prabowo menekankan bahwa penggerakan ekonomi nasional tidak cukup hanya berpusat pada tingkat atas. Pertumbuhan, menurut pandangannya, perlu menjangkau masyarakat luas dan berbagai daerah, sehingga kekuatan ekonomi dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran kemajuan tidak semata-mata berada pada angka atau aktivitas di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga pada apakah manfaatnya sampai kepada keluarga yang bekerja dan berusaha di lingkungan masing-masing.
Kelompok yang ia sebut mencakup petani di desa, nelayan di wilayah pesisir, pedagang pasar, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia juga menyoroti ibu-ibu yang membantu menopang perekonomian keluarga. Penyebutan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan perhatian pada masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi langsung, baik melalui produksi, perdagangan, maupun kontribusi mereka di dalam rumah tangga. Pesannya menempatkan mereka sebagai bagian penting dari ekonomi nasional, bukan sekadar penerima manfaat di bagian akhir.
Dalam kerangka itu, kesejahteraan perlu terlihat melalui perubahan yang konkret bagi setiap keluarga. Prabowo menyampaikan bahwa peningkatan penghasilan riil dan daya beli menjadi hal yang harus dirasakan masyarakat. Penghasilan riil berkaitan dengan kemampuan pendapatan memenuhi kebutuhan, sementara daya beli menggambarkan kemampuan keluarga memperoleh barang dan jasa. Dengan demikian, pembicaraan tentang kemajuan ekonomi diarahkan pada pengalaman nyata rumah tangga, termasuk mereka yang menggantungkan hidup pada pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha kecil.
Ia mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak seharusnya berhenti sebagai slogan atau sekadar pernyataan tentang pertumbuhan. Pesan tersebut menekankan pentingnya melihat kondisi ekonomi dari sudut pandang masyarakat: apakah pendapatan keluarga meningkat secara nyata dan apakah kemampuan mereka berbelanja ikut menguat. Penekanan ini menggambarkan tujuan yang ingin dicapai, bukan bukti bahwa perubahan tersebut telah terjadi. Karena itu, pernyataan Prabowo berfokus pada arah pemerataan manfaat ekonomi dan pentingnya menjadikan kehidupan keluarga sebagai salah satu tolok ukur kemajuan.
Prabowo menyampaikan pesan kepada jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar menjaga dan mengelola kekayaan alam Indonesia dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan alam, dalam pesannya, perlu dipandang sebagai potensi bangsa yang harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaannya tidak boleh terlepas dari tujuan agar manfaatnya dirasakan oleh rakyat, karena kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh para pejabat negara.
Pesan tersebut juga mencakup para kepala daerah. Mereka, bersama pejabat negara lainnya, diharapkan menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam menjalankan tanggung jawab. Prabowo menegaskan bahwa potensi yang dimiliki bangsa perlu diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan alam dan pemanfaatan potensi nasional berkaitan dengan upaya menghadirkan kemakmuran bagi rakyat, bukan sekadar mengelola sumber daya tanpa memperhatikan hasil yang dirasakan masyarakat.
Penekanan kepada pemerintah pusat dan daerah itu menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai arah yang perlu dijaga dalam pengelolaan kekayaan Indonesia. Pesan Prabowo juga mengingatkan bahwa tanggung jawab tersebut melekat pada para pejabat negara, termasuk kepala daerah, yang mengemban amanah di wilayah masing-masing. Potensi bangsa perlu digunakan untuk mendukung tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyampaiannya, Prabowo menyatakan keinginannya untuk melihat rakyat sejahtera. Pernyataan itu menjadi penegasan tentang tujuan yang ia sampaikan kepada para pejabat: menjaga dan mengelola kekayaan alam serta mengarahkan potensi bangsa demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tujuan utama pemerintahan di pusat maupun daerah.
Baca juga: Manchester City Habiskan Rp 9,99 Triliun Untuk Membangun Skuad Baru Era Enzo Maresca
