Bandung | Seorang dokter asal Bandung berinisial IS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencabulan terhadap anak kandungnya yang berusia empat tahun. Penetapan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana terhadap korban yang masih berusia sangat muda. Karena proses hukum masih berjalan, informasi mengenai perkara ini perlu dipahami sebagai dugaan, bukan sebagai kesimpulan bahwa tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana. Penentuan fakta dan pertanggungjawaban pidana berada dalam proses penyidikan serta pemeriksaan di pengadilan.
Polisi menangkap IS pada Rabu (21/10), sekitar pukul 01.00 WIB, di Apartemen Grandhika, Bekasi Timur. Penangkapan itu dilakukan di lokasi tempat tersangka berada. Setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan IS, petugas bergerak untuk mengamankan tersangka sekaligus menangani situasi yang melibatkan anak tersebut. Keterangan waktu dan tempat penangkapan menjadi bagian dari informasi awal mengenai langkah kepolisian dalam menangani perkara ini.
Dalam operasi yang sama, polisi juga mengevakuasi korban, yang saat itu berada di lokasi bersama tersangka. Evakuasi dilakukan agar anak dapat dipisahkan dari situasi tersebut dan memperoleh penanganan lebih lanjut. Mengingat usia korban, perlindungan identitas dan kondisi anak menjadi hal yang penting. Informasi pribadi yang dapat mengungkap jati diri korban sebaiknya tidak disebarluaskan, demi menjaga privasi serta menghindari dampak tambahan terhadap anak dan keluarganya.
Penanganan korban dan proses terhadap tersangka merupakan bagian berbeda dari respons dalam perkara ini. Sementara IS diamankan untuk menjalani proses hukum, kondisi dan kebutuhan korban perlu menjadi perhatian melalui langkah yang sesuai dengan usia serta kepentingan terbaik anak. Rincian pemeriksaan, pendampingan, maupun perkembangan penyidikan tidak dapat diasumsikan di luar informasi yang disampaikan pihak berwenang. Sampai proses hukum memberikan kepastian, perkara tersebut tetap merupakan kasus dugaan pencabulan, dan tersangka berhak menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus dugaan pencabulan anak di Bandung itu dilaporkan oleh ibu korban, yang juga merupakan istri tersangka berinisial MS. Laporan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk menindaklanjuti perkara dan melakukan penyelidikan sesuai prosedur. Berdasarkan data yang disampaikan, laporan polisi bernomor LP/B/1821/IX/2026/SPKT Polda Jabar dibuat pada 28 September 2026. Identitas pelapor sebagai ibu korban sekaligus istri tersangka merupakan keterangan mengenai hubungan para pihak dalam perkara ini. Dugaan tindak pidana dan proses penanganannya perlu dipahami sebagai perkara yang sedang ditangani aparat, sementara penetapan tersangka merupakan tahapan penyidikan dan bukan putusan akhir mengenai kesalahan seseorang.
Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Rumi Untari, menyampaikan bahwa penyidik menetapkan IS sebagai tersangka setelah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah dan cukup. Keterangan itu disampaikan Rumi di Bandung pada Kamis (22/10). Ia menjelaskan bahwa bukti yang menjadi dasar penetapan tersebut mencakup keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, dan keterangan ahli. Unsur-unsur itu digunakan penyidik dalam menilai kecukupan bukti untuk menetapkan status tersangka dalam perkara yang dilaporkan. Dengan demikian, penetapan IS didasarkan pada sejumlah alat bukti, bukan hanya pada adanya laporan dari pelapor.
Dalam proses hukum, keterangan saksi dapat membantu penyidik memperoleh informasi mengenai peristiwa yang dilaporkan, sedangkan pemeriksaan medis dan pendapat ahli menjadi bagian dari bahan yang diperiksa. Namun, rincian isi masing-masing bukti tidak disampaikan dalam keterangan yang tersedia, sehingga tidak tepat untuk menambahkan dugaan tentang temuan atau kesimpulan tertentu. Pernyataan Rumi menjelaskan dasar penyidik dalam menetapkan IS sebagai tersangka, sekaligus menegaskan bahwa sedikitnya dua alat bukti yang sah dan cukup telah dikantongi. Perkara selanjutnya tetap berada dalam ranah penyidikan dan penanganan hukum oleh kepolisian. Informasi mengenai laporan dan dasar penetapan itu penting untuk memberi gambaran faktual tentang perkembangan kasus, tanpa mendahului proses hukum yang masih berjalan atau menyimpulkan hasil akhirnya.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam sumber, penyelidikan awal menduga peristiwa yang menjadi pokok perkara terjadi sekitar Juli 2025. Lokasi yang disebut adalah sebuah rumah di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang merupakan kediaman orang tua tersangka. Informasi tersebut merupakan bagian dari dugaan awal penyidik dan belum dengan sendirinya menjadi penetapan mengenai seluruh rangkaian peristiwa. Waktu dan tempat kejadian sebagaimana disebut dalam keterangan itu menjadi konteks bagi penyelidikan lebih lanjut.
Kasus ini mulai terungkap pada November 2025. Menurut sumber, pada waktu itu korban memperagakan perilaku yang menyerupai tindakan orang dewasa. Ibu korban kemudian menanyakan dari mana korban mengetahui perilaku tersebut. Korban disebut menjawab bahwa ia mengetahui hal itu melalui telepon seluler milik ayahnya. Dalam keterangan yang sama, korban juga dikatakan memperagakan posisi tersangka yang menindih tubuhnya. Korban turut mengeluhkan rasa nyeri pada bagian punggung. Rangkaian keterangan tersebut menjadi awal perhatian keluarga terhadap dugaan yang kemudian ditangani lebih lanjut.
Pada Januari 2026, ibu korban membawa anaknya untuk menjalani pemeriksaan laboratorium medis di Bandung. Hasil pemeriksaan, sebagaimana dilaporkan dalam sumber, menunjukkan bahwa korban positif mengalami infeksi bakteri gonore. Hasil tersebut merupakan informasi medis yang disebut dalam keterangan, sementara penentuan kaitannya dengan dugaan tindak pidana memerlukan penilaian dan proses pemeriksaan oleh pihak berwenang. Karena itu, temuan laboratorium dan cerita yang disampaikan korban perlu dipaparkan sesuai konteks sumber, tanpa melampaui keterangan yang tersedia atau dianggap sebagai kesimpulan hukum.
Kronologi yang disampaikan mencakup dugaan waktu kejadian pada Juli 2025, awal terungkapnya perkara melalui perilaku dan cerita korban pada November 2025, serta pemeriksaan medis pada Januari 2026. Urutan ini menggambarkan bagaimana dugaan tersebut diketahui keluarga dan kemudian memperoleh perhatian dalam penanganan kasus. Seluruh rincian mengenai kejadian, termasuk lokasi, perilaku yang diperagakan, keluhan fisik, dan hasil pemeriksaan, tetap merujuk pada keterangan sumber. Proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menguji informasi tersebut secara menyeluruh.
Korban saat ini ditempatkan di rumah aman untuk mendukung proses pemulihan dan menjaga keselamatannya. Selama berada di lokasi tersebut, anak mendapat pendampingan dari tim perlindungan anak UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Penempatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan korban terpenuhi dalam lingkungan yang lebih terlindungi, sekaligus memberi ruang baginya untuk menenangkan diri setelah mengalami peristiwa yang diduga melibatkan tindak pencabulan. Pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kondisi serta kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata kebutuhan penyidikan.
Polisi belum meminta keterangan secara langsung dari korban. Penyidik memilih memprioritaskan pemulihan trauma dan kestabilan kondisi psikologisnya sebelum melakukan pemeriksaan. Rumi menyampaikan bahwa sejauh ini penyidik baru mengambil keterangan dari ibu korban. Langkah tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan anak dan risiko tekanan emosional yang mungkin muncul apabila ia diminta menceritakan kejadian terlalu dini. Dalam perkara yang melibatkan anak, cara dan waktu pengambilan keterangan perlu diperhatikan agar proses hukum tidak menambah beban bagi korban.
Pada tahap berikutnya, penyidik berencana mendalami keterangan korban melalui metode khusus. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan dengan pendampingan psikolog profesional, sehingga kebutuhan psikologis anak dapat diperhatikan selama proses berlangsung. Pendampingan ahli diharapkan membantu menciptakan suasana yang aman dan sesuai usia, serta mengurangi kemungkinan korban mengalami tekanan saat memberikan informasi. Keterangan anak tetap dapat menjadi bagian penting dalam penyelidikan, tetapi pengumpulannya perlu mengikuti prosedur yang melindungi hak dan martabatnya. Karena itu, waktu pelaksanaan pemeriksaan akan menyesuaikan kondisi korban dan kesiapan pihak pendamping.
Baca juga: Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun
