Jakarta | Dalam sidang kabinet paripurna yang menandai dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan politik persatuan nasional. Ia menyampaikan keinginan untuk merangkul seluruh kekuatan, bukan membatasi ruang bagi kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Sikap tersebut, menurut pesan yang disampaikan dalam forum itu, menjadi landasan untuk menghadapi beragam dinamika politik dan sosial.
Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Perbedaan pendapat dan kritik, dalam kehidupan bernegara, merupakan bagian dari dinamika yang perlu dihadapi dengan sikap terbuka. Namun, perbedaan tersebut diharapkan tidak menggeser perhatian dari tujuan bersama, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa. Ajakan itu ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk para pemimpin dan kelompok yang menyampaikan penilaian berbeda terhadap kebijakan pemerintah.
Ia juga menyoroti perubahan masyarakat yang dinilai semakin pandai. Warga dapat mengamati, menilai, serta menyampaikan pandangan mengenai tindakan para pemimpin. Karena itu, respons terhadap kritik perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab publik, bukan semata-mata sebagai perselisihan. Dalam suasana yang beragam, kemampuan mendengar dan mempertimbangkan aspirasi menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan hubungan pemerintah dan masyarakat.
Pada akhirnya, Prabowo berpandangan bahwa para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan. Sikap tersebut tidak berarti menghapus perbedaan atau menutup ruang kritik, melainkan memastikan keduanya tidak merusak ikatan kebangsaan. Politik persatuan yang disampaikan dalam sidang kabinet itu menggarisbawahi pentingnya merangkul kekuatan yang beragam, mengutamakan kepentingan rakyat, serta mengelola perbedaan secara bijaksana. Dengan demikian, dialog dan kerja bersama dapat tetap berlangsung sekalipun terdapat pandangan yang tidak selalu sejalan. Pesan itu menempatkan persatuan sebagai tanggung jawab bersama, dengan perhatian khusus pada peran pemimpin dalam menjaga ruang kebangsaan tetap terbuka bagi berbagai aspirasi.
Prabowo menyampaikan bahwa persatuan nasional diperlukan agar rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera dan damai. Tujuan tersebut menempatkan kepentingan masyarakat sebagai titik utama ajakan untuk bersatu. Persatuan, dalam pesan yang disampaikannya, bukan sekadar seruan untuk menghilangkan perbedaan, melainkan dorongan agar warga tetap mengutamakan kehidupan bersama yang aman dan sejahtera. Ia mengaitkan kehidupan itu dengan suasana yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian, pesan persatuan diarahkan pada cita-cita bersama: rakyat dapat menjalani kehidupan yang damai dan memperoleh kesejahteraan.
Nilai yang ditekankan Prabowo dalam ajakan tersebut mencakup sikap saling menghormati, saling mendukung, dan saling mengasihi. Sikap menghormati mengingatkan bahwa setiap orang perlu memperlakukan sesama dengan baik. Saling mendukung menunjukkan pentingnya memberi perhatian dan dukungan kepada orang lain, sedangkan saling mengasihi menegaskan adanya kepedulian dalam hubungan antarsesama. Ketiga nilai itu disampaikan sebagai bagian dari suasana kehidupan yang diharapkan, bersama dengan penghormatan terhadap Pancasila. Penekanannya tetap pada cara warga membangun hubungan yang damai dan menjaga persatuan, tanpa mengabaikan tujuan kesejahteraan rakyat.
Ajakan tersebut menggarisbawahi bahwa persatuan perlu dijaga demi kepentingan rakyat. Prabowo menyampaikan gagasan itu sebagai dorongan untuk bersama-sama mengutamakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan damai. Pesan ini tidak mengarah pada tujuan lain di luar hal yang dinyatakan, yakni hidup rukun dalam suasana yang menjunjung Pancasila serta menumbuhkan sikap saling menghormati, mendukung, dan mengasihi. Dengan menekankan nilai-nilai tersebut, ia mengajak masyarakat untuk bersatu dengan orientasi yang jelas pada kepentingan bersama. Kesejahteraan dan kedamaian rakyat menjadi tujuan yang disebutkan dalam seruan persatuan itu, sementara Pancasila menjadi nilai yang dihormati dalam suasana kehidupan yang diharapkan.
Prabowo menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian wajar dari kehidupan berbangsa. Dalam masyarakat yang besar dan beragam, warga tidak selalu memiliki penilaian atau pilihan yang sama. Persaingan pun dapat berlangsung di berbagai bidang, termasuk dalam politik, selama dijalankan melalui aturan dan saluran yang semestinya. Baginya, kompetisi bukan alasan untuk memandang pihak lain sebagai musuh, melainkan dinamika yang dapat mendorong gagasan dan kepemimpinan diuji secara terbuka.
Ia juga menyebut kritik dan koreksi sebagai unsur penting dalam pemerintahan. Masukan dari masyarakat maupun berbagai kelompok dapat membantu menunjukkan persoalan, menguji kebijakan, dan memperbaiki pelaksanaan kerja pemerintah. Karena itu, kritik tidak semestinya langsung dianggap sebagai penolakan terhadap negara atau upaya merusak pemerintahan. Namun, Prabowo mengingatkan bahwa perbedaan, persaingan, dan kritik perlu berjalan bersama komitmen untuk menjaga persatuan nasional. Perdebatan dapat berlangsung tegas, tetapi kepentingan bersama dan keutuhan bangsa tetap perlu menjadi perhatian.
Dalam menanggapi kritik bahwa Kabinet Merah Putih terlalu besar dan tidak efisien, Prabowo mengaitkan susunan pemerintahan dengan skala Indonesia. Ia menyebut jumlah penduduk Indonesia hampir 300 juta jiwa dan membandingkan luas wilayah fisiknya dengan Eropa. Menurut perbandingan yang ia kemukakan, Eropa terdiri dari sekitar 30 negara, yang masing-masing memiliki perangkat pemerintahan sendiri. Setiap negara tersebut, ujarnya, memiliki pejabat dan lembaga untuk menangani bidang seperti keuangan, militer, kejaksaan, serta kepolisian. Perbandingan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa kebutuhan pengelolaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari besarnya populasi dan wilayah yang harus dilayani. Pandangan tersebut menjadi bagian dari jawabannya atas penilaian mengenai ukuran kabinet, sekaligus menempatkan perdebatan tentang efisiensi dalam konteks keragaman serta cakupan tugas pemerintahan. Ia tetap menggarisbawahi perlunya merawat persatuan di tengah perbedaan penilaian mengenai kebijakan maupun struktur kabinet.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menghadapi berbagai persoalan dalam negeri, termasuk bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyinggung penanganan kejadian di Sumatra bagian utara, gempa bumi, serta kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, keadaan seperti itu menuntut langkah tanggap sekaligus kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Upaya penanganan tidak selalu berlangsung tanpa kendala, tetapi pemerintah, kata Prabowo, berusaha mengendalikan situasi dan mengurangi dampak yang dirasakan warga. Ia juga menekankan bahwa persoalan yang muncul perlu dihadapi secara bersama, bukan dengan saling menyalahkan. Pemerintah perlu hadir untuk mengoordinasikan respons, membantu masyarakat terdampak, dan memastikan langkah penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam menghadapi bencana dan persoalan lainnya, Prabowo menyatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi serta mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Pengalaman penanganan di Sumatra bagian utara, gempa bumi, dan karhutla dapat menjadi bahan untuk menilai respons yang sudah dilakukan, sekaligus memperbaiki kesiapan menghadapi keadaan serupa. Ia menggambarkan proses tersebut sebagai upaya berkelanjutan untuk mengendalikan keadaan, mengenali kekurangan, dan memperkuat koordinasi. Pemerintah, menurutnya, harus menghadapi persoalan yang datang dengan sikap terbuka dan bekerja secara kolektif. Evaluasi diperlukan agar kebijakan dan langkah di lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi, sementara pembelajaran dari kejadian sebelumnya membantu meningkatkan kemampuan menangani dampak bencana dan mencegah persoalan berkembang lebih luas.
Prabowo turut menyoroti penyebab karhutla dan menilai kebakaran tidak semata-mata terjadi karena faktor alam. Karena itu, dugaan adanya tanggung jawab korporasi perlu diperiksa melalui penyelidikan yang cermat, berdasarkan bukti dan fakta. Ia mengatakan telah meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, serta unsur intelijen untuk menelusuri persoalan tersebut secara hati-hati dan teliti. Penyelidikan, menurut keterangannya, perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui tanpa mengambil kesimpulan sebelum pemeriksaan selesai. Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani karhutla sekaligus mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak tertentu.
Baca juga: DAF & Partners Akhiri Kuasa terhadap AD: Bukan Vonis, Melainkan Penegasan Batas Mandat Hukum | Terima Tim Peneliti UI dan Tim “Sejarah MPR”, Bamsoet Tegaskan MPR Harus lebih ‘Galak’ Menegakkan Konstitusi dan Penjaga Konsensus Nasional | Ukir Prestasi Tingkat Nasional, Dandim Bojonegoro Raih Juara III Dansatgas Terbaik TMMD 129
