Bandung | Perbedaan pandangan muncul di internal DPP PSI mengenai kemungkinan Joko Widodo menjadi ketua umum partai. Sebagian kader menyampaikan harapan agar mantan presiden tersebut mengambil posisi lebih tinggi dalam kepengurusan, sementara aspirasi itu tidak serta-merta sama dengan fokus yang sedang dijalankan partai. Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga, yang dikenal sebagai Bro Ron, menyampaikan bahwa ia telah menemui Jokowi untuk meneruskan permintaan dari kader di daerah.
Menurut Bro Ron, pertemuan dengan Jokowi berlangsung di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (20/10). Ia mengatakan kunjungan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan sejumlah kader daerah. Dalam pertemuan tersebut, Bro Ron menyampaikan bahwa para kader berharap Jokowi naik satu tingkat dalam kepengurusan PSI. Aspirasi itu menjadi pokok yang ia bawa saat bertemu langsung dengan Jokowi.
Penyampaian tersebut menggambarkan adanya dorongan dari kader daerah agar Jokowi memiliki posisi yang lebih tinggi di partai. Namun, harapan itu merupakan aspirasi yang disampaikan melalui Bro Ron, bukan keterangan bahwa Jokowi telah menerima atau memutuskan untuk menjadi ketua umum. Bro Ron menjelaskan tujuan pertemuannya sebagai upaya menindaklanjuti permohonan para kader, sehingga isi pesannya tetap berpusat pada usulan mengenai jenjang kepengurusan.
Di tengah perbedaan pandangan di internal DPP PSI, langkah Bro Ron memperlihatkan bagaimana aspirasi dari daerah disampaikan kepada Jokowi. Para kader yang ia wakili, menurut keterangannya, menginginkan Jokowi naik satu tingkat dalam struktur partai. Pernyataan itu tidak mengubah usulan tersebut menjadi keputusan resmi mengenai jabatan ketua umum. Dengan demikian, pertemuan di Sumber menjadi kesempatan bagi Bro Ron untuk menyampaikan harapan kader, sedangkan kemungkinan posisi Jokowi di kepengurusan masih menjadi pokok yang dipandang berbeda di internal partai.
Pada saat aspirasi mengenai posisi Jokowi di PSI disampaikan, jabatan ketua umum partai masih dipegang Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Karena itu, pembicaraan tentang kemungkinan peran Jokowi tidak serta-merta berarti ada perubahan kepemimpinan yang telah diputuskan. Bro Ron menjelaskan bahwa suara yang muncul berasal dari aspirasi sejumlah kader dan masih menjadi bagian dari pembahasan internal. Posisi Kaesang sebagai ketua umum tetap menjadi konteks penting untuk memahami usulan tersebut, bukan tanda bahwa susunan kepengurusan resmi telah berganti.
Menurut Bro Ron, aspirasi kader tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan Jokowi menduduki kursi ketua umum. Ada pula usulan mengenai posisi lain di dalam struktur partai, termasuk peran pada dewan pembina. Ragam usulan itu menunjukkan bahwa para kader menyampaikan pandangan tentang beberapa pilihan posisi, bukan hanya satu jabatan tertentu. Namun, penyebutan berbagai posisi tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penetapan bahwa Jokowi akan mengisi salah satunya. Usulan tetap perlu dibedakan dari keputusan organisasi, terlebih ketika belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan kepengurusan atau penempatan nama dalam struktur PSI.
Bro Ron juga menyebut seluruh masukan yang disampaikan kader ditampung dan tidak disembunyikan. Keterangan itu menggambarkan bahwa aspirasi tersebut diterima sebagai bahan pertimbangan, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan hasil akhirnya. Dengan demikian, pernyataan mengenai kemungkinan posisi Jokowi perlu dipahami sebagai gambaran beragam pandangan yang berkembang di kalangan kader. Sampai ada keputusan atau pengumuman resmi dari partai, usulan untuk jabatan ketua umum maupun dewan pembina tetap berstatus aspirasi. Penegasan ini penting agar pembicaraan tentang peran Jokowi tidak keliru dianggap sebagai keputusan final PSI, sekaligus menjaga perbedaan masukan kader dan kebijakan organisasi.
Ketua DPP PSI bidang politik, Bestari Barus, menepis anggapan bahwa partainya telah merencanakan untuk menjadikan Joko Widodo sebagai ketua umum. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana seperti itu. Pernyataan tersebut menjadi tanggapan atas aspirasi sejumlah kader yang menginginkan Jokowi menempati posisi tertinggi di PSI. Menurut Bestari, aspirasi kader dan agenda resmi partai merupakan hal yang berbeda. Karena itu, pembicaraan mengenai kemungkinan posisi Jokowi tidak seharusnya dianggap sebagai keputusan atau rencana yang telah ditetapkan oleh PSI. Bestari meminta perhatian tetap diarahkan pada pekerjaan organisasi yang sedang dijalankan, bukan pada spekulasi mengenai jabatan yang mungkin diberikan kepada Jokowi.
Bestari menjelaskan, fokus PSI saat ini adalah melaksanakan arahan Jokowi yang disampaikan dalam pidatonya di Bandung beberapa waktu sebelumnya. Arahan tersebut, menurut Bestari, menitikberatkan pada penyelesaian struktur partai hingga tingkat akar rumput. Dengan demikian, prioritas partai adalah memastikan organisasi terbentuk dan bekerja secara menyeluruh, termasuk di tingkat paling bawah. Penjelasan itu menunjukkan bahwa PSI sedang berkonsentrasi pada penguatan organisasi, bukan membahas pergantian atau penetapan ketua umum. Bestari mengaitkan fokus tersebut secara langsung dengan pesan Jokowi, sehingga perhatian kader dan pengurus diharapkan tertuju pada upaya menuntaskan struktur partai sebagaimana diarahkan.
Penegasan Bestari juga memberi konteks terhadap beragam pandangan di kalangan kader mengenai peran Jokowi di PSI. Sebagian kader dapat menyampaikan harapan agar Jokowi mengambil posisi tertentu, tetapi harapan itu tidak otomatis menjadi kebijakan partai. Bestari menyebut belum ada rencana untuk mengangkat Jokowi sebagai ketua umum dan menekankan bahwa pekerjaan yang menjadi perhatian sekarang adalah membangun struktur hingga akar rumput. Dengan kata lain, agenda organisasi yang disampaikan oleh Bestari tetap menjadi prioritas PSI saat ini. Ia tidak menyatakan bahwa aspirasi kader telah diputuskan, melainkan menjelaskan bahwa konsentrasi partai masih mengikuti arahan Jokowi mengenai penyelesaian struktur. Perbedaan aspirasi dan fokus tersebut penting untuk dipahami agar pandangan individu tidak disamakan dengan keputusan resmi PSI.
Dalam menyikapi aspirasi kader mengenai posisi Joko Widodo di PSI, Bestari menekankan bahwa perhatian utama partai saat ini seharusnya diarahkan pada pembenahan organisasi. Harapan terhadap peran tokoh politik boleh disampaikan, tetapi tidak semestinya menggeser agenda mendasar yang perlu diselesaikan. Struktur partai yang tertata dan berfungsi hingga tingkat daerah menjadi fondasi bagi kerja politik yang konsisten. Karena itu, kader diminta memusatkan tenaga pada penguatan organisasi, bukan hanya memperbincangkan kemungkinan jabatan atau posisi tertentu bagi Jokowi. Penekanan tersebut menempatkan kesiapan internal sebagai pekerjaan yang harus didahulukan dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang, dengan pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang berjalan.
Pembenahan struktur bukan sekadar urusan administratif. Langkah itu berkaitan langsung dengan kemampuan PSI memenuhi ketentuan verifikasi faktual, sehingga keberadaan dan kelengkapan organisasi partai dapat dipastikan sesuai persyaratan. Bestari mengingatkan bahwa kelolosan verifikasi merupakan tahap penting sebelum partai dapat bersaing untuk memperoleh dukungan pemilih dan memperjuangkan keterwakilan di parlemen. Maka, setiap kader diharapkan mengambil bagian dalam merapikan susunan kepengurusan, memperkuat koordinasi antardaerah, serta memastikan kerja organisasi berlangsung nyata dan berkesinambungan. Fokus tersebut juga menuntut konsistensi, sebab persiapan menghadapi Pemilu 2029 tidak dapat dibangun hanya menjelang hari pemungutan suara. Dengan struktur yang siap, partai memiliki landasan lebih kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya.
Bestari berharap pembenahan mesin partai dapat mendukung kerja politik yang lebih terarah. Jika struktur dan organisasi berjalan baik, Jokowi diharapkan dapat bekerja bersama tim, termasuk Kaesang yang menjabat sebagai ketua umum, untuk mengupayakan hasil yang membanggakan pada Pemilu 2029. Harapan itu juga mencakup peluang PSI masuk Senayan, tetapi pencapaiannya tidak dapat dianggap pasti. Karena itu, kerja kolektif kader dan kesiapan organisasi tetap menjadi perhatian penting. Dukungan terhadap tokoh, dalam pandangan tersebut, dapat berjalan seiring dengan penguatan partai, bukan menggantikannya.
