Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklarifikasi kabar mengenai rencana pembagian telepon seluler gratis kepada masyarakat. Ia mempertanyakan dari mana narasi tentang pembagian telepon seluler itu berasal. Airlangga menyampaikan bahwa kabar tersebut ramai diperbincangkan, tetapi ia telah menanyakan langsung maksud yang sebenarnya kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Airlangga, penjelasan dari Hashim menunjukkan bahwa maksudnya bukan seperti yang kemudian menjadi pembicaraan publik. Keterangan itu disampaikan Airlangga ketika ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Dalam keterangannya, Airlangga menegaskan bahwa ia sudah berkomunikasi langsung dengan Hashim untuk memperjelas kabar tersebut. Ia mempertanyakan asal munculnya narasi tentang pembagian telepon seluler secara gratis kepada masyarakat, lalu mengaitkan klarifikasinya dengan percakapan itu. Airlangga menyatakan maksud Hashim tidak seperti yang ramai diperbincangkan. Dengan demikian, penjelasan yang disampaikan Airlangga berfokus pada perbedaan maksud Hashim dan narasi yang berkembang mengenai pemberian telepon seluler gratis. Ia tidak menyebut kabar tersebut sebagai sesuatu yang berasal dari rencana pembagian kepada masyarakat, melainkan mempertanyakan bagaimana narasi itu muncul dan menyampaikan pemahamannya setelah berbicara langsung dengan Hashim.
Airlangga menyampaikan klarifikasi itu saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat, 23 Oktober 2026. Ia kembali menghubungkan pertanyaan mengenai asal narasi dengan komunikasinya bersama Hashim, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Menurut keterangan Airlangga, Hashim tidak bermaksud seperti yang ramai dibicarakan mengenai pembagian telepon seluler gratis. Pernyataan tersebut menjadi inti penjelasan Airlangga atas kabar rencana pemberian telepon seluler kepada masyarakat. Ia menyebut telah berbicara langsung dengan Hashim sebelum menyampaikan bahwa maksud yang dimaksud berbeda dari narasi yang beredar. Keterangan itu disampaikan Airlangga kepada awak media di lokasi tersebut.
Airlangga menjelaskan bahwa polemik mengenai pembagian telepon genggam gratis berawal dari penafsiran masyarakat terhadap pernyataan Hashim yang dinilai kurang tepat. Menurutnya, ucapan tersebut sempat dipahami seolah-olah menyampaikan hal yang berbeda dari maksud sebenarnya. Karena itu, ia merasa perlu memberi penjelasan agar informasi yang beredar tidak terus dibaca tanpa konteks. Klarifikasi tersebut, sebagaimana disampaikan Airlangga, berfokus pada pemahaman atas pernyataan Hashim, bukan pada pengumuman kebijakan atau keputusan baru.
Untuk memastikan maksud yang disampaikan, Airlangga mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan Hashim. Ia kembali menegaskan bahwa persoalan itu sudah dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan, sehingga konteks pernyataan dapat dipahami secara lebih utuh. Penegasan bahwa dirinya telah berbicara dengan Hashim menjadi bagian penting dari klarifikasi tersebut. Dengan demikian, Airlangga menyampaikan bahwa penjelasannya didasarkan pada komunikasi langsung, bukan semata-mata pada tafsiran yang berkembang di tengah masyarakat.
Airlangga juga mempertahankan penjelasan bahwa maksud Hashim bukan seperti yang sempat dipahami sebagian orang. Pernyataan itu menegaskan adanya perbedaan maksud yang ingin disampaikan dan tafsiran yang muncul setelah ucapan tersebut menjadi perhatian publik. Ia tidak menjelaskan persoalan itu sebagai pembatalan suatu program pemerintah; inti keterangannya adalah meluruskan pemaknaan atas ucapan Hashim. Dengan menyebut telah mengonfirmasi langsung dan menegaskan bahwa maksudnya bukan demikian, Airlangga mengarahkan perhatian pada konteks komunikasi yang mendasari pernyataan tersebut. Penjelasan ini membantu membedakan klarifikasi atas sebuah ucapan dari pengumuman mengenai pelaksanaan program. Karena itu, isu pembagian HP gratis sebaiknya dipahami berdasarkan keterangan yang disampaikan Airlangga, tanpa menambahkan kesimpulan yang tidak dinyatakan olehnya. Ia menekankan bahwa penafsiran yang berkembang sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan maksud Hashim, sehingga konfirmasi langsung diperlukan untuk menjernihkan persoalan tersebut. Keterangan Airlangga tetap terbatas pada dua hal: ia telah berbicara dengan Hashim dan maksud pernyataan itu bukan sebagaimana yang dipahami. Tidak ada dasar dalam penjelasan tersebut untuk menyimpulkan adanya perubahan atau pembatalan program tertentu. Fokus klarifikasi ialah memastikan konteks pernyataan Hashim dipahami sesuai maksudnya, bukan memperluasnya menjadi informasi kebijakan yang berbeda.Isu mengenai kemungkinan pembagian telepon seluler gratis muncul setelah Hashim menjelaskan gagasan pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan. Dalam paparannya, ia menyoroti bahwa sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum mempunyai rekening perbankan atau masih tergolong unbanked. Kelompok ini dinilai perlu memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal, terutama agar dapat terhubung dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial secara digital. Penjelasan tersebut kemudian menarik perhatian karena mencakup akses terhadap telepon seluler bagi warga.
Hashim menyampaikan uraian itu dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Ia menggambarkan program yang dirancang untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara digital sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Menurut paparannya, setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital, sehingga bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing. Penyebutan perangkat seluler sebagai bagian dari akses tersebut menjadi salah satu unsur yang memicu pembicaraan mengenai kemungkinan adanya pembagian HP gratis.
Namun, keterangan Hashim tentang rancangan akses itu perlu dibedakan dari konfirmasi bahwa pemerintah telah memutuskan membagikan telepon seluler secara cuma-cuma. Paparan yang disampaikan berfokus pada tujuan memperluas layanan keuangan dan menghubungkan penerima bantuan dengan rekening digital. Informasi mengenai akses perangkat tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk penyediaan, skema pembiayaan, kriteria penerima, maupun waktu pelaksanaannya. Karena itu, isu pembagian HP gratis sebaiknya dipahami sebagai tafsir yang berkembang setelah pernyataan tersebut, bukan sebagai keputusan yang telah dipastikan.
Latar belakang ini menjelaskan mengapa pernyataan Hashim kemudian menjadi perhatian publik dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Gagasan inklusi keuangan mencakup sasaran yang lebih luas daripada penyediaan telepon seluler, yakni membuka akses bagi warga yang belum menggunakan rekening bank serta menunjang distribusi bantuan secara digital. Dalam konteks itulah penyebutan telepon dan rekening digital perlu dibaca sebagai bagian dari paparan program. Kepastian tentang bentuk kebijakan tetap bergantung pada penjelasan resmi mengenai rancangan dan pelaksanaannya.
Dalam paparannya, Hashim menyebut pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk membantu memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat. Peran kedua bank tersebut berkaitan dengan perluasan akses layanan keuangan, terutama agar warga dapat memiliki rekening dan menggunakan fasilitas perbankan. Penjelasan ini menjadi bagian dari gambaran mengenai langkah yang disiapkan pemerintah, bukan keterangan mengenai pembagian telepon seluler secara gratis.
Hashim juga menyampaikan rencana penghapusan biaya pembukaan rekening yang disebut sebesar Rp50.000. Jika diterapkan, kebijakan tersebut akan menghilangkan biaya awal yang selama ini dapat menjadi kendala bagi sebagian orang ketika hendak membuka rekening. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan perbankan tanpa terlebih dahulu membayar biaya tersebut. Namun, rencana penghapusan biaya pembukaan rekening perlu dipahami sesuai cakupannya: yang dibicarakan adalah biaya untuk membuka rekening, bukan pemberian perangkat atau telepon seluler kepada warga.
Hashim menggambarkan arah kebijakan itu sebagai upaya mendorong perubahan dari perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menuju perekonomian digital. Rekening perbankan dapat menjadi salah satu sarana untuk mendukung transaksi nontunai dan memperluas keterhubungan masyarakat dengan layanan keuangan. Fasilitasi oleh BSI dan BRI serta rencana meniadakan biaya awal tersebut, menurut paparan itu, merupakan bagian dari upaya membuka akses yang lebih luas. Rincian tersebut membantu menjelaskan konteks pembicaraan tentang digitalisasi ekonomi, sekaligus membedakannya dari isu pembagian HP gratis.
Baca juga: Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras
