Jakarta | Polda Metro Jaya memulangkan enam aktivis Greenpeace setelah mereka diamankan menyusul aksi kritik di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Informasi mengenai pemulangan tersebut disampaikan oleh Daniel Winarta, kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Ia menyebut keenam aktivis itu dipulangkan pada Selasa, 20 Oktober 2026, sekitar pukul 08.30. Keterangan tersebut menjadi inti perkembangan terbaru setelah aksi berlangsung di kawasan Bundaran HI. Peristiwa ini melibatkan enam orang aktivis, dan pemulangan mereka menandai berakhirnya keberadaan mereka dalam penanganan kepolisian pada saat itu, sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum mereka.
Aksi yang mendahului pemulangan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia, sebuah titik di Jakarta Pusat yang dikenal sebagai lokasi kegiatan publik. Para aktivis Greenpeace tersebut kemudian diamankan oleh Polda Metro Jaya. Dalam keterangan yang tersedia, tidak dijelaskan secara terperinci alasan mereka diamankan ataupun langkah-langkah yang dilakukan selama berada dalam penanganan kepolisian. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari peristiwa ini terbatas pada adanya aksi kritik, pengamanan terhadap enam aktivis, serta pemulangan yang dikonfirmasi oleh Daniel Winarta. Rangkaian fakta tersebut penting dibedakan dari keterangan atau dugaan lain yang tidak disampaikan dalam bahan informasi.
Waktu pemulangan yang disebutkan, sekitar pukul 08.30 pada Selasa, 20 Oktober 2026, memberikan penanda jelas mengenai perkembangan peristiwa pada hari itu. Daniel Winarta menyampaikan kabar tersebut dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum dari LBH Jakarta. Tidak ada keterangan lebih lanjut dalam informasi yang tersedia mengenai kondisi para aktivis setelah dipulangkan, apakah mereka menyampaikan pernyataan, atau apakah terdapat tindak lanjut lain. Dengan demikian, inti kabar ini adalah bahwa Polda Metro Jaya telah memulangkan keenam aktivis Greenpeace yang sebelumnya diamankan setelah aksi di Bundaran HI. Penjelasan lanjutan mengenai peristiwa tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi atau pernyataan pihak terkait apabila kemudian tersedia.
Daniel menjelaskan bahwa enam aktivis Greenpeace yang dipulangkan setelah aksi kritik di Bundaran HI tidak dimintai keterangan oleh polisi. Ia menyampaikan bahwa para petugas tidak melakukan pemeriksaan atau meminta penjelasan dari mereka mengenai kegiatan yang berlangsung. Dengan demikian, proses yang dialami para aktivis sebelum dipulangkan, menurut keterangan Daniel, terbatas pada pendataan dan pencatatan informasi mengenai kejadian tersebut.
Petugas, kata Daniel, hanya mendata identitas para aktivis. Pendataan itu mencakup informasi pengenal yang diperlukan untuk mencatat siapa saja yang berada di lokasi. Selain identitas, petugas juga mencatat kronologi kejadian. Keterangan mengenai urutan peristiwa tersebut menjadi bagian dari pendataan yang dilakukan, tetapi Daniel menegaskan bahwa hal itu bukan permintaan keterangan kepada para aktivis. Ia tidak menyebut adanya proses tanya jawab atau pemeriksaan lanjutan.
Penjelasan tersebut membedakan pencatatan identitas dan kronologi dari proses meminta keterangan. Dalam keterangannya, Daniel tidak menyatakan bahwa para aktivis diminta menjelaskan aksi mereka kepada polisi. Yang ia sampaikan adalah petugas mendata identitas dan kronologi, lalu para aktivis dipulangkan. Karena itu, uraian mengenai penanganan mereka perlu merujuk pada keterangan tersebut tanpa menambahkan rincian lain yang tidak disampaikan Daniel.
Setelah dipulangkan, para aktivis kembali untuk beristirahat. Daniel menyebut kepulangan itu berlangsung setelah pendataan selesai, dan mereka kemudian kembali ke tempat untuk beristirahat. Keterangan ini melengkapi penjelasan tentang apa yang dilakukan para aktivis setelah berada di Bundaran HI dan berurusan dengan petugas. Tidak ada keterangan tambahan dalam penjelasan Daniel mengenai kegiatan mereka selanjutnya, selain bahwa mereka kembali untuk beristirahat. Rangkaian informasi yang disampaikannya mencakup pendataan identitas, pencatatan kronologi kejadian, pemulangan, dan kepulangan para aktivis untuk beristirahat. Dengan demikian, berdasarkan penuturan Daniel, mereka tidak dimintai keterangan oleh polisi sebelum dipulangkan. Petugas hanya melakukan pendataan, dan setelah itu keenam aktivis kembali untuk beristirahat.
Aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi di kawasan Monumen Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemilihan waktu tersebut menempatkan kegiatan itu dalam sorotan terhadap perjalanan pemerintahan sekaligus menjadi kesempatan bagi para aktivis untuk menyampaikan evaluasi atas isu lingkungan yang mereka nilai mendesak.
Dalam aksi tersebut, para aktivis membentangkan spanduk yang memuat tulisan, “Bencana makin parah, hidup makin susah, apa kerja pemerintah?” Kalimat itu menjadi inti pesan yang mereka sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat. Melalui pesan tersebut, Greenpeace Indonesia mengaitkan meningkatnya ancaman bencana ekologis dengan kesulitan yang dirasakan warga, serta mempertanyakan sejauh mana kebijakan dan langkah pemerintah telah menjawab persoalan tersebut.
Aksi di salah satu ruang publik utama Jakarta itu menyoroti penanganan krisis iklim dan bencana ekologis. Menurut kritik yang disuarakan, dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan semakin berpotensi mengancam kehidupan masyarakat. Ancaman tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan alam, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, penghidupan, dan kondisi sosial warga yang terdampak.
Dengan menggelar aksi pada momen dua tahun pemerintahan, para aktivis mendorong perhatian terhadap tanggung jawab pemerintah dalam merespons krisis. Pesan pada spanduk secara langsung menghubungkan kondisi bencana dengan pertanyaan mengenai kerja pemerintah. Kritik itu mencerminkan tuntutan agar penanganan risiko ekologis dan iklim menjadi bagian penting dari agenda kebijakan, bukan hanya respons setelah bencana terjadi.
Lokasi aksi di Bundaran HI juga membuat pesan tersebut hadir di ruang yang dikenal luas oleh warga dan pengguna jalan. Aksi ini menyampaikan bahwa persoalan iklim dan bencana ekologis memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah peringatan dua tahun pemerintahan, Greenpeace Indonesia mengajak publik melihat kembali perlunya langkah yang melindungi masyarakat dari ancaman tersebut. Spanduk itu merangkum kekhawatiran mereka tentang memburuknya bencana, tekanan terhadap kehidupan warga, dan kebutuhan akan respons pemerintah yang dinilai memadai.
Spanduk bertuliskan “Tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup” menyampaikan dua tuntutan yang ditempatkan berdampingan. Bagian pertama menyerukan penanganan krisis iklim, sementara bagian berikutnya meminta agar biaya hidup diturunkan. Susunan pesan itu menghubungkan persoalan lingkungan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak hanya menyoroti perubahan iklim sebagai isu tersendiri, tetapi juga menempatkannya bersama tekanan ekonomi yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Seruan untuk menangani krisis iklim menegaskan bahwa isu tersebut dipandang perlu mendapat perhatian dan penanganan. Dalam konteks pesan pada spanduk, tuntutan itu disampaikan secara langsung dan ringkas, tanpa uraian mengenai kebijakan atau langkah tertentu. Sementara itu, frasa “turunkan biaya hidup” mengangkat persoalan pengeluaran yang menjadi perhatian masyarakat. Pilihan kata tersebut menyampaikan keinginan agar beban biaya yang dirasakan dapat berkurang, sekaligus membuat tuntutan pada spanduk mudah dipahami oleh orang yang melihatnya.
Kedua bagian slogan itu membentuk satu pesan yang memuat kepedulian terhadap lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat. Krisis iklim disebut bersama biaya hidup, sehingga spanduk menekankan bahwa kedua hal tersebut sama-sama layak menjadi perhatian. Pesan ini tidak memisahkan tuntutan lingkungan dari persoalan keseharian, melainkan menyajikannya dalam satu seruan. Dalam aksi di Bundaran HI, tulisan tersebut menjadi salah satu pesan yang dibawa para aktivis Greenpeace. Isinya terbatas pada ajakan untuk menangani krisis iklim dan menurunkan biaya hidup, tanpa menjelaskan rincian tuntutan lain atau menguraikan penyebab kedua persoalan itu.
