Jakarta | Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan sambungan listrik desa di 1.413 titik dalam waktu dekat. Peresmian tersebut menandai kemajuan perluasan akses energi bagi masyarakat di berbagai wilayah, terutama desa yang belum terjangkau layanan listrik memadai. Informasi mengenai rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, setelah melapor kepada Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Bahlil menyampaikan bahwa persiapan acara masih berlangsung, termasuk penentuan lokasi peresmian. Kawasan Sulawesi disebut sebagai kemungkinan lokasi kegiatan, meskipun tempat pastinya belum ditetapkan. Penentuan lokasi dan kesiapan teknis menjadi bagian dari koordinasi sebelum acara digelar. Pemerintah belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai desa atau daerah yang tercakup dalam 1.413 titik tersebut, maupun jadwal pasti pelaksanaan peresmian.
Jumlah 1.413 titik itu merupakan bagian dari program listrik desa yang telah berjalan sejak 2025. Dengan demikian, angka tersebut tidak menggambarkan keseluruhan kebutuhan elektrifikasi nasional. Program perluasan listrik dilaksanakan secara bertahap, sehingga masih ada kebutuhan yang perlu dipetakan dan ditangani pada tahap berikutnya. Cakupan pekerjaan dapat meliputi sejumlah titik layanan yang berbeda, bergantung pada kondisi geografis, infrastruktur yang tersedia, serta kesiapan jaringan di setiap wilayah.
Peresmian sambungan di titik-titik tersebut diharapkan menjadi penanda bahwa pembangunan akses listrik terus berlangsung. Ketersediaan listrik dapat menunjang kegiatan rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, serta kegiatan ekonomi setempat. Namun, manfaat jangka panjang juga bergantung pada keberlanjutan pasokan, kualitas jaringan, dan pemeliharaan infrastruktur setelah layanan mulai digunakan. Karena itu, pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan pemasangan sambungan, tetapi juga dengan upaya memastikan masyarakat dapat menikmati listrik secara andal.
Pengumuman ini memberi gambaran mengenai tahap terbaru program, sementara rincian pelaksanaan masih menunggu persiapan pemerintah. Setelah lokasi dan jadwal ditetapkan, informasi mengenai titik yang akan diresmikan dapat menjelaskan lebih jauh sebaran kegiatan tersebut. Untuk saat ini, 1.413 titik menjadi bagian dari upaya bertahap memperluas layanan listrik desa, bukan ukuran akhir bagi seluruh sasaran pemerataan elektrifikasi di Indonesia.
Skala persoalan pemerataan listrik di Indonesia masih besar. Bahlil menyebut hampir 11.000 desa di seluruh negeri belum teraliri listrik, sementara jutaan rumah tangga belum memiliki sambungan listrik. Angka tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit, tetapi juga dengan upaya membawa jaringan hingga ke permukiman yang selama ini berada di luar jangkauan. Bagi warga, ketiadaan sambungan dapat membatasi pemanfaatan penerangan dan berbagai kegiatan sehari-hari yang bergantung pada energi listrik.
Sebagian lokasi yang belum terjangkau berada di kawasan pegunungan, kepulauan, dan dusun terpencil. Bentang alam seperti ini dapat membuat pembangunan jaringan lebih rumit dibandingkan di kawasan yang mudah diakses. Jarak antarpemukiman, medan yang sulit, serta kebutuhan sarana untuk menyalurkan listrik menjadi pertimbangan dalam menentukan cara pelayanan yang sesuai. Di sejumlah wilayah, membangun jaringan konvensional juga menghadirkan tantangan kelayakan ekonomi: biaya pemasangan dapat tinggi, sedangkan jumlah calon pelanggan yang tersebar atau terbatas membuat investasi lebih sulit ditopang secara komersial.
Bahlil menggambarkan persoalan tersebut melalui contoh dusun terisolasi. Untuk melayani kurang lebih 100 rumah, jaringan sepanjang sekitar satu kilometer mungkin perlu dibangun. Gambaran ini memperlihatkan bahwa kebutuhan infrastruktur tidak selalu sebanding dengan jumlah rumah yang dilayani. Meski jaraknya tampak terbatas, kondisi geografis dan akses ke lokasi dapat menambah pekerjaan serta biaya pembangunan. Karena itu, pemetaan kebutuhan dan pemilihan pendekatan teknis perlu memperhatikan keadaan setiap permukiman, bukan sekadar menghitung jumlah desa atau rumah yang belum tersambung.
Persoalan ini juga tidak hanya ditemukan di wilayah yang jauh dari pusat-pusat pembangunan. Bahlil menyebut masih ada dusun di Pulau Jawa yang letaknya jauh dari jalan raya dan belum memiliki tiang listrik. Contoh tersebut menegaskan bahwa keberadaan di pulau yang relatif padat tidak otomatis menjamin akses listrik merata. Permukiman yang terpencil tetap dapat menghadapi hambatan jaringan dan infrastruktur dasar. Dengan latar persoalan sebesar ini, upaya perluasan listrik desa perlu menjangkau lokasi-lokasi yang sulit sekaligus mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga yang belum tersambung, agar sasaran pemerataan tidak berhenti pada wilayah yang paling mudah dilayani.
Perluasan elektrifikasi dilakukan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Bahlil menjelaskan bahwa jalur pertama adalah pembangunan infrastruktur jaringan listrik untuk menjangkau desa-desa yang belum terhubung. Upaya ini mencakup penyediaan jaringan distribusi dan penguatan pasokan agar listrik dapat dialirkan hingga ke permukiman. Dengan tersedianya infrastruktur tersebut, warga di wilayah yang sebelumnya belum memperoleh layanan dapat memiliki peluang untuk tersambung ke jaringan listrik. Pembangunan jaringan juga menjadi dasar agar pemenuhan kebutuhan listrik di desa berlangsung lebih andal dan dapat mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat.
Jalur kedua ditujukan langsung kepada warga kurang mampu yang belum memiliki sambungan listrik mandiri, yaitu melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Bantuan ini menjawab kendala biaya pemasangan baru yang dapat mencapai sekitar Rp2 juta per rumah. Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, biaya tersebut dapat menjadi penghalang untuk memperoleh sambungan sendiri, meskipun jaringan telah tersedia di sekitar tempat tinggal. Melalui BPBL, pemerintah membantu proses pemasangan sehingga rumah tangga penerima dapat menikmati layanan listrik secara lebih layak. Skema ini melengkapi pembangunan jaringan: infrastruktur membuka akses secara wilayah, sementara bantuan pemasangan membantu keluarga mengatasi hambatan biaya di tingkat rumah tangga.
Penguatan pasokan di tingkat lokal juga menjadi bagian penting dari pemerataan layanan. Di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, dipasang satu transformator berkapasitas 50 kVA dan tiang listrik baru untuk mengatasi kondisi tegangan rendah. Penambahan peralatan tersebut ditujukan agar pasokan di lingkungan setempat lebih memadai dan sambungan listrik dapat berfungsi lebih baik. Contoh ini memperlihatkan bahwa perluasan elektrifikasi tidak hanya berarti membawa jaringan ke desa yang belum terjangkau, tetapi juga memperbaiki kualitas pasokan pada wilayah yang sudah memiliki akses.
Selain penguatan jaringan tersebut, Bahlil meresmikan bantuan BPBL di Dusun Krajan, Desa Muara Baru, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pelaksanaan di lokasi ini menandai dukungan langsung kepada warga yang memerlukan sambungan baru. Kombinasi pembangunan jaringan, peningkatan kapasitas pasokan, dan bantuan pemasangan memungkinkan kebijakan elektrifikasi menjawab kebutuhan yang berbeda-beda. Pemerintah dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus memastikan keluarga berpenghasilan rendah tidak tertinggal karena besarnya biaya awal untuk tersambung.
Pemerintah menyiapkan perluasan akses listrik melalui tahapan yang disusun untuk menjangkau desa-desa yang belum menikmati layanan secara memadai. Pada 2025, sasaran penyaluran listrik disebut mencapai sekitar 1.400 desa. Setahun kemudian, pemerintah menargetkan cakupan yang lebih besar, yakni lebih dari 4.000 desa. Angka-angka tersebut merupakan target dalam peta jalan, bukan penanda bahwa seluruh wilayah yang dimaksud telah tersambung. Pelaksanaannya bergantung pada pemetaan kebutuhan, kesiapan infrastruktur, serta koordinasi berbagai pihak di lapangan.
Dalam jangka lebih panjang, pemerintah mengarahkan upaya agar seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik secara merata pada periode 2029–2030. Untuk mendukung sasaran itu, percepatan program listrik desa berjalan beriringan dengan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang membantu rumah tangga memperoleh sambungan listrik.
Baca juga: Hadiri Munas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), Bamsoet Apresiasi Terpilihnya Kembali Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai Ketua Umum | Menerima Ketum PERIKLINDO Jenderal Moeldoko Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Basis Industri Kendaraan Listrik Dunia
