Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan denda sebesar Rp2,1 triliun dalam perkara dugaan manipulasi saham DSSA, BREN, dan CUAN telah dibayarkan. Keterangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, kepada wartawan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dengan pernyataan itu, OJK mengonfirmasi bahwa seluruh nilai denda yang terkait dengan perkara tersebut sudah dibayar.
Friderica mengatakan pembayaran dilakukan dua hari sebelum ia memberikan keterangan kepada media. Ia menyampaikan informasi itu di sela kegiatan Rapimnas Kadin 2026 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, Friderica menegaskan bahwa jumlah denda yang telah dibayarkan mencapai Rp2,1 triliun, sesuai nilai yang disebut dalam perkara dugaan manipulasi saham DSSA, BREN, dan CUAN.
Pernyataan OJK tersebut berfokus pada status pembayaran denda. Friderica menyebut seluruh nilai denda telah dibayar, tanpa merinci keterangan lain mengenai pembayaran itu. OJK juga tidak memberikan rincian tambahan dalam pernyataan yang disampaikan tersebut mengenai pihak yang melakukan pembayaran maupun proses penanganannya. Karena itu, informasi yang disampaikan kepada wartawan menegaskan dua hal: nilai denda terkait perkara tersebut sebesar Rp2,1 triliun dan pembayaran telah dilakukan sebelum Kamis, 29 Oktober 2026.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi pada saham DSSA, BREN, dan CUAN. Penyebutan kata “dugaan” tetap penting untuk menggambarkan perkara sebagaimana disampaikan dalam keterangan mengenai denda. Adapun informasi bahwa denda sudah dilunasi merupakan pernyataan Friderica sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Keterangan itu diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapimnas Kadin 2026, bukan melalui uraian rinci mengenai pihak pembayar atau mekanisme penyelesaian. OJK menyatakan nilai yang dimaksud telah dibayar seluruhnya, dua hari sebelum pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Jakarta Pusat.
Total denda sebesar Rp2,1 triliun dalam perkara saham yang disebutkan terbagi ke dalam tiga nominal. Rinciannya adalah Rp1,5 triliun terkait DSSA, Rp500 miliar terkait BREN, dan Rp100 miliar terkait CUAN. Ketiga angka tersebut merupakan bagian dari total denda yang sama, bukan tambahan di luar jumlah Rp2,1 triliun. Pembagian ini memberikan gambaran mengenai besaran denda yang dikaitkan dengan masing-masing perkara saham, sesuai nominal yang tercantum.
Perkara yang terkait DSSA memiliki nominal denda terbesar di tiga perkara tersebut, yaitu Rp1,5 triliun. DSSA merujuk pada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. Angka itu merupakan komponen pertama dalam perincian total denda. Penyebutan nominal ini hanya menunjukkan nilai yang dikaitkan dengan perkara DSSA dan tidak menambahkan rincian lain mengenai dasar, mekanisme, atau proses pembayaran yang tidak disertakan dalam informasi tersebut.
Selanjutnya, perkara terkait BREN mencakup denda sebesar Rp500 miliar. BREN adalah singkatan dari PT Barito Renewables Energy Tbk. Sementara itu, perkara terkait CUAN memiliki denda sebesar Rp100 miliar, dan CUAN merujuk pada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Dengan demikian, tiga nama saham yang dimaksud adalah DSSA, BREN, dan CUAN, masing-masing dengan perusahaan yang sesuai sebagaimana disebutkan.
Jika dijumlahkan, nominal untuk perkara DSSA sebesar Rp1,5 triliun, BREN sebesar Rp500 miliar, dan CUAN sebesar Rp100 miliar menghasilkan total Rp2,1 triliun. Perhitungannya menempatkan Rp500 miliar setara dengan Rp0,5 triliun dan Rp100 miliar setara dengan Rp0,1 triliun; penjumlahan Rp1,5 triliun, Rp0,5 triliun, dan Rp0,1 triliun mencapai Rp2,1 triliun. Karena itu, rincian ketiga perkara tersebut konsisten dengan angka total denda yang dilaporkan telah dilunasi. Tidak ada nominal lain yang perlu ditambahkan untuk menjelaskan pembagian tersebut.
Friderica menegaskan bahwa pelunasan denda sekitar Rp2,1 triliun dalam perkara yang berkaitan dengan saham DSSA, BREN, dan CUAN bukan dilakukan oleh ketiga emiten tersebut. Penjelasan ini penting untuk membedakan perusahaan yang namanya disebut dalam perkara dari pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran. Dengan demikian, kabar mengenai denda yang telah dibayar tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa DSSA, BREN, atau CUAN secara langsung menyetor dana untuk melunasi sanksi tersebut.
Menurut keterangan Friderica, pembayaran dilakukan oleh pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran. Artinya, kewajiban pembayaran melekat pada para pihak yang berdasarkan pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran, bukan otomatis pada emiten yang sahamnya terkait dengan perkara. Penegasan mengenai siapa yang membayar ini menjaga agar informasi tentang penyelesaian denda disampaikan secara akurat dan tidak mengaburkan pihak yang dikenai tanggung jawab.
Pembedaan tersebut juga perlu diperhatikan ketika membaca pemberitaan yang menyebut nama DSSA, BREN, dan CUAN bersama nilai denda. Penyebutan nama emiten dapat merujuk pada saham atau perkara yang menjadi konteks penanganan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu merupakan pembayar. Berdasarkan penjelasan narasumber, pihak yang melunasi denda adalah individu atau entitas yang terbukti terlibat dalam pelanggaran. Karena itu, informasi tentang pembayaran sebaiknya dipahami sesuai dengan penegasan tersebut, tanpa menyimpulkan bahwa ketiga emiten ikut membayar atau menanggung sanksi secara langsung.
Penjelasan ini tidak mengubah fakta bahwa denda dalam perkara tersebut telah dilunasi, tetapi memperjelas atribusi pembayarannya. Dalam pemberitaan mengenai penegakan aturan pasar modal, pemisahan emiten yang disebut dalam perkara dan pelaku yang terbukti melanggar merupakan hal mendasar. Penyampaian yang cermat membantu pembaca memahami status pembayaran tanpa menimbulkan kesan yang keliru mengenai keterlibatan langsung perusahaan. Dengan demikian, inti keterangan Friderica adalah bahwa penyelesaian denda dilakukan oleh pihak-pihak yang terbukti terlibat, bukan oleh DSSA, BREN, maupun CUAN sebagai emiten.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan agenda pembenahan pasar modal Indonesia akan terus berjalan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa reformasi tetap menjadi perhatian regulator, dengan langkah-langkah yang dikomunikasikan secara aktif kepada para pemangku kepentingan. OJK juga menjelaskan perkembangan agenda itu kepada investor global, sebagai bagian dari komunikasi regulator mengenai kondisi dan arah pasar modal Indonesia. Informasi mengenai reformasi disampaikan secara berkelanjutan agar investor internasional memperoleh penjelasan langsung tentang perkembangan yang sedang berlangsung.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan dirinya rutin bertemu dengan investor global. Pertemuan tersebut menjadi salah satu kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan pasar modal dan langkah pembenahan yang ditempuh regulator. Pada hari ia memberikan keterangan, Friderica menyebut telah mengikuti sesi ketiga pada pagi hari. Ia masih memiliki pertemuan lain yang dijadwalkan berlangsung pada malam hari. Rangkaian komunikasi itu menunjukkan bahwa dialog dengan investor global terus dilakukan, tidak hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga lewat pertemuan langsung.
Dalam komunikasi tersebut, pandangan mengenai kondisi ekonomi Indonesia turut menjadi bagian dari pesan yang disampaikan. Friderica menilai fundamental ekonomi nasional tetap kuat dan solid. Penilaian itu disampaikan bersamaan dengan pandangannya bahwa dukungan investor ritel domestik penting untuk menopang proses reformasi pasar modal. Investor dalam negeri, termasuk investor ritel, dinilai memiliki peran dalam mendukung keberlanjutan agenda pembenahan yang sedang dijalankan. OJK, melalui komunikasi dengan berbagai kelompok investor, terus memberikan penjelasan mengenai perkembangan reformasi dan kondisi pasar. Dengan demikian, perhatian regulator mencakup pelaksanaan agenda reformasi serta keterbukaan komunikasi kepada investor, baik dari luar negeri maupun di dalam negeri. Friderica menekankan pentingnya menjaga keyakinan terhadap kekuatan ekonomi Indonesia dan peran partisipasi domestik dalam proses tersebut, tanpa mengesampingkan dialog yang berlangsung dengan investor global.
