Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membagikan telepon seluler gratis kepada masyarakat. Klarifikasi itu disampaikan untuk meluruskan keterangan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang sebelumnya mengaitkan ponsel dengan penyaluran bantuan sosial. Airlangga menyatakan bahwa maksud pembicaraannya tidak seperti yang dipahami dari pernyataan tersebut.
Airlangga menyampaikan penjelasan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10). Saat ditanya mengenai isu ponsel gratis, ia menyatakan, “kalau saya sudah bicara pak hashim, enggak bicara begitu, maksudnya bukan itu.” Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak sedang menyiapkan program pembagian perangkat untuk warga.
Isu ini muncul setelah Hashim menyampaikan keterangan mengenai ponsel yang dikaitkan dengan bantuan sosial. Hubungan perangkat dan penyaluran bantuan itu kemudian memunculkan pemahaman bahwa masyarakat akan menerima telepon seluler secara cuma-cuma. Airlangga menekankan bahwa pemahaman tersebut tidak sesuai dengan maksud pembicaraan yang ia sampaikan kepada Hashim. Karena itu, ia memberikan klarifikasi langsung di hadapan awak media dalam agenda TPAKD.
Penjelasan Airlangga sekaligus membedakan pembahasan mengenai ponsel dalam konteks bantuan sosial dan adanya kebijakan pemerintah untuk membagikan perangkat secara gratis. Ia tidak menyampaikan bahwa program semacam itu sedang dirancang, melainkan menegaskan bahwa maksud pernyataan sebelumnya bukan pembagian ponsel kepada masyarakat. Dengan demikian, kabar mengenai rencana ponsel gratis perlu dipahami berdasarkan klarifikasi tersebut, bukan sebagai pengumuman kebijakan baru. Pemerintah, menurut penjelasan yang disampaikan, tidak memiliki rencana membagikan telepon seluler gratis kepada warga.
Perhatian publik terhadap rencana pembagian ponsel gratis bermula dari pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai gagasan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam penjelasannya, Hashim menyebut adanya rencana pemerintah untuk menyediakan ponsel bagi masyarakat. Ia menghubungkan pemberian perangkat tersebut dengan program rekening gratis, sehingga ponsel tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengakses layanan keuangan digital. Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama karena memunculkan kesan bahwa program tersebut telah ditetapkan.
Hashim mengatakan ponsel yang dimaksud akan dilengkapi rekening digital dengan saldo awal sebesar Rp50 ribu. Rincian mengenai perangkat dan saldo tersebut menjadi bagian penting dari pernyataannya, sekaligus mengaitkan gagasan itu dengan upaya memberikan akses rekening kepada masyarakat. Meski demikian, uraian tersebut perlu ditempatkan sebagai keterangan Hashim tentang rencana yang ia sampaikan, bukan sebagai konfirmasi bahwa kebijakan pembagian ponsel telah resmi diputuskan atau akan segera dilaksanakan. Perbedaan penyampaian gagasan dan kepastian kebijakan menjadi konteks utama dalam memahami kabar ini.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa (13/10). Sesudahnya, muncul klarifikasi dari Airlangga yang meluruskan penjelasan mengenai rencana tersebut. Karena itu, kabar tentang ponsel dan rekening digital perlu dibaca dengan mempertimbangkan adanya perbedaan penjelasan, bukan hanya mengandalkan potongan informasi yang beredar. Penjelasan Hashim menjadi latar belakang klarifikasi, sedangkan status rencana pemerintah tetap perlu dibedakan dari kebijakan yang sudah dipastikan. Penyebutan saldo awal Rp50 ribu juga merujuk pada keterangan Hashim dalam forum itu, bukan bukti bahwa rekening telah dibuka atau ponsel telah dibagikan kepada warga.
Dalam penjelasannya mengenai rencana penyediaan rekening gratis, Hashim menguraikan bahwa sasaran program tersebut adalah warga yang baru berusia 17 tahun dan belum memiliki rekening bank. Dengan demikian, menurut Hashim, program ini ditujukan kepada kelompok yang memasuki usia dewasa tetapi belum mempunyai akses dasar ke layanan perbankan. Ia menyampaikan kriteria itu sebagai bagian dari upaya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mulai menggunakan rekening, bukan sebagai keterangan bahwa seluruh warga berusia 17 tahun otomatis akan menerima fasilitas tanpa melihat kepemilikan rekening mereka. Penjelasan mengenai sasaran ini merujuk pada paparan Hashim tentang rencana yang sedang dibicarakan.
Hashim juga menyebut dua bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyediakan rekening tersebut, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurut keterangannya, kedua bank itu diminta memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang memenuhi sasaran program. Penyebutan BRI dan BSI menjelaskan lembaga yang, sebagaimana disampaikan Hashim, akan menjalankan penyediaan layanan tersebut. Rincian ini tetap merupakan keterangan Hashim mengenai penugasan pemerintah; ia tidak menyebut bank lain sebagai bagian dari penjelasan yang dirujuk dalam paparan tersebut. Dengan begitu, peran kedua bank yang disebut dapat dipahami dalam konteks rencana pembukaan akses rekening, bukan sebagai rincian tambahan di luar pernyataannya.
Hashim mengatakan bank-bank tersebut diminta memfasilitasi pembukaan rekening bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan. Ia mengaitkan angka itu dengan data yang, menurutnya, berasal dari Bank Dunia. Karena angka dan sumbernya disampaikan melalui penjelasan Hashim, keduanya perlu dipahami sebagai atribusi kepada dirinya, bukan sebagai verifikasi terpisah dalam uraian ini. Sasaran sekitar 30 persen tersebut menggambarkan skala kelompok yang hendak dijangkau menurut keterangannya. Hashim tidak hanya menyebut warga berusia 17 tahun yang belum mempunyai rekening sebagai sasaran, tetapi juga menjelaskan bahwa penugasan kepada BRI dan BSI berkaitan dengan upaya melayani penduduk yang belum terakses perbankan. Seluruh rincian tentang kriteria penerima, bank yang ditunjuk, cakupan penduduk, dan rujukan angka tersebut sebagaimana dipaparkan di atas berasal dari pernyataan Hashim.
Dalam keterangan Hashim, rekening digital gratis yang dikaitkan dengan ponsel penerima dimaksudkan sebagai saluran untuk menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai. Pemerintah, menurut penjelasannya, dapat mengirimkan bantuan langsung kepada warga yang berhak melalui rekening tersebut. Dengan demikian, rekening menjadi bagian dari mekanisme penyaluran bantuan, bukan bantuan tunai yang diserahkan secara fisik kepada penerima. Penjelasan ini menghubungkan gagasan rekening gratis dengan upaya menyampaikan dana bantuan kepada penerima yang memenuhi ketentuan. Hashim menyebut fungsi itu dalam konteks rencana penggunaan rekening digital, sehingga informasi tersebut perlu dipahami sebagai keterangan mengenai saluran pembayaran yang disebutnya.
Hashim juga menyampaikan bahwa ke depan bantuan tunai tidak lagi dibagikan secara fisik. Dalam skema yang ia uraikan, Kementerian Keuangan akan mengirimkan dana bantuan langsung ke rekening digital pada ponsel penerima. Artinya, ponsel dan rekening digital disebut sebagai sarana untuk menerima transfer, sementara bantuan yang disalurkan tetap berupa uang tunai. Penjelasan tersebut menggambarkan perubahan cara penyaluran dari pembagian langsung menjadi pengiriman dana melalui rekening. Namun, rincian mengenai pelaksanaan skema itu dalam keterangan yang menjadi dasar pembahasan ini terbatas pada uraian Hashim tentang mekanisme pengiriman dan pihak yang disebut menyalurkan dana. Karena itu, penjelasan tersebut tidak dengan sendirinya memberi rincian tambahan mengenai jadwal, cakupan, ataupun tata cara pendaftaran penerima.
Keterangan tentang rekening dan penyaluran bantuan tersebut perlu dibedakan dari isu pembagian perangkat kepada masyarakat. Hashim menjelaskan rekening digital sebagai jalur untuk mengirim bantuan tunai, sedangkan Airlangga telah menegaskan bahwa tidak ada rencana pembagian ponsel gratis. Kedua keterangan itu dapat disampaikan berdampingan tanpa menganggap rekening digital otomatis berarti pemerintah akan memberikan ponsel kepada warga. Informasi mengenai penggunaan ponsel dalam penjelasan Hashim berkaitan dengan lokasi rekening digital yang akan menerima dana, bukan konfirmasi tersendiri tentang pembagian perangkat. Dengan demikian, pembaca perlu mencatat bahwa rincian saluran bantuan berasal dari keterangan Hashim, sementara penegasan mengenai tidak adanya rencana ponsel gratis disampaikan Airlangga.
Baca juga: Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Baksos Kesehatan dan Bagi Sembako untuk Warga
