Jakarta | Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan pemotongan biaya layanan marketplace minimal 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan. Fasilitas ini mulai dapat dinikmati pada 25 Oktober 2026. Kebijakan tersebut ditujukan khusus kepada penjual yang menawarkan produk buatan dalam negeri, sehingga manfaatnya berfokus pada usaha lokal dan barang yang diproduksi di Indonesia. Pengurangan biaya berlaku pada layanan platform digital yang digunakan untuk berjualan, sesuai cakupan serta persyaratan pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan marketplace terkait.
Waktu mulai tersebut penting diperhatikan oleh pelaku usaha yang ingin memanfaatkan kebijakan. Sebelum 25 Oktober 2026, penjual sebaiknya memastikan status usahanya termasuk kategori mikro atau kecil serta menyiapkan informasi yang diperlukan untuk membuktikan bahwa produk yang dipasarkan merupakan hasil produksi dalam negeri. Rincian teknis, seperti cara pengajuan, bentuk verifikasi, dan komponen biaya yang memperoleh potongan, dapat bergantung pada aturan pelaksanaan dan ketentuan masing-masing platform. Karena itu, penjual perlu memantau pengumuman resmi dari kementerian maupun marketplace, agar memahami langkah yang harus dilakukan ketika fasilitas mulai tersedia.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi produsen lokal sekaligus mengurangi beban biaya layanan yang ditanggung penjual di platform digital. Biaya layanan dapat memengaruhi pengeluaran usaha dan ruang bagi pelaku UMK untuk mengelola harga, promosi, serta kebutuhan operasional lainnya. Dengan pemotongan minimal 50 persen, pemerintah berharap tekanan biaya tersebut dapat berkurang bagi usaha yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini juga menempatkan produk buatan dalam negeri sebagai sasaran dukungan, sehingga pelaku usaha lokal memperoleh perhatian dalam ekosistem perdagangan daring. Meski demikian, besaran potongan, kelayakan, dan penerapannya tetap mengikuti ketentuan resmi yang berlaku. Pelaku usaha perlu membaca informasi dari sumber pemerintah dan platform sebelum memperhitungkan penghematan dalam rencana bisnis. Tanggal 25 Oktober 2026 menjadi acuan awal, bukan berarti seluruh penjual otomatis menerima potongan tanpa pemeriksaan persyaratan. Pemahaman atas cakupan program membantu penjual menilai apakah usahanya memenuhi syarat dan menyiapkan dokumen yang mungkin diminta.Fasilitas potongan biaya marketplace bagi usaha mikro dan kecil dirancang untuk berlaku secara permanen, bukan hanya selama periode promosi atau masa uji coba tertentu. Pelaku usaha dapat terus memanfaatkannya selama tetap memenuhi kategori usaha mikro atau kecil dan konsisten menjual produk lokal. Dengan demikian, masa pemberian fasilitas tidak ditentukan oleh tanggal berakhir yang berlaku sama bagi semua penerima, melainkan bergantung pada pemenuhan kriteria usaha dan kegiatan penjualan tersebut. Pelaku usaha perlu memantau perkembangan skala bisnisnya agar mengetahui apakah masih memenuhi persyaratan.
Penentuan kategori usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Untuk usaha mikro, batasnya adalah modal usaha paling banyak Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar. Kedua ukuran ini merupakan pilihan kriteria, sehingga kategori dapat ditentukan berdasarkan ukuran modal atau ukuran penjualan tahunan sebagaimana tercantum dalam ketentuan. Pemahaman atas penggunaan kata “atau” penting agar pelaku usaha tidak keliru menganggap bahwa kedua ambang batas harus selalu dipenuhi secara bersamaan. Ketentuan modal usaha juga tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha.
Sementara itu, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar. Seperti pada kategori mikro, modal dan penjualan merupakan pilihan ukuran, bukan dua syarat yang harus dipenuhi sekaligus. Pelaku usaha sebaiknya menyimpan catatan modal dan laporan penjualan tahunan secara tertib sebagai dasar untuk menilai kategorinya. Jika skala usaha melampaui batas kategori kecil, kelayakan atas potongan biaya dapat berubah. Karena itu, penerima perlu memastikan bahwa produk yang ditawarkan tetap merupakan produk lokal dan status usahanya tetap sesuai ketentuan, selama ingin mempertahankan fasilitas tersebut.
Untuk memperoleh fasilitas potongan biaya marketplace, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perlu terdaftar dalam sistem terpadu aplikasi Sapa UMKM. Pendaftaran ini menjadi langkah awal agar data usaha dapat digunakan dalam proses pengajuan fasilitas. Pelaku usaha perlu memastikan informasi mengenai identitas usaha, status sebagai UMK, dan produk yang ditawarkan tercatat dengan benar. Data yang lengkap dan konsisten membantu menghubungkan pengajuan dengan akun merchant atau penjual pada platform digital yang bersangkutan. Karena itu, UMK sebaiknya memeriksa kembali kesesuaian data sebelum mengajukan produk untuk diverifikasi.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyampaikan bahwa pengelola platform digital memiliki waktu maksimal 10 hari kerja untuk melakukan verifikasi. Pemeriksaan mencakup entitas merchant atau penjual yang mengajukan fasilitas, sekaligus daftar nomor kode barang atau stock keeping unit (SKU) yang diajukan melalui data Sapa UMKM. Dengan demikian, pengajuan tidak hanya dinilai berdasarkan identitas pelaku usaha, tetapi juga berdasarkan rincian barang yang akan memperoleh perlakuan sesuai kebijakan. Batas waktu tersebut memberi kerangka bagi platform untuk memeriksa data dan menentukan kesesuaian pengajuan.
Verifikasi SKU ditujukan untuk memastikan bahwa produk yang dijual benar-benar diproduksi di dalam negeri. Asal produksi menjadi hal penting karena fasilitas ini diarahkan bagi produk UMK lokal, bukan semata-mata barang yang dipasarkan oleh penjual yang berdomisili di Indonesia. Platform dapat mencocokkan informasi produk yang diajukan dengan data yang tersedia dalam sistem, sehingga daftar SKU perlu disusun secara jelas dan akurat. Pelaku UMK sebaiknya mengajukan kode barang yang sesuai dengan produk lokal yang benar-benar dibuat atau diproduksi oleh usahanya, serta menyiapkan keterangan pendukung apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan. Apabila terdapat ketidaksesuaian data usaha, akun penjual, dan rincian SKU, proses verifikasi dapat memerlukan klarifikasi. Oleh sebab itu, pencatatan yang tertib sejak pendaftaran di Sapa UMKM membantu memperlancar pemeriksaan dan menjadi bagian penting dari tahapan untuk mendapatkan fasilitas potongan biaya marketplace.
Dalam kebijakan pemotongan biaya layanan marketplace bagi usaha mikro dan kecil (UMK) lokal, pengelompokan produk menjadi hal penting untuk menentukan cakupan fasilitas. Pemerintah memprioritaskan produk kriya atau kerajinan tangan serta busana atau fashion. Artinya, kedua kelompok tersebut menjadi sasaran utama kebijakan yang dirancang untuk memberi keringanan biaya layanan kepada pelaku usaha lokal yang berjualan melalui platform digital. Prioritas ini perlu dipahami sebagai penetapan kategori produk yang diutamakan, bukan sebagai keterangan bahwa setiap barang dalam kategori itu otomatis memenuhi seluruh persyaratan program.
Produk kriya mencakup barang yang dipasarkan sebagai hasil kerajinan, sementara busana merujuk pada produk pakaian atau fashion. Penentuan kelayakan tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan; kategori produk saja tidak cukup untuk memastikan bahwa sebuah toko atau transaksi memperoleh pemotongan. Karena itu, pelaku UMK perlu memeriksa informasi resmi mengenai cakupan program, persyaratan usaha, serta mekanisme penerapannya di marketplace terkait. Pemeriksaan tersebut membantu membedakan prioritas jenis produk dari ketentuan administratif yang mungkin juga harus dipenuhi.
Di sisi lain, makanan siap saji dan produk elektronik disebut sebagai kelompok yang dikecualikan dari fasilitas ini. Dengan demikian, produk makanan yang telah siap dikonsumsi maupun barang elektronik tidak termasuk kategori yang diprioritaskan untuk memperoleh pemotongan biaya layanan berdasarkan cakupan yang dijelaskan. Pengecualian tersebut sebaiknya dibaca sesuai batas kategori yang dinyatakan, tanpa menganggapnya sebagai larangan berjualan atau sebagai ketentuan mengenai biaya lain di luar fasilitas ini.
