Kota Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan anggaran Rp5,67 triliun untuk membiayai elektrifikasi armada TransJakarta. Kebutuhan pendanaan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam agenda penandatanganan kerja sama badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Pramono menjelaskan bahwa pembiayaan menjadi unsur penting dalam mewujudkan peralihan armada berbahan bakar konvensional menuju kendaraan listrik. Menurut dia, besarnya kebutuhan anggaran membuat skema pembiayaan elektrifikasi TransJakarta menjadi salah satu bentuk kerja sama yang paling berat untuk direalisasikan. “Untuk elektrifikasi TransJakarta ini membutuhkan anggaran Rp5,67 triliun,” kata Pramono dalam agenda tersebut.
Nilai pendanaan itu menunjukkan bahwa program elektrifikasi tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis, tetapi juga koordinasi dan komitmen pembiayaan dari berbagai pihak. Kerja sama BUMD, BUMN, dan perangkat daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyiapkan skema yang memungkinkan kebutuhan investasi tersebut dipenuhi secara bertahap dan terukur.
Elektrifikasi armada TransJakarta merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem transportasi publik yang lebih ramah lingkungan di Jakarta. Namun, pelaksanaannya memerlukan perencanaan menyeluruh, termasuk pengadaan kendaraan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta penyesuaian operasional. Dengan kebutuhan mencapai Rp5,67 triliun, pemerintah daerah perlu memastikan setiap bentuk kemitraan memiliki pembagian peran, sumber pendanaan, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Pramono menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk elektrifikasi TransJakarta mencapai Rp5,67 triliun. Besaran tersebut menjadi hal yang telah dibicarakan bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta, yakni Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Pembicaraan itu menunjukkan bahwa rencana elektrifikasi memerlukan persiapan anggaran dengan nilai yang besar.
Dalam keterangannya, Pramono menyebut, “Kebutuhan untuk elektrifikasi TransJakarta itu Rp5,67 triliun.” Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia membahas kebutuhan dana itu dengan Suhud Alynudin dan Basri Baco. Percakapan dengan kedua pimpinan DPRD tersebut menggambarkan besarnya nilai anggaran yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi TransJakarta.
Komunikasi Pramono dan pimpinan DPRD DKI Jakarta menjadi bagian dari pembahasan mengenai besarnya kebutuhan dana tersebut. Pramono mengaitkan pembicaraan itu dengan nilai anggaran Rp5,67 triliun yang diperlukan untuk elektrifikasi TransJakarta. Dengan demikian, angka tersebut menjadi pokok pembahasan ketika kebutuhan pendanaan disampaikan kepada unsur pimpinan DPRD.
Pembahasan bersama Suhud Alynudin dan Basri Baco juga memperlihatkan bahwa kebutuhan anggaran elektrifikasi bukan merupakan nilai yang kecil. Pramono menyampaikan besaran dana itu dalam konteks percakapan dengan dua pimpinan DPRD DKI Jakarta. Keterangan tersebut menegaskan nilai anggaran yang perlu disiapkan dalam pembahasan elektrifikasi TransJakarta, tanpa mengubah besaran kebutuhan yang telah disebutkan, yaitu Rp5,67 triliun.
Melalui pembicaraan tersebut, Pramono menyampaikan kepada pimpinan DPRD mengenai skala kebutuhan dana elektrifikasi TransJakarta. Nilai Rp5,67 triliun menjadi angka yang dibahas bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Hal itu menggambarkan besarnya anggaran yang harus dipersiapkan dalam rencana elektrifikasi armada TransJakarta.
Kondisi armada TransJakarta saat ini menunjukkan skala layanan yang besar dan terus berkembang. Berdasarkan sumber yang disampaikan, jumlah armada TransJakarta telah mencapai lebih dari 3.800 bus. Dari keseluruhan armada tersebut, sekitar 500 unit bus listrik telah beroperasi. Kehadiran bus listrik menjadi salah satu penanda bahwa pengelolaan transportasi publik di Jakarta mulai bergerak menuju penggunaan teknologi yang lebih rendah emisi dan lebih ramah lingkungan.
Pramono berharap proses elektrifikasi tidak berhenti pada pengoperasian bus listrik yang sudah berjalan. Ia menginginkan agar penerapan teknologi ramah lingkungan dapat diperluas pada hampir seluruh bus yang melayani masyarakat di Jakarta. Harapan tersebut mencerminkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi kendaraan konvensional sekaligus mendorong sistem transportasi publik yang lebih berkelanjutan. Dengan jumlah armada yang besar, perubahan teknologi pada bus TransJakarta dinilai dapat memberikan dampak penting terhadap kualitas lingkungan perkotaan.
Teknologi yang disebutkan dalam pembahasan tersebut mencakup kendaraan listrik, kendaraan hibrida, dan kendaraan berbahan bakar hidrogen. Ketiganya dipandang sebagai pilihan untuk mendukung pengurangan emisi dalam operasional transportasi umum. Selain bus listrik yang telah beroperasi, bus hidrogen dan bus hibrida disebut akan segera hadir dalam armada TransJakarta. Pramono menggambarkan target ke depan dengan harapan bahwa hampir 100 persen bus di Jakarta dapat menggunakan teknologi tersebut. Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan elektrifikasi dan penerapan teknologi rendah emisi sebagai bagian penting dari pengembangan transportasi publik, tanpa mengubah kebutuhan untuk menjaga kapasitas layanan bagi penumpang.
Pramono mengingatkan bahwa elektrifikasi kendaraan tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya langkah untuk mengurangi polusi udara. Peralihan kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik memang menjadi bagian penting dalam upaya menekan emisi dari sektor transportasi, termasuk layanan TransJakarta. Namun, manfaat tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka penanganan emisi secara menyeluruh agar pengurangan polusi tidak hanya berfokus pada kendaraan yang beroperasi di jalan.
Menurut Pramono, sumber emisi lain juga harus mendapatkan perhatian. Salah satu sumber yang disebut secara eksplisit adalah pembangkit listrik. Kendaraan listrik tetap membutuhkan pasokan energi untuk mengisi daya, sehingga proses elektrifikasi perlu diiringi perhatian terhadap sumber listrik yang digunakan. Penanganan pada sisi pembangkitan menjadi bagian yang penting agar kebijakan elektrifikasi dapat berjalan searah dengan tujuan pengurangan polusi udara.
Selain pembangkit listrik, Pramono menyoroti sektor industri yang masih menggunakan batu bara. Aktivitas industri dengan sumber energi tersebut juga menjadi sumber emisi yang perlu ditangani secara bersamaan. Karena itu, elektrifikasi kendaraan saja belum cukup untuk menjawab persoalan polusi udara. Kebijakan pengurangan emisi perlu mencakup kendaraan listrik, pembangkit listrik, serta industri yang masih bergantung pada batu bara, sesuai dengan sumber-sumber emisi yang disebutkan tersebut. Catatan ini menegaskan bahwa keberhasilan upaya pengendalian polusi tidak hanya bergantung pada perubahan teknologi kendaraan, tetapi juga pada penanganan sumber emisi di sektor energi dan industri.
Baca juga: Manchester City Habiskan Rp 9,99 Triliun Untuk Membangun Skuad Baru Era Enzo Maresca | Namun, durasi tersebut dapat diperpanjang ketika terjadi konflik atau situasi keamanan yang membutuhkan pengerahan kekuatan tambahan | Apalagi ketika percakapan berlangsung saat kita sedang bekerja, memasak, mengemudi, atau membutuhkan waktu sejenak untuk beristirahat
