Jakarta | Partai Amanat Nasional (PAN) masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga kepada wartawan pada Senin, 12 Oktober 2026. Pernyataan itu menunjukkan bahwa partai belum menetapkan posisi resmi terhadap dampak putusan tersebut maupun isu politik yang berkembang setelahnya.
Pembahasan internal PAN muncul di tengah wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran. Isu tersebut berkembang bersamaan dengan sorotan terhadap proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan ketika Gibran mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Putusan MK kemudian menjadi salah satu rujukan dalam perdebatan publik, meskipun konsekuensi politik dan ketatanegaraan dari perkara itu masih memerlukan penelaahan lebih lanjut.
Viva Yoga menegaskan bahwa PAN perlu mencermati putusan secara menyeluruh sebelum menyampaikan sikap. Kajian itu mencakup substansi pertimbangan hakim, kedudukan hukum para pihak, serta kemungkinan keterkaitannya dengan wacana pemakzulan. Dengan demikian, pernyataan PAN tidak dapat diartikan sebagai dukungan ataupun penolakan terhadap rencana impeachment yang sedang diperbincangkan oleh sejumlah pihak.
Sampai pernyataan tersebut disampaikan, belum ada keputusan final dari PAN mengenai langkah yang akan diambil. Partai masih menempatkan putusan MK sebagai bahan evaluasi dan pembahasan politik. Sikap resmi baru dapat diketahui setelah proses kajian selesai dan pimpinan partai menentukan arah responsnya. Posisi ini juga memperlihatkan kehati-hatian PAN dalam merespons isu yang berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan serta hubungan antarpartai politik.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil telaah internal PAN dan dinamika pembahasan mengenai pemakzulan Gibran. Selama belum terdapat keputusan resmi, informasi mengenai sikap partai sebaiknya dibedakan dari pernyataan individual maupun spekulasi yang beredar di ruang publik. Pernyataan Viva Yoga sejauh ini menegaskan bahwa PAN masih berada pada tahap mengkaji, bukan mengambil keputusan akhir.
Viva Yoga menjelaskan bahwa PAN akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi secara saksama sebelum menentukan sikap lebih lanjut. Kajian tersebut dipandang perlu agar setiap langkah partai memiliki dasar yang jelas, baik dari sisi hukum maupun pertimbangan politik kebangsaan. Menurut penjelasan itu, PAN tidak ingin menyikapi putusan MK secara terburu-buru, terlebih karena persoalan yang berkembang berkaitan dengan tata kelola ketatanegaraan dan kepentingan publik yang lebih luas.
Dalam proses kajian tersebut, kepentingan bangsa dan negara disebut menjadi pertimbangan utama. PAN ingin memastikan bahwa pembacaan terhadap putusan MK dilakukan secara utuh, dengan memperhatikan konteks, konsekuensi, serta dampaknya terhadap kehidupan demokrasi dan stabilitas nasional. Sikap ini menempatkan proses penelaahan sebagai tahapan penting sebelum partai menyampaikan pandangan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Viva juga menegaskan bahwa PAN tidak ingin mengutamakan kepentingan kekuasaan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa partai berusaha menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek maupun kepentingan kelompok. Karena itu, proses internal PAN diarahkan untuk mempertimbangkan prinsip konstitusional, kepastian hukum, dan kebutuhan menjaga kepentingan negara. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa PAN masih berada pada tahap mempelajari putusan MK secara mendalam. Pernyataan Viva tidak secara langsung menunjukkan apakah PAN mendukung atau menolak wacana pemakzulan Gibran, melainkan menekankan pentingnya kehati-hatian dan orientasi pada kepentingan bangsa dalam menyikapi perkembangan tersebut.
Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima, pihak penggugat menyiapkan langkah lanjutan melalui audiensi dengan sejumlah lembaga negara. Mereka berencana menyampaikan pandangan kepada DPR, DPD, dan MPR. Selain itu, pihak penggugat juga akan menghubungi partai-partai politik untuk membahas perkembangan perkara tersebut setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
Rencana audiensi itu menjadi bagian dari langkah yang sedang dipersiapkan pihak penggugat. Mereka hendak meminta waktu untuk bertemu dengan unsur-unsur di lembaga legislatif. Dalam keterangannya, Denny Indrayana mengatakan pihaknya sedang menyusun surat yang ditujukan kepada fraksi-fraksi di DPR dan MPR. Surat tersebut akan digunakan untuk meminta kesempatan menyampaikan langsung sikap serta perkembangan langkah mereka setelah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Denny juga menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan pimpinan DPD. Komunikasi itu dilakukan dalam rangka membuka kemungkinan audiensi dengan lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, rencana pendekatan pihak penggugat mencakup DPR, DPD, dan MPR, di samping komunikasi dengan partai-partai politik.
Pernyataan mengenai rencana tersebut disampaikan Denny kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa penyusunan surat kepada fraksi-fraksi DPR dan MPR masih berlangsung. Sementara itu, komunikasi dengan pimpinan DPD telah dilakukan. Langkah-langkah tersebut ditempuh pihak penggugat setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan syarat pendidikan Gibran.
Denny Indrayana berpandangan bahwa wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka perlu diproses melalui lembaga legislatif sesuai mekanisme konstitusional. Menurutnya, pembahasan tersebut tidak cukup berhenti sebagai pernyataan politik atau perdebatan publik, tetapi harus ditempatkan dalam prosedur resmi yang melibatkan lembaga-lembaga negara. Atas dasar itu, ia dan pihak yang mendampinginya berencana meminta penjelasan dari sejumlah institusi mengenai sikap serta kewenangan masing-masing.
Denny menjelaskan, jalur pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, DPR kembali, dan kemudian MPR. Dalam rangkaian tersebut, DPR berperan mengawali proses, sementara MK memeriksa dan memutus pendapat DPR berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila proses berlanjut, DPR kembali menjalankan tahapan berikutnya sebelum perkara tersebut dibawa ke MPR untuk diputuskan. DPD juga menjadi unsur penting karena keanggotaannya merupakan bagian dari MPR, sehingga posisinya dinilai perlu diketahui secara terbuka.
Karena itu, Denny menyebut pihaknya ingin mengetahui sikap DPD serta partai-partai politik terhadap wacana tersebut. Selain mendatangi DPR, mereka juga berencana melakukan audiensi ke MPR untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan lembaga dan para anggotanya. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memahami bagaimana isu pemakzulan dipandang dalam kerangka ketatanegaraan, sekaligus menilai kesiapan setiap unsur yang berpotensi terlibat dalam prosesnya.
Kuasa hukum Denny, Refly Harun, menegaskan bahwa DPR merupakan pintu awal dalam mekanisme tersebut. Ia menjelaskan, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan apabila terdapat dasar dan prosedur yang memenuhi ketentuan. Dengan demikian, pembicaraan mengenai langkah lanjutan tidak dapat dipisahkan dari sikap serta keputusan DPR sebagai pengusul awal.
Rencana audiensi ke DPR dan MPR itu berlangsung ketika PAN masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi serta perkembangan wacana pemakzulan Gibran. Posisi partai tersebut masih berada dalam tahap pengkajian, sehingga belum terdapat hasil akhir yang dapat dijadikan keputusan resmi.
