Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah tersebut ditetapkan sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana banjir di tiga provinsi itu. Perintah ini menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada bantuan darurat dan perbaikan fasilitas, tetapi juga pada upaya menangani aliran sungai yang berkaitan dengan risiko banjir berulang. Normalisasi sungai diharapkan menjadi bagian penting dari pekerjaan pemulihan wilayah terdampak, terutama ketika banjir susulan masih terjadi di sejumlah kawasan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan keterangan tersebut setelah mengikuti rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 November 2026. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 telah tercatat sedikitnya 41 kali banjir susulan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Frekuensi kejadian tersebut menunjukkan bahwa beberapa daerah masih menghadapi gangguan berulang setelah banjir sebelumnya. Situasi itu menjadi latar bagi penetapan percepatan normalisasi sebagai prioritas, seiring pemerintah menangani dampak bencana yang terus muncul di lokasi-lokasi terdampak.
Banjir susulan kembali merendam sejumlah kawasan dan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur yang sebelumnya sudah diperbaiki. Dampaknya lain mengenai jalan dan jembatan, serta area yang telah dibersihkan dari lumpur setelah banjir terdahulu. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan di beberapa tempat harus menghadapi hambatan baru, karena pekerjaan yang telah dilakukan dapat kembali terdampak. Dengan memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai, Presiden meminta agar langkah penanganan pascabencana memberi perhatian pada sumber risiko yang terus berulang, sekaligus mendukung pemulihan infrastruktur dan lingkungan di tiga provinsi. Data kejadian banjir susulan yang disampaikan Tito menjadi salah satu gambaran skala tantangan pemulihan tersebut.
Penanganan pascabanjir mencakup 137 sungai terdampak yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rinciannya, 31 sungai berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, serta 58 di Sumatra Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pemulihan meliputi wilayah yang luas dan tidak hanya terkonsentrasi pada satu provinsi. Setiap sungai memerlukan penanganan sesuai kondisi alur, tingkat kerusakan, serta dampak banjir di kawasan sekitarnya. Normalisasi menjadi salah satu langkah yang diprioritaskan agar aliran air dapat kembali berfungsi lebih baik, terutama ketika curah hujan meningkat. Pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara di ketiga provinsi tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki jalur aliran menuju laut.
Perkembangan pekerjaan di muara menunjukkan tahapan penanganan yang berbeda. Sebanyak tujuh muara telah selesai dinormalisasi, sementara 11 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Adapun 20 muara belum tertangani. Perbedaan status ini menggambarkan bahwa pekerjaan masih berlangsung dan perlu dilanjutkan secara bertahap. Penyelesaian pekerjaan pada muara yang sedang ditangani, disertai tindak lanjut terhadap lokasi yang belum dikerjakan, menjadi bagian penting dari pemulihan. Muara yang mengalami pendangkalan dapat menghambat keluarnya air dari sungai, sehingga penanganan tidak cukup hanya berfokus pada satu titik. Koordinasi di wilayah dan pelaksana pekerjaan juga diperlukan agar upaya pada sungai dan muara dapat mendukung satu sama lain.
Tito menjelaskan bahwa sedimentasi yang tinggi dapat menyebabkan air meluap dari tanggul ketika hujan turun. Jika kondisi tersebut tidak ditangani, banjir dapat kembali terjadi, terutama saat aliran sungai tidak mampu menampung atau meneruskan debit air dengan lancar. Karena itu, normalisasi sungai ditegaskan sebagai prioritas dalam pemulihan pascabanjir. Pekerjaan ini ditujukan untuk mengurangi hambatan aliran akibat endapan dan membantu meningkatkan kapasitas sungai serta muara. Namun, besarnya sebaran sungai dan masih adanya muara yang belum tertangani menunjukkan bahwa pelaksanaan pemulihan perlu terus dipantau. Penyelesaian secara bertahap diharapkan mengurangi risiko luapan, sekaligus mendukung perlindungan masyarakat dan kawasan sekitar dari ancaman banjir berulang di tiga provinsi Sumatra.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menjadi pelaksana utama percepatan normalisasi sungai setelah banjir melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Pekerjaan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan aliran sungai dan pengurangan risiko banjir berulang, termasuk dalam program penanganan 137 sungai di tiga provinsi. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas instansi karena kondisi dan kebutuhan setiap daerah dapat berbeda. Pemerintah pusat akan bekerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat berlangsung terarah dan sesuai prioritas lapangan.
Pemerintah daerah didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai di wilayah masing-masing. Dana tersebut dapat mendukung pekerjaan yang diperlukan, seperti membersihkan sedimentasi, memperbaiki kapasitas aliran, dan memperkuat tanggul pada titik yang membutuhkan penanganan. Pemanfaatan anggaran perlu disertai perencanaan yang mempertimbangkan kondisi sungai, tingkat kerusakan, serta potensi ancaman terhadap permukiman dan infrastruktur di sekitarnya. Koordinasi dengan Kementerian PU juga penting agar langkah daerah sejalan dengan rencana pemulihan yang lebih luas dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Presiden Prabowo menugaskan TNI dan Polri untuk membantu pekerjaan di lapangan, terutama unsur zeni yang memiliki kemampuan teknis dalam pekerjaan konstruksi. Dukungan tersebut mencakup pembersihan sedimentasi sungai dan pembangunan tanggul di sekitar aliran sungai. Keterlibatan personel lintas instansi diharapkan membantu mempercepat pekerjaan, dengan tetap mengikuti pembagian tugas dan kebutuhan yang ditetapkan bersama. Selain pekerjaan fisik, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam proses pemulihan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengendalikan risiko tambahan ketika normalisasi dan penguatan tanggul berlangsung. Kombinasi penanganan sungai, dukungan daerah, dan upaya menghadapi cuaca diharapkan membuat proses pemulihan lebih terkoordinasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus memantau perkembangan pekerjaan serta menyesuaikan prioritas berdasarkan kondisi sungai dan kebutuhan warga terdampak. Dengan demikian, pelaksanaan normalisasi dapat diarahkan pada titik-titik yang paling mendesak, sementara dukungan instansi terkait memperkuat kapasitas penanganan di lapangan.Pemerintah daerah di wilayah terdampak banjir dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi banjir susulan atau bencana lain yang menimbulkan dampak luas. Penetapan tersebut menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak ditangani secara cepat, terutama ketika kondisi di lapangan berubah atau keadaan darurat kembali muncul.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa status tanggap darurat dapat mendukung percepatan penggunaan anggaran serta pelaksanaan penanganan darurat. Dengan dasar penetapan yang sesuai, pemerintah daerah dapat lebih leluasa mengarahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga, seperti bantuan, layanan dasar, dan upaya perlindungan di lokasi terdampak. Kecepatan respons penting agar dampak bencana tidak semakin meluas dan masyarakat memperoleh bantuan sesuai kondisi yang dihadapi.
Tito telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Edaran tersebut memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten maupun kota untuk kembali mengeluarkan penetapan status tanggap darurat apabila bencana susulan terjadi dan dampaknya dinilai cukup luas. Dengan demikian, daerah tidak harus mengandalkan penetapan sebelumnya apabila perkembangan keadaan menunjukkan bahwa penanganan darurat kembali diperlukan.
Penilaian mengenai cakupan dampak dan kebutuhan penanganan dilakukan dengan memperhatikan situasi setempat. Pemerintah kabupaten atau kota dapat mempertimbangkan kondisi warga, kerusakan, gangguan layanan, serta kapasitas respons yang tersedia sebelum menetapkan status tersebut. Jika dampaknya signifikan, keputusan tanggap darurat dapat menjadi landasan untuk mengoordinasikan langkah lintas perangkat daerah dan mempercepat dukungan bagi masyarakat.
Kebijakan ini melengkapi upaya pemulihan pascabanjir di tiga provinsi Sumatra.
Baca juga: Evakuasi Warga Menjadi Prioritas Saat Banjir Rendam Dua Kecamatan di Padang | Kontak Tembak di Sungai Frambu Maybrat, Tiga Anggota OPM Dilaporkan Tewas | Pertamina EP Rantau Mengebor Lima Sumur Baru Saat Pemulihan Banjir Aceh Tamiang
15 kunjungan