Kabupaten Bogor | Mantan Kapolri Dai Bachtiar mengatakan Presiden Prabowo Subianto terkejut setelah mendengar dugaan bahwa nomor teleponnya disadap. Keterangan tersebut disampaikan Dai kepada wartawan pada Senin, 9 November 2026. Pernyataan itu menjadi salah satu informasi yang muncul setelah isu dugaan penyadapan dibahas dalam sebuah pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dai menyampaikan kabar mengenai reaksi Prabowo, tetapi keterangan yang tersedia tidak merinci bagaimana keterkejutan itu ditunjukkan ataupun apa yang dikatakan Presiden saat mendengarnya.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Prabowo dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan 10 mantan Kapolri pada Minggu, 8 November 2026. Dengan demikian, isu tersebut disampaikan dalam forum yang dihadiri pejabat kepolisian saat ini dan sejumlah mantan pimpinan Polri. Keterangan Dai menghubungkan pertemuan itu dengan kabar bahwa Prabowo baru mendengar dugaan penyadapan. Namun, informasi yang diberikan tidak menjelaskan siapa yang pertama kali mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuan, berapa lama pembahasannya, atau tanggapan peserta lain.
Perlu dibedakan adanya pembahasan mengenai dugaan penyadapan dan kepastian bahwa penyadapan benar-benar terjadi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Dai, informasi yang dapat dipastikan dari laporan ini terbatas pada pertemuan di Hambalang, waktu penyelenggaraannya, para pihak yang disebut hadir, serta reaksi Prabowo sebagaimana dilaporkan mantan Kapolri tersebut. Belum ada rincian yang dicantumkan mengenai nomor yang diduga disadap, pihak yang diduga melakukan tindakan itu, bukti yang dibahas, maupun hasil pemeriksaan. Karena itu, dugaan tersebut tetap perlu dipahami sebagai isu yang dibicarakan, bukan sebagai fakta yang telah dibuktikan. Keterangan Dai kepada wartawan menjadi dasar informasi tentang keterkejutan Presiden, sementara perkembangan penyidikan dan verifikasi atas dugaan itu memerlukan keterangan lanjutan dari pihak berwenang. Tanpa informasi tambahan, tidak tepat menyimpulkan motif, metode, atau konsekuensi dari dugaan tersebut.
Menurut Dai, Presiden Prabowo mengapresiasi langkah cepat Kapolri dalam menindaklanjuti dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden. Pernyataan tersebut menggambarkan respons Presiden terhadap tindakan aparat setelah dugaan itu menjadi perhatian. Dai menyampaikan bahwa apresiasi tersebut terkait dengan kecepatan Kapolri mengambil tindak lanjut, bukan keterangan mengenai hasil penyidikan. Karena itu, sejauh informasi yang disampaikan, penekanan ada pada respons awal dan langkah untuk menindaklanjuti dugaan yang muncul. Keterangan Dai menjadi dasar untuk memahami sikap Prabowo dalam isu ini, tanpa menambahkan penilaian lain yang tidak dinyatakan. Penghargaan terhadap langkah cepat tersebut juga perlu dibedakan dari kepastian mengenai fakta penyadapan atau identitas pelaku.
Dai juga menjelaskan bahwa tindak lanjut itu dipandang sebagai upaya mencegah dampak yang lebih jauh. Ini merupakan alasan yang dikaitkan dengan respons cepat Kapolri: penanganan dilakukan agar dugaan tersebut tidak berkembang menjadi persoalan dengan konsekuensi lebih luas. Keterangan ini tidak menyatakan bahwa dampak tertentu telah terjadi, dan tidak memerinci bentuk dampak yang dikhawatirkan. Dengan demikian, pernyataan tentang pencegahan harus dipahami sebagai tujuan dari tindak lanjut, bukan sebagai bukti bahwa penyidikan telah mengungkap adanya penyadapan. Informasi yang disampaikan juga tidak merinci tahapan pemeriksaan, pihak yang dimintai keterangan, ataupun kesimpulan penyidik. Batas informasi ini penting agar apresiasi Presiden dan alasan pencegahan yang disebut Dai tidak dibaca melampaui keterangan tersebut.
Adapun konteks kehadiran Dai bersama para purnawirawan Polri di Hambalang adalah undangan dari Persatuan Purnawirawan Polri, atau PP Polri. Keterangan mengenai undangan itu menjelaskan siapa yang mengundang dan bahwa Dai hadir bersama para purnawirawan di lokasi tersebut. Informasi ini dapat disampaikan berdampingan dengan penjelasan Dai tentang apresiasi Prabowo terhadap tindak lanjut Kapolri, tetapi tidak dengan sendirinya menerangkan tujuan atau sikap dalam pertemuan. Tidak ada dasar dalam keterangan yang tersedia untuk menghubungkan undangan tersebut dengan penyidikan, ataupun untuk menyimpulkan adanya keputusan khusus yang dibahas. Oleh sebab itu, konteks Hambalang cukup dicatat sesuai penjelasan Dai: kehadiran bersama para purnawirawan Polri berlangsung atas undangan PP Polri. Rincian lain mengenai pertemuan tidak disebutkan dalam keterangan tersebut.
Perkembangan penyidikan dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden menunjukkan bertambahnya jumlah jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah sebelumnya tiga orang masuk dalam daftar tersangka, penyidik kini menetapkan Irjen Slamet Uliandi. Dengan penetapan tersebut, total tersangka dari kalangan jenderal polisi dalam perkara ini menjadi empat orang. Perubahan jumlah ini menandai perkembangan baru dalam penanganan perkara yang menyangkut dugaan akses dan penghapusan jejak penyadapan.
Tiga tersangka yang lebih dahulu ditetapkan adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Nama Slamet Uliandi kemudian menyusul setelah penyidik melakukan gelar perkara. Penetapan itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto. Menurut Suhermanto, status tersangka bagi Slamet didasarkan pada hasil gelar perkara yang dilakukan dalam proses penyidikan.
Keterangan tersebut menjadi dasar penting untuk memahami bahwa penambahan tersangka bukan sekadar perubahan angka, melainkan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap dugaan peran masing-masing pihak. Meski demikian, penetapan sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui penyidikan lanjutan dan proses peradilan, dengan mempertimbangkan bukti serta keterangan yang diperoleh secara sah.
Penyidik menyebut Slamet, yang saat itu menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri, diduga memberikan izin kepada Ahrie Sonta untuk menghapus jejak hasil penyadapan. Dugaan mengenai izin tersebut menjadi salah satu aspek yang mendasari pemeriksaan terhadap Slamet dalam perkara ini. Peran yang disampaikan penyidik itu juga menempatkan hubungan tindakan yang diduga dilakukan Ahrie dan persetujuan yang diduga diberikan Slamet sebagai bagian yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Dengan demikian, fokus penyidikan kini mencakup dugaan peran empat jenderal polisi, termasuk keterkaitan penetapan Slamet dan dugaan penghapusan jejak hasil penyadapan. Keterangan resmi mengenai hasil gelar perkara dan uraian penyidik memberikan gambaran awal tentang alasan penambahan tersangka. Namun, rincian bukti, kronologi, serta bentuk keterlibatan masing-masing pihak masih menjadi ranah penyidikan. Perkembangan berikutnya akan menentukan bagaimana dugaan tersebut diuji dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perkembangan penyidikan, dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo disebut berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Keterangan mengenai periode tersebut menggambarkan cakupan perkara yang tidak hanya menyasar satu nomor atau satu orang. Menurut informasi yang disampaikan dalam penanganan kasus, sasaran lain diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan pengusaha. Rincian itu menunjukkan luasnya kelompok yang disebut berkaitan dengan dugaan akses tanpa hak, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pihak tersebut telah disadap atau menjadi korban. Status dan peran masing-masing pihak tetap perlu merujuk pada hasil penyidikan serta keterangan resmi aparat. Karena perkara masih berada dalam proses hukum, uraian mengenai periode, metode, dan sasaran harus dipahami sebagai informasi yang masih diselidiki, bukan kesimpulan pengadilan.
Perbedaan perlakuan terkait penahanan juga menjadi bagian dari perkembangan perkara. Tiga tersangka lain disebut telah ditempatkan di Rumah Tahanan Markas Besar Polri sebelum kemudian dipindahkan dan ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, Slamet tidak ditahan. Penyidik menyatakan bahwa alasan tidak dilakukannya penahanan adalah kondisi kesehatannya, karena ia sedang sakit.
Baca juga: Yusril Buka Ruang Penyidikan Dugaan Pelanggaran di Lapas Cibinong | Becak Listrik Bantuan Presiden Mulai Disalurkan di Palabuhanratu Pekan Depan
35 kunjungan