Kabupaten Bogor | Mantan Kapolri Dai Bachtiar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa terkejut setelah mengetahui adanya dugaan penyadapan terhadap dirinya. Menurut Dai, Prabowo mengaku kaget dan syok ketika informasi mengenai persoalan tersebut sampai kepadanya. Keterangan itu disampaikan Dai kepada wartawan pada Senin, 9 November 2026. Ia menjelaskan respons tersebut dalam konteks penanganan isu yang menjadi perhatian di lingkungan institusi kepolisian.
Dai juga menuturkan bahwa Prabowo mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menangani persoalan itu. Apresiasi tersebut, menurut Dai, diberikan karena Kapolri mengupayakan penanganan secara profesional dan memilih menindaklanjutinya di lingkungan institusinya sendiri. Dengan demikian, perkara itu ditangani melalui mekanisme internal kepolisian, bukan dengan membawa persoalan tersebut ke luar lembaga sebelum penanganan berjalan.
Penjelasan Dai menggambarkan dua hal yang menyertai respons Presiden: keterkejutan atas dugaan penyadapan dan penghargaan terhadap cara Kapolri meresponsnya. Namun, keterangan itu tidak dengan sendirinya memastikan bahwa penyadapan benar-benar terjadi. Statusnya tetap sebagai dugaan yang memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Karena itu, respons Prabowo sebagaimana disampaikan Dai perlu dipahami sebagai tanggapan terhadap informasi yang diterimanya, bukan sebagai konfirmasi atas seluruh rincian perkara.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Dai menekankan pendekatan profesional sebagai hal penting dalam menghadapi isu sensitif yang melibatkan dugaan pelanggaran. Penanganan di institusi terkait memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Pada saat yang sama, publik masih perlu menunggu informasi resmi mengenai hasil penelusuran, termasuk fakta yang dapat dipastikan dan langkah lanjutan yang mungkin diambil. Uraian Dai menjadi salah satu keterangan mengenai reaksi Prabowo dan apresiasinya terhadap Kapolri, sementara penjelasan lebih lengkap mengenai dugaan tersebut bergantung pada hasil penanganan resmi.
Dai Bachtiar mengatakan Prabowo merasa terkejut setelah mengetahui adanya dugaan penyadapan. Menurut Dai, presiden juga bersyukur karena dugaan pelanggaran hukum tersebut telah ditindaklanjuti. Penanganan itu dinilai penting agar persoalan tidak berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas. Ia menyampaikan bahwa Prabowo mengkhawatirkan kemungkinan gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional apabila dugaan tersebut dibiarkan tanpa langkah yang semestinya. Kekhawatiran itu, kata Dai, menjadi salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan bersama sejumlah mantan Kapolri dan Kapolri Suyudi.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026. Sepuluh mantan Kapolri hadir bersama Kapolri Suyudi untuk bertemu Prabowo. Dai menjelaskan bahwa para purnawirawan itu datang atas undangan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri). Sebelum berangkat menuju Hambalang, mereka berkumpul terlebih dahulu di kantor atau tempat berkumpul PP Polri. Dari sana, rombongan kemudian berangkat bersama menuju lokasi pertemuan. Urutan tersebut disampaikan Dai untuk menjelaskan bagaimana para mantan Kapolri berkumpul sebelum bertemu presiden, bukan sebagai agenda yang direncanakan secara terpisah oleh setiap peserta.
Dai juga menyebut para mantan Kapolri tidak mengetahui satu per satu siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan itu. Mereka berkumpul setelah menerima undangan dari PP Polri, sehingga daftar peserta tidak diketahui secara rinci oleh masing-masing purnawirawan sebelum tiba di lokasi. Dalam konteks pembicaraan mengenai dugaan penyadapan, pertemuan di Hambalang menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan membahas pentingnya tindak lanjut atas dugaan pelanggaran hukum. Pernyataan Dai mengaitkan respons Prabowo dengan kekhawatiran terhadap keamanan nasional, sekaligus menekankan bahwa penanganan perkara dibutuhkan untuk mencegah persoalan meluas. Namun, penjelasan mengenai dugaan tersebut tetap perlu dipahami sebagai keterangan yang disampaikan Dai, sementara proses penanganan dan fakta terkait menjadi ranah pihak berwenang. Kehadiran para purnawirawan dan Kapolri Suyudi turut memberi konteks bahwa pembahasan berlangsung dalam pertemuan dengan unsur kepolisian aktif maupun para mantan pimpinan Polri.
Jumlah jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan nomor ponsel Prabowo bertambah dari tiga menjadi empat. Penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka terbaru, menyusul tiga nama yang lebih dahulu masuk dalam perkara, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Perkembangan tersebut menambah perhatian terhadap penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan pemantauan komunikasi Prabowo. Meski begitu, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Perkara ini masih ditangani penyidik, sementara dugaan peran masing-masing pihak perlu diuji dalam tahapan hukum selanjutnya.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyampaikan penetapan Slamet dalam konferensi pers pada Kamis, 5 November 2026. Menurut keterangannya, keputusan itu didasarkan pada hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik. Dari hasil tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi sehingga Slamet ditetapkan sebagai tersangka. Keterangan itu menjelaskan dasar prosedural penetapan, tetapi belum menggantikan pembuktian di pengadilan. Penanganan perkara selanjutnya akan bergantung pada pemeriksaan bukti dan keterangan yang relevan. Dengan bertambahnya satu tersangka, penyidik diharapkan menelusuri secara terperinci hubungan dugaan penyadapan, pengelolaan berkas hasil penyadapan, serta tindakan yang diduga dilakukan oleh setiap pihak.
Dugaan peran Slamet berkaitan dengan jabatannya saat itu sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Penyidik menduga ia memberikan izin kepada Ahrie Sonta untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Izin tersebut disebut diminta pada awal Oktober 2026. Informasi ini menjadi bagian penting dari penyidikan karena menyangkut dugaan penghapusan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Namun, sejauh yang disampaikan dalam konferensi pers, uraian tersebut merupakan dugaan yang sedang ditangani, bukan putusan mengenai kesalahan Slamet maupun Ahrie. Penyidik perlu menjelaskan konteks permintaan izin, jenis berkas yang dimaksud, dan kaitannya dengan penyadapan nomor ponsel Prabowo melalui proses hukum. Perkembangan berikutnya akan memperlihatkan bagaimana bukti dan keterangan para pihak diuji secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam perkara ini, dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Aktivitas tersebut tidak hanya dikabarkan menyasar nomor milik Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak lain. Kelompok yang disebut menjadi sasaran mencakup pejabat negara dan tokoh politik, serta media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha. Rentang waktu dan cakupan sasaran itu merupakan bagian dari dugaan yang sedang dipaparkan, bukan kesimpulan hukum mengenai siapa yang melakukan penyadapan atau bagaimana seluruh kegiatan tersebut berlangsung.
Status penahanan para tersangka juga dibedakan. Suhermanto menyebut tiga tersangka, yaitu Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, ditahan di Mako Brimob. Sebelum dipindahkan ke sana, ketiganya sebelumnya berada di Rumah Tahanan Markas Besar Polri. Sementara itu, Slamet belum ditahan. Menurut Suhermanto, kondisi kesehatan Slamet menjadi alasan belum dilakukannya penahanan: ia disebut sedang sakit setelah mengalami stroke. Keterangan tersebut menjelaskan perbedaan perlakuan penahanan yang disampaikan sumber, tanpa mengubah status perkara maupun menganggap bahwa dugaan yang dikenakan kepada para pihak telah terbukti.
Dalam pemaparan mengenai sangkaan terhadap Slamet, disebutkan sejumlah ketentuan dengan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) disebut berkaitan dengan akses ilegal atau illegal access, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Selain itu, Slamet juga disebut dijerat Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menurut keterangan tersebut memiliki ancaman pidana maksimal sepuluh tahun.
30 kunjungan