Jakarta | Istilah “psikopat korporat” sering digunakan untuk menggambarkan pemimpin yang manipulatif, tidak berempati, dan berorientasi pada ambisi pribadi. Dalam gambaran populer, mereka bersedia menghalalkan berbagai cara demi mempertahankan kekuasaan atau memperoleh keuntungan, sementara dampak tindakannya ditanggung orang lain. Istilah ini dapat membantu membicarakan pola kepemimpinan yang merusak, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi diagnosis klinis. Penerapannya perlu hati-hati agar perilaku buruk tidak otomatis disamakan dengan psikopati.
Perdebatan tentang istilah tersebut juga berkaitan dengan angka-angka yang beredar. Pada 2016, sebuah laporan yang banyak dikutip menyatakan bahwa sekitar satu dari lima pekerja profesional menunjukkan kecenderungan psikopatik. Klaim itu menarik perhatian luas, tetapi laporan tersebut kemudian ditarik kembali pada 2018. Karena itu, angka tersebut tidak seharusnya disajikan sebagai temuan mapan tentang tempat kerja. Sebagai pembanding, sejumlah catatan psikiatri memperkirakan psikopati klinis terdapat pada sekitar satu persen populasi umum, meskipun prevalensi dapat bergantung pada definisi dan metode pengukuran yang digunakan. Perbedaan kecenderungan pada kuesioner dan diagnosis klinis juga penting: keduanya bukan hal yang sama.
Ketidakpastian bukti dan perdebatan mengenai label tidak berarti bahwa kepemimpinan manipulatif hanyalah mitos. Individu tetap dapat mengejar kekuasaan dengan menipu, mengintimidasi, atau mengorbankan orang lain, tanpa harus diberi diagnosis tertentu. Perilaku dan akibatnya dapat dinilai secara terpisah dari penetapan kondisi klinis. Pembedaan ini menjaga pembahasan tetap proporsional sekaligus memungkinkan pola penyalahgunaan wewenang dikenali.
Peneliti Clive Boddy menelaah hubungan psikopati korporat dan kepemimpinan beracun, termasuk bagaimana sifat manipulatif pada posisi berpengaruh dapat merugikan organisasi serta orang-orang di dalamnya. Dalam pembahasan sejarah, kisah Jeronimus Cornelisz dan tragedi kapal Batavia menjadi contoh ekstrem untuk menelaah ambisi, manipulasi, dan kekuasaan tanpa kendali. Kasus abad ketujuh belas itu bukan bukti klinis tentang seorang pemimpin masa kini, juga tidak memungkinkan diagnosis retrospektif yang pasti. Namun, ia menawarkan bahan untuk mempertimbangkan bagaimana kondisi krisis dan lemahnya pengawasan dapat memberi ruang bagi tindakan kejam. Dengan demikian, penelitian Boddy memberi kerangka untuk mengkaji dinamika kepemimpinan, sedangkan kisah Batavia mengingatkan pembaca agar membedakan analisis perilaku dari kepastian medis.
Didirikan di Amsterdam pada 1602, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tumbuh menjadi salah satu perusahaan paling berkuasa pada zamannya. Perusahaan dagang Belanda ini menguasai jaringan pelayaran yang luas dan memiliki sumber daya finansial serta kekuatan militer yang besar. Kepentingannya mencakup perdagangan rempah-rempah dan kopi, sekaligus keterlibatan dalam sistem perbudakan yang menopang kegiatan kolonialnya. VOC bukan sekadar perusahaan dalam pengertian modern: pemerintah Belanda memberinya hak istimewa untuk mencetak uang, membentuk koloni, membuat perjanjian, dan menggunakan kekuatan bersenjata. Dalam wilayah kekuasaannya, perusahaan juga dapat mengadili serta mengeksekusi tahanan. Wewenang besar tersebut membentuk latar yang penting untuk memahami tragedi Batavia dan perebutan kendali setelah kapal karam.
Pada Juni 1629, kapal VOC bernama Batavia karam di lepas pantai Australia Barat ketika sedang dalam perjalanan menuju Hindia Timur. Bencana itu menewaskan banyak orang, tetapi sekitar 300 penumpang dan awak berhasil mencapai pulau-pulau terpencil di sekitar lokasi karam. Mereka menghadapi persediaan air dan makanan yang terbatas, tanpa kepastian kapan pertolongan akan tiba. Perwira senior Francisco Pelsaert kemudian berangkat dengan sebuah perahu kecil untuk mencari bantuan di Batavia—nama kota yang kini dikenal sebagai Jakarta—sekitar 1.900 mil jauhnya. Keputusan itu meninggalkan para penyintas dalam keadaan genting. Sebelum berlayar, Pelsaert menunjuk Jeronimus Cornelisz, seorang asisten pedagang, sebagai pemimpin sementara kelompok yang tertinggal.
Penunjukan tersebut memberikan Cornelisz kendali atas orang-orang dan persediaan di pulau, tetapi ia menyimpan tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjaga keselamatan penyintas. Secara diam-diam, ia telah merencanakan pemberontakan untuk merebut kapal Batavia dan menguasai muatannya, termasuk emas serta perak. Kekayaan itu, menurut rencananya, dapat menjadi modal untuk membangun kerajaan sendiri. Karena para perwira senior telah pergi dan bantuan masih jauh, rencana tersebut memperoleh ruang untuk berkembang. Posisi Cornelisz sebagai pemimpin sementara memberinya kesempatan untuk memengaruhi pembagian sumber daya dan menyingkirkan pihak yang dianggap menghalangi. Dengan demikian, kecelakaan kapal segera berubah menjadi krisis kepemimpinan: kewenangan darurat yang diberikan demi mengatur para penyintas justru berada di tangan seseorang yang berniat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
Setelah kapal Batavia karam di Kepulauan Houtman Abrolhos pada 1629, para penyintas menghadapi persediaan air dan makanan yang terbatas serta keadaan tanpa kepemimpinan yang jelas. Jeronimus Cornelisz, seorang saudagar yang kemudian tampil sebagai pemimpin di pulau itu, memanfaatkan krisis tersebut untuk memperkuat kendalinya. Ia menyingkirkan anggota dewan yang berpotensi menentangnya, lalu mengangkat orang-orang yang dianggap loyal untuk mengisi posisi mereka. Para pengikutnya diwajibkan bersumpah setia, sehingga keputusan penting semakin terpusat pada Cornelisz dan lingkaran pendukungnya.
Untuk mengurangi kemungkinan munculnya perlawanan, Cornelisz juga berusaha memisahkan kelompok yang dipimpin prajurit Wiebe Hayes dari para penyintas lainnya. Ia mengirim Hayes dan sejumlah orang ke pulau lain dengan alasan mencari air tawar, sementara maksud sebenarnya, menurut catatan sejarah, adalah membiarkan mereka terasing dan menyingkir dari pusat kekuasaannya. Namun, kelompok Hayes berhasil menemukan air tawar, memperoleh makanan dengan berburu, dan mempertahankan diri. Keberhasilan itu membuat mereka mampu bertahan hidup, alih-alih menyerah atau menghilang seperti yang mungkin diharapkan Cornelisz.
Selama sekitar tiga bulan, Cornelisz memerintahkan para pengikutnya membunuh lebih dari 100 sesama penyintas, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Kekurangan makanan dan air dijadikan alasan untuk membenarkan pembunuhan, dengan klaim bahwa jumlah orang harus dikurangi agar persediaan cukup. Akan tetapi, berbagai sumber menggambarkan bahwa sasaran pembunuhan bukan semata-mata ditentukan oleh kebutuhan logistik: orang-orang yang dianggap dapat mengancam kekuasaannya juga menjadi sasaran. Dengan demikian, pengendalian sumber daya berbaur dengan upaya menyingkirkan penentang dan menebarkan rasa takut. Setelah kelompok Hayes bertahan dan mulai melindungi para penyintas di pulau mereka, ketegangan berubah menjadi bentrokan bersenjata kedua kelompok. Perlawanan itu kemudian menjadi hambatan nyata bagi kendali Cornelisz dan membuka jalan bagi konflik yang lebih terbuka di para penyintas.
Pada Oktober 1629, kapal penyelamat dari Batavia akhirnya tiba di Kepulauan Houtman Abrolhos. Kedatangannya mengakhiri keterasingan para penyintas, tetapi juga mengungkap besarnya tragedi yang terjadi di pulau-pulau itu. Dari ratusan penumpang yang semula berada di kapal Batavia, hanya sekitar sepertiga yang selamat. Banyak korban tewas dalam kecelakaan kapal, kelaparan, penyakit, dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok di bawah kendali Jeronimus Cornelisz. Ketika petugas VOC tiba, mereka mendapati bukti pemberontakan dan pembunuhan massal, lalu menyelidiki tindakan Cornelisz serta para pengikutnya. Bagi para petinggi VOC, tindakan itu telah melampaui batas: bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan kekejaman yang menuntut hukuman berat.
Cornelisz dan para loyalis utamanya dijatuhi hukuman mati. Sebelum digantung, kedua tangan mereka dipotong, sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan VOC. Namun, kisah tersebut tidak hanya menjadi catatan tentang kejahatan seorang pemimpin. Clive Boddy, yang mengkaji hubungan psikopati dan organisasi, melihat tragedi Batavia sebagai contoh bagaimana struktur korporasi dapat memberi ruang bagi perilaku psikopatik. Dalam kondisi pengawasan lemah dan wewenang terkonsentrasi, seorang pemimpin manipulatif dapat membangun kelompok yang tunduk kepadanya, sementara kepentingan organisasi dan keselamatan orang-orang di dalamnya tersisih.
Boddy menghubungkan pola itu.
