Jakarta | Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah mencermati perkembangan inflasi sebagai salah satu dasar untuk mengantisipasi tekanan harga selama periode meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan bahwa inflasi tahunan per September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen. Pada saat yang sama, inflasi bulanan naik 0,30 persen. Angka bulanan tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga pemerintah perlu memperhatikan komoditas yang berkontribusi terhadap perubahan itu. Pemantauan menjadi penting menjelang Nataru, ketika permintaan terhadap sejumlah barang dan jasa berpotensi meningkat. Dengan memahami sumber tekanan harga, pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah antisipasi yang sesuai dengan kondisi pasokan dan harga di wilayah masing-masing, tanpa mengabaikan perkembangan inflasi secara nasional.
Menurut Tito, sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang utama dalam kenaikan inflasi bulanan tersebut. Perhatian khusus tertuju pada cabai rawit dan cabai merah, yang harganya terdorong oleh kekeringan di sejumlah daerah produsen. Gangguan kondisi cuaca dapat memengaruhi produksi dan pasokan, lalu tercermin pada harga yang dibayar konsumen. Karena cabai merupakan komoditas yang kerap mengalami perubahan harga, perkembangannya perlu dipantau secara berkala, terutama saat kondisi pasokan di sentra produksi menghadapi kendala. Informasi mengenai wilayah terdampak dan ketersediaan barang dapat membantu pemerintah menyusun respons, misalnya melalui koordinasi dengan daerah penghasil maupun pemantauan distribusi. Langkah tersebut relevan untuk menjaga agar kenaikan harga tidak meluas atau bertahan lebih lama.
Tito juga menegaskan bahwa kenaikan inflasi kali ini bukan terutama berasal dari bahan makanan pokok. Penjelasan ini penting agar pembacaan terhadap angka inflasi tidak serta-merta menganggap seluruh kebutuhan pokok mengalami lonjakan harga. Tekanan yang terlihat lebih berkaitan dengan kelompok makanan dan minuman, khususnya cabai, dengan kekeringan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi harga. Bagi masyarakat, perubahan harga komoditas tertentu tetap terasa, meskipun sumber kenaikannya tidak merata pada semua jenis pangan. Menjelang Nataru, pemerintah perlu terus mengikuti pergerakan harga, pasokan, dan distribusi, serta membedakan tekanan sementara dari kecenderungan yang lebih luas. Data inflasi bulanan dan tahunan memberi gambaran untuk menentukan perhatian, sedangkan kondisi lapangan membantu menetapkan langkah pengendalian yang tepat sasaran.
Untuk merespons tekanan harga cabai menjelang Natal dan Tahun Baru, Tito mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian harga pangan dalam jangka pendek. Salah satu arahan yang disampaikan ialah menggalakkan penanaman cabai secara mandiri di tingkat rumah tangga. Upaya ini dipandang sebagai bagian dari respons terhadap perkembangan harga, dengan mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan menanam cabai sebagai salah satu langkah yang dapat didorong pemerintah daerah. Arahan tersebut menempatkan penanganan harga sebagai perhatian bersama, terutama ketika kebutuhan pangan menjadi sorotan menjelang periode libur akhir tahun.
Selain mendorong penanaman di rumah, pemerintah daerah diminta mengintensifkan operasi pasar. Langkah tersebut diarahkan untuk membantu merespons tekanan harga pangan, termasuk cabai, melalui upaya pemerintah yang menyasar kondisi pasar. Operasi pasar menjadi salah satu instrumen jangka pendek yang disebut dalam arahan Tito, berdampingan dengan dorongan penanaman cabai secara mandiri. Pemerintah daerah diharapkan memberi perhatian pada langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga. Arahan ini menegaskan perlunya respons yang dilakukan secara aktif, tanpa mengubah fokus utama pada tekanan harga yang tengah dihadapi.
Langkah lainnya adalah menyalurkan bantuan sosial daerah. Bantuan tersebut termasuk dalam rangkaian upaya jangka pendek yang didorong untuk membantu menghadapi tekanan harga pangan. Dengan demikian, arahan kepada pemerintah daerah mencakup tiga hal: menggalakkan penanaman cabai di tingkat rumah tangga, mengintensifkan operasi pasar, dan menyalurkan bantuan sosial daerah. Ketiganya disampaikan sebagai respons terhadap tekanan harga cabai menjelang Nataru. Fokus arahan berada pada tindakan yang dapat ditempuh pemerintah daerah, tanpa merinci mekanisme pelaksanaan ataupun menyebut daerah sasaran tertentu. Penekanan pada beberapa langkah sekaligus menunjukkan bahwa respons harga pangan tidak hanya bertumpu pada satu jenis intervensi. Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap perkembangan harga cabai dan kebutuhan masyarakat selama periode menjelang perayaan akhir tahun.
Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), peningkatan mobilitas masyarakat menjadi perhatian pemerintah, termasuk dampaknya terhadap tarif penerbangan. Pada periode libur akhir tahun, kebutuhan perjalanan biasanya bertambah karena warga bepergian untuk berlibur, mengunjungi keluarga, atau pulang ke daerah asal. Situasi tersebut dapat mendorong permintaan tiket pesawat naik dalam waktu singkat. Pemerintah pun meminta agar lonjakan kebutuhan perjalanan tidak serta-merta diikuti penetapan harga pada tingkat tertinggi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kementerian Perhubungan, terutama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, mengumpulkan para pengelola maskapai. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan imbauan sekaligus membahas kesiapan layanan penerbangan selama masa Nataru. Pemerintah ingin maskapai mempertimbangkan keterjangkauan tiket bagi masyarakat ketika mengatur tarif, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional dan keberlanjutan usaha. Koordinasi dengan operator dinilai penting agar kebijakan harga dan kesiapan kapasitas dapat dibicarakan sebelum arus perjalanan mencapai puncaknya.
Tito menekankan agar maskapai tidak mematok harga tiket hingga batas maksimal ketika permintaan meningkat. Menurutnya, tingkat keterisian penumpang diperkirakan melonjak tajam pada masa libur tersebut. Dengan banyak kursi yang terisi, maskapai tetap memiliki peluang memperoleh keuntungan meskipun tidak menggunakan tarif tertinggi yang diperbolehkan. Pertimbangan itu menjadi dasar imbauan pemerintah: kenaikan permintaan semestinya membuka ruang bagi pendapatan yang baik, bukan menjadi alasan untuk membebankan harga maksimal kepada seluruh calon penumpang. Pemerintah mendorong pelaku usaha melihat kondisi keterisian secara menyeluruh saat menentukan tarif.
Imbauan tersebut juga menyoroti keseimbangan kepentingan penyedia layanan dan kemampuan masyarakat. Tiket yang terjangkau dapat membantu warga merencanakan perjalanan, sementara keterisian tinggi berpotensi mendukung kinerja maskapai pada musim puncak. Karena itu, komunikasi Kementerian Perhubungan dan operator penerbangan diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang serta menjaga layanan tetap berjalan. Pemerintah berharap maskapai merespons peningkatan mobilitas dengan pengelolaan tarif yang wajar, bukan langsung menaikkan harga sampai batas tertinggi. Sikap tersebut diharapkan membantu perjalanan akhir tahun tetap dapat diakses lebih luas, sekaligus memberi kepastian bagi penumpang yang mempersiapkan perjalanan Nataru.Tito menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) perlu diarahkan agar laju kenaikan harga tetap berada dalam rentang sasaran pemerintah. Secara khusus, pemerintah berupaya menjaga inflasi tidak melampaui batas atas sebesar 3,5 persen pada akhir tahun. Target tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat biasanya meningkat selama periode libur, sementara pasokan dan distribusi barang maupun jasa dapat menghadapi tekanan. Perkembangan harga pangan, termasuk cabai, serta biaya transportasi seperti tiket pesawat, karena itu perlu dicermati bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemantauan berkala dinilai penting untuk mengenali potensi lonjakan sejak dini dan menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah.
Dalam pembahasan mengenai pilihan penanganan, Tito mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan subsidi bahan bakar minyak dan subsidi angkutan udara bagi wilayah tertentu. Usulan itu disebut sebagai opsi yang dapat dikaji, bukan sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan atau mulai diterapkan. Pertimbangannya berkaitan dengan perbedaan kondisi geografis dan akses antardaerah, yang dapat membuat biaya distribusi maupun perjalanan lebih tinggi di sejumlah lokasi. Apabila dikaji lebih lanjut, dukungan yang tepat sasaran berpotensi membantu mengurangi tekanan biaya bagi masyarakat dan menjaga kelancaran mobilitas.
Baca juga: Sinergi Babinsa dan PPL Pertanian dalam Pengubinan Menjelang Panen Padi | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
