Makassar | Pada September 2026, sebanyak 11 dari 14 provinsi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mencatat inflasi tahunan yang melampaui batas atas sasaran nasional. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga di kawasan timur Indonesia masih lebih kuat dibandingkan perkembangan harga secara umum di tingkat nasional. Situasi ini menjadi perhatian karena mencakup sebagian besar provinsi di Sulampua, bukan hanya satu atau dua daerah.
Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi di provinsi-provinsi tersebut, yakni 7,59% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Tingkat itu lebih dari dua kali lipat inflasi nasional pada periode yang sama. Perbedaan tersebut menggambarkan kondisi harga yang tidak seragam antardaerah dan menegaskan pentingnya membaca perkembangan inflasi dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.
Secara nasional, inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28% yoy dan masih berada dalam rentang sasaran. Sementara itu, banyak provinsi di Sulampua telah melewati batas atas rentang tersebut. Kesenjangan ini menjadi sinyal bahwa tekanan di tingkat regional perlu dicermati secara khusus, meskipun angka nasional masih terkendali. Bagi masyarakat, kenaikan harga dapat memengaruhi daya beli, terutama ketika terjadi pada kebutuhan sehari-hari.
Perbedaan laju inflasi itu mendorong pemerintah memperkuat koordinasi pengendalian harga di Sulampua. Perhatian diarahkan pada langkah antisipatif menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), ketika kebutuhan masyarakat dan aktivitas distribusi dapat meningkat. Koordinasi diperlukan agar perkembangan pasokan dan harga dapat dipantau serta respons di daerah berjalan selaras. Dengan begitu, pemerintah dapat menyiapkan upaya pengendalian yang sesuai dengan kondisi masing-masing provinsi, sekaligus mengurangi risiko tekanan harga berlanjut selama periode perayaan.
Tekanan inflasi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) terutama bersumber dari kelompok pangan strategis. Komoditas yang perlu dicermati mencakup aneka cabai, beras, bawang merah, aneka ikan, serta berbagai jenis sayuran. Perubahan pasokan komoditas tersebut dapat segera tercermin pada harga, terutama ketika produksi berkurang atau distribusi mengalami hambatan. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2026. Angka itu perlu dikendalikan kembali ke kisaran 3–5%, sesuai kesepakatan High Level Meeting TPIP pada Januari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi TPIP-TPID Sulampua di Makassar.
Karakter geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya menjaga keterjangkauan harga pangan. Sejumlah daerah bergantung pada transportasi laut dan udara untuk mendatangkan pasokan, sementara pusat produksi dan pusat konsumsi dapat berjarak jauh. Rantai distribusi yang panjang menambah kebutuhan waktu dan biaya, serta membuat pasokan rentan terhadap gangguan cuaca. Gelombang tinggi, hujan lebat, atau kondisi lain yang menghambat perjalanan kapal dan pesawat berpotensi menunda pengiriman. Dampaknya dapat terasa lebih kuat pada komoditas segar yang masa simpannya terbatas, termasuk ikan dan sayuran. Karena itu, kelancaran jalur distribusi dan ketersediaan pasokan di daerah tujuan menjadi faktor penting dalam meredam gejolak harga.
Risiko iklim turut memengaruhi produksi maupun distribusi pangan. El Niño dapat mengurangi ketersediaan air dan mengganggu hasil pertanian, sedangkan La Niña berpotensi membawa curah hujan tinggi yang menghambat panen serta mobilitas logistik. Di sisi lain, kenaikan harga energi global dapat meningkatkan ongkos transportasi dan distribusi, sehingga tekanan biaya berisiko diteruskan ke harga konsumen. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), saat kebutuhan sejumlah bahan pangan biasanya meningkat. Pemantauan harga dan stok, koordinasi antardaerah, serta penguatan distribusi menjadi langkah penting agar pasokan tetap memadai. Antisipasi sejak dini diharapkan membantu menjaga stabilitas harga di tengah tantangan cuaca, geografi, dan biaya logistik.
Rapat koordinasi TPIP-TPID Sulampua menyepakati lima komitmen strategis untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Fokus pertama adalah memperkuat produksi dari hulu, dengan mendorong pertanian serta perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Petani dan nelayan perlu didukung teknologi, praktik budidaya yang sesuai kondisi lokal, serta informasi cuaca dan risiko yang mudah diakses. Modernisasi proses produksi, termasuk penggunaan alat dan sarana yang lebih efisien, diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi kerentanan terhadap gangguan musim. Pendekatan ini penting bagi Sulampua, yang memiliki wilayah kepulauan dan sentra pangan tersebar dengan tantangan alam maupun logistik yang beragam.
Komitmen kedua menitikberatkan hilirisasi produk pangan. Pengolahan hasil pertanian dan perikanan dapat meningkatkan nilai tambah bagi produsen, memperluas pilihan produk, dan memperpanjang masa simpan. Dengan begitu, hasil panen atau tangkapan tidak harus segera dijual dalam bentuk segar, sehingga risiko kerugian akibat keterbatasan penyimpanan dan distribusi dapat ditekan. Upaya ini perlu disertai fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan yang memadai. Ketiga, pemerintah akan mendorong perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan. Pembiayaan yang sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau dapat membantu mereka membeli sarana produksi, memperbarui peralatan, serta meningkatkan kapasitas usaha. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan produsen memenuhi kebutuhan pangan di daerahnya.
Komitmen keempat mencakup perbaikan kualitas data stok pangan dan pelaksanaan operasi pasar, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Data yang akurat membantu pemerintah memetakan ketersediaan, mengantisipasi kekurangan, dan menentukan waktu serta lokasi intervensi. Sistem peringatan dini dan neraca pangan juga diperlukan agar perubahan pasokan dapat direspons lebih cepat, sementara operasi pasar membantu menjaga akses masyarakat terhadap bahan pokok. Kelima, konektivitas antarpulau akan ditingkatkan untuk menghubungkan sentra produksi dengan wilayah konsumsi. Perbaikan jalur distribusi dan koordinasi pengiriman dapat memperlancar arus pangan, menekan hambatan logistik, serta membantu pemerataan pasokan. Kelima langkah ini menjadi landasan penguatan ketahanan pangan Sulampua secara terpadu dan berkelanjutan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan koordinasi dengan BUMN yang bergerak di bidang logistik untuk menjalankan proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Skema ini diarahkan untuk memperkuat hubungan wilayah penghasil dan daerah yang membutuhkan pasokan, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi pangan. Pelaksanaan awal direncanakan berfokus pada komoditas yang menjadi penyumbang inflasi, sehingga langkah distribusi dapat menanggapi sumber tekanan harga secara lebih terarah. Dalam proyek tersebut, layanan logistik dan tarif distribusi akan dioptimalkan agar pengiriman antardaerah dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Koordinasi lintas wilayah diharapkan membantu mengatasi tantangan konektivitas di kawasan kepulauan, tanpa mengabaikan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.
Penguatan distribusi juga perlu disertai kepastian akses pasar bagi petani dan nelayan. Karena itu, pemerintah mendorong keterhubungan produsen dengan mitra pembeli atau off-taker yang dapat menyerap hasil produksi. Calon mitra mencakup perumda, BUMD, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut diharapkan membuka jalur pemasaran yang lebih teratur dan mempertemukan pasokan dengan kebutuhan pembeli. Bagi petani dan nelayan, akses terhadap mitra penyerapan dapat membantu memperluas pasar; bagi wilayah konsumsi, hubungan tersebut dapat mendukung ketersediaan komoditas. Dengan demikian, kerja sama tidak hanya berorientasi pada pemindahan barang, tetapi juga pada penguatan rantai pasok dan penyerapan produksi lokal.
Upaya ini berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 yang mencapai 5,45 persen secara kumulatif atau cumulative-to-cumulative (ctc).
Baca juga: Bukan Sekadar Jalan Santai, 10 Ribu Peserta Satukan Langkah di HUT TNI | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan
