Jakarta | Penerimaan negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi pada 2026 diproyeksikan melampaui sasaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti, menyampaikan perkiraan tersebut dalam konferensi pers Forum Eksplorasi dan Produksi Hulu Migas (Forek Hulu Migas) 2026 di Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober. Menurut proyeksi itu, kontribusi sektor hulu migas dapat mencapai lebih dari 109 persen dari target APBN. Angka tersebut menunjukkan potensi setoran yang lebih tinggi dibandingkan asumsi penerimaan yang telah direncanakan pemerintah.
Salah satu faktor pendukung proyeksi tersebut adalah dinamika geopolitik yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Perubahan situasi geopolitik dapat memengaruhi pasokan dan perdagangan energi, sehingga pergerakan harga minyak menjadi perhatian bagi negara produsen maupun konsumen. Ketika harga minyak meningkat, nilai penerimaan dari kegiatan hulu migas berpotensi ikut terdorong, meskipun hasil akhirnya tetap bergantung pada berbagai kondisi operasional dan pasar. Karena itu, kenaikan harga menjadi unsur penting dalam memperkirakan besaran kontribusi sektor ini terhadap kas negara sepanjang tahun.
Proyeksi di atas target tidak hanya mencerminkan pengaruh harga, tetapi juga menempatkan kinerja hulu migas dalam konteks penerimaan negara yang lebih luas. Setoran sektor ini dapat membantu menopang pendapatan pemerintah, sementara pencapaian aktual akan terlihat seiring perkembangan kegiatan produksi dan kondisi pasar. Pernyataan Desti memberikan gambaran mengenai perkiraan kontribusi pada 2026, bukan kepastian bahwa realisasi akan mencapai angka yang sama. Perkembangan geopolitik, harga komoditas, dan faktor lain yang memengaruhi kegiatan usaha tetap perlu dicermati. Dengan estimasi lebih dari 109 persen target APBN, hulu migas diperkirakan menjadi salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi positif terhadap kas negara. Namun, besaran setoran pada akhirnya akan ditentukan oleh realisasi sepanjang tahun anggaran.
Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Indonesian Crude Price (ICP) menjadi salah satu asumsi makro yang digunakan pemerintah untuk memperkirakan harga minyak. Nilainya berpengaruh pada perhitungan penerimaan negara dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi, termasuk bagian hasil yang diterima negara serta pajak terkait. Asumsi tersebut juga menjadi masukan untuk memperkirakan belanja energi, seperti subsidi dan kompensasi, sebab perubahan harga minyak dapat memengaruhi biaya pengadaan bahan bakar. Karena itu, pergerakan ICP berdampak pada sisi penerimaan maupun pengeluaran APBN, meskipun besarnya dipengaruhi berbagai faktor lain.
Saat ini, harga minyak yang tercermin dalam ICP berkisar US$105–US$106 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$75 per barel. Selisih sekitar US$30 per barel tersebut dapat memperbesar nilai penerimaan dari setiap barel minyak yang diproduksi dan dijual. Jika tingkat harga tinggi bertahan, penerimaan hulu migas berpeluang melampaui proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi lebih rendah. Namun, besaran tambahan penerimaan tidak dapat dihitung hanya dari selisih harga, karena turut bergantung pada volume produksi, nilai tukar, skema bagi hasil, biaya operasi, dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dalam konteks ini, kenaikan harga menjadi pendorong utama prospek penerimaan, bukan peningkatan produksi yang berarti. Lifting minyak dan gas Indonesia tidak meningkat secara signifikan, sehingga volume yang menjadi dasar perhitungan penerimaan relatif terbatas. Artinya, harga jual yang lebih tinggi dapat memperbaiki nilai penerimaan per unit, tetapi tidak serta-merta menambah jumlah minyak dan gas yang dihasilkan. Di sisi belanja, harga minyak yang melampaui asumsi juga berpotensi menambah tekanan pada subsidi atau kompensasi energi, bergantung pada kebijakan harga domestik, kurs, dan mekanisme penyaluran. Pemerintah perlu menimbang kedua dampak tersebut dalam memperbarui proyeksi APBN.
Proyeksi penerimaan sektor hulu minyak dan gas bumi yang mencapai 109 persen perlu dipahami sebagai outlook hingga Desember 2026, bukan angka realisasi yang telah dibukukan saat ini. Angka tersebut menggambarkan perkiraan penerimaan negara pada akhir periode, dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dan kondisi produksi. Sementara itu, realisasi penerimaan negara dari sektor migas hingga saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dari target. Perbedaan realisasi berjalan dan proyeksi akhir tahun ini penting agar capaian terkini tidak disamakan dengan perkiraan yang masih bergantung pada dinamika pasar.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi penerimaan tersebut. Desti memperkirakan harga ICP tidak akan turun ke kisaran sekitar US$80 per barel hingga akhir tahun. Menurut perkiraannya, harga masih dapat bertahan pada tingkat yang relatif tinggi, yakni sekitar US$95–US$98 per barel. Apabila ketidakpastian global terus berlanjut, harga bahkan berpeluang mencapai US$100 per barel. Dengan asumsi harga tersebut, nilai penerimaan yang terkumpul dapat tetap mendukung outlook di atas target, meskipun hasil akhirnya masih dipengaruhi perubahan kondisi pasar.
Ketidakpastian global dapat berasal dari berbagai perkembangan yang memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan, serta sentimen pelaku pasar. Karena itu, kisaran harga yang disampaikan merupakan perkiraan, bukan kepastian bahwa ICP akan berada pada tingkat tersebut sepanjang sisa tahun. Pergerakan harga dapat berubah seiring munculnya informasi baru, sementara penerimaan negara juga dipengaruhi faktor lain, termasuk produksi dan lifting migas. Pemerintah dan pelaku industri akan terus mencermati perkembangan tersebut untuk menilai apakah proyeksi penerimaan 109 persen tetap dapat dicapai. Dengan realisasi yang telah mencapai 80 persen dan asumsi harga yang masih kuat, prospek penerimaan dinilai positif, tetapi angka akhir baru dapat dipastikan setelah periode hingga Desember 2026 berakhir.
SKK Migas berupaya memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak dengan mendorong produksi dan lifting dari lapangan migas secara maksimal. Ketika harga komoditas menguat, setiap tambahan volume yang berhasil diangkat dan dijual berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Karena itu, perhatian tidak hanya tertuju pada perkembangan harga minyak mentah, tetapi juga pada kemampuan sektor hulu menjaga pasokan serta merealisasikan target lifting.
Upaya optimalisasi dilakukan melalui koordinasi dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pemantauan kegiatan operasional, dan pemanfaatan peluang produksi yang tersedia. Perusahaan diharapkan menjaga keandalan fasilitas, menekan gangguan produksi, serta mempercepat pekerjaan yang dapat mendukung peningkatan output. Pengelolaan lapangan yang telah berproduksi juga penting, termasuk mengoptimalkan sumur dan fasilitas yang ada agar potensi produksi tidak terhambat. Langkah-langkah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi teknis setiap lapangan, keselamatan kerja, dan kesiapan infrastruktur.
Desti menjelaskan bahwa kombinasi harga minyak yang sedang tinggi dan lifting yang optimal dapat membantu menjaga penerimaan negara. Harga yang lebih baik akan memberi dukungan terhadap nilai penerimaan, sementara volume lifting menentukan seberapa besar produksi dapat dikonversi menjadi pemasukan. Dengan demikian, penguatan kedua faktor tersebut menjadi penting agar manfaat momentum pasar dapat dirasakan oleh negara, bukan hanya tercermin pada kenaikan harga acuan.
Namun, kenaikan harga minyak juga membawa konsekuensi bagi keuangan pemerintah. Indonesian Crude Price (ICP) yang lebih tinggi berisiko meningkatkan kebutuhan anggaran untuk kompensasi subsidi energi, sehingga tekanan terhadap APBN dapat bertambah. Dalam konteks itu, tambahan setoran dari kegiatan hulu migas dipandang dapat membantu menambal beban fiskal tersebut. Optimalisasi lifting menjadi salah satu upaya untuk memperbesar kontribusi penerimaan, sekaligus menjaga keseimbangan manfaat harga komoditas yang menguat dan biaya energi yang harus ditanggung pemerintah. Hasil akhirnya tetap bergantung pada realisasi produksi, perkembangan harga, serta kebijakan fiskal yang berlaku.
Baca juga: Ketegangan di Selat Hormuz Picu Harga Minyak Global Makin Fluktuatif
