Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan pengalihan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi menjadi beras premium di Jakarta Timur. Dugaan tersebut berkaitan dengan beras yang semestinya disalurkan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Namun, produk itu diduga dikemas atau dipasarkan kembali menggunakan label beras premium, sehingga dijual dengan harga lebih tinggi. Informasi yang disampaikan Amran menjadi perhatian karena menyangkut penyaluran beras program pemerintah dan kemungkinan penyimpangan dalam rantai distribusinya. Meski demikian, peristiwa ini belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti. Pihak berwenang masih perlu memeriksa barang, dokumen, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat sebelum menarik kesimpulan.
Menurut keterangan Amran, beras SPHP seharusnya dijual seharga Rp12.500 per kilogram. Sementara itu, beras yang diduga berasal dari program tersebut disebut dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram. Selisihnya mencapai kurang lebih Rp4.500 untuk setiap kilogram. Perbedaan harga itu menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri, terutama untuk memastikan apakah beras yang dijual memang berasal dari stok SPHP dan apakah proses pengemasan serta penjualannya sesuai ketentuan. Harga yang lebih tinggi saja belum cukup untuk membuktikan adanya pengalihan, sehingga pemeriksaan harus melihat asal barang dan alur distribusinya. Keterangan mengenai harga tersebut merupakan informasi yang disampaikan dalam pengungkapan dugaan, bukan hasil akhir penyidikan.
Kasus di Jakarta Timur ini masih berada dalam tahap penyelidikan. Pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana beras SPHP diduga berpindah dari jalur penyaluran bersubsidi ke pasar dengan identitas dan harga berbeda. Aparat juga perlu memastikan skala barang yang terlibat, pihak yang bertanggung jawab, serta apakah konsumen benar-benar menerima produk yang tidak sesuai keterangan. Penelusuran semacam ini penting untuk menjaga agar program stabilisasi pangan mencapai sasaran dan tidak merugikan masyarakat maupun pemerintah. Sampai ada hasil pemeriksaan resmi, informasi tersebut perlu dipahami sebagai dugaan yang sedang diselidiki. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pihak tertentu telah melakukan kesalahan, atau bahwa praktik tersebut telah terbukti secara hukum. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada bukti dan keterangan yang dikumpulkan oleh pihak berwenang.
Amran menyebut bahwa barang bukti awal dalam dugaan pengemasan ulang beras subsidi di Jakarta Timur mencapai sekitar 600 ton. Angka tersebut merupakan temuan sementara yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran rantai distribusi, serta pencocokan stok dan asal beras. Ia menerangkan jumlah keseluruhan yang terkait perkara ini diperkirakan dapat mencapai ribuan ton, tetapi perkiraan itu belum menjadi angka final. Besaran sebenarnya masih harus ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, termasuk pemeriksaan lokasi penyimpanan dan transaksi yang diduga berkaitan. Karena itu, temuan awal tidak dapat langsung dianggap menggambarkan skala penuh kegiatan tersebut. Kepolisian masih perlu mengumpulkan bukti dan menguji keterangan para pihak.
Modus yang sementara diduga adalah mengambil beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), kemudian mengemasnya kembali dan memasarkannya sebagai beras premium. Jika dugaan itu terbukti, perubahan kemasan dan label dapat membuat beras bersubsidi dijual dengan harga serta citra produk yang berbeda dari peruntukan awalnya. Amran menyatakan tindakan tersebut diduga dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Namun, rangkaian peristiwa, pihak yang menjalankan setiap tahap, serta cara penjualan produk masih harus dibuktikan melalui penyidikan. Penyidik juga sedang memeriksa apakah beras SPHP dicampur terlebih dahulu dengan beras lain atau langsung dikemas ulang tanpa campuran. Jawaban atas hal itu dapat membantu menjelaskan karakter produk yang beredar dan cara dugaan praktik tersebut berlangsung.
Informasi awal penyelidikan mengarah pada dugaan bahwa beras diambil dari gudang Bulog di Kelapa Gading. Petunjuk tersebut masih perlu dicocokkan dengan catatan keluar-masuk barang, data distribusi, dan keterangan pihak yang mengelola maupun mengakses gudang. Sampai pemeriksaan selesai, belum dapat dipastikan siapa yang terlibat atau apakah ada pihak tertentu yang mengetahui dan membantu proses tersebut. Kepolisian perlu menelusuri asal beras, perpindahan stok, lokasi pengemasan, hingga jalur pemasaran untuk menguji keterkaitan setiap temuan. Dengan demikian, dugaan sumber beras dan modus pengemasan ulang tetap berstatus sebagai bahan penyelidikan, bukan kesimpulan mengenai kesalahan seseorang atau kelompok. Penetapan fakta dan tanggung jawab akan bergantung pada bukti yang dihimpun serta hasil pemeriksaan lebih lanjut.
Amran menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian atas terungkapnya dugaan praktik pengemasan ulang beras subsidi saat melakukan inspeksi di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X No. 46A, RT 07 RW 01, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu (28/10/2026). Ia secara khusus mengapresiasi Polri, termasuk Polres Metro Jakarta Timur dan Kabaintelkam, yang dinilai telah berperan dalam mengungkap dugaan tersebut. Menurutnya, langkah aparat tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pihak yang ditemukan di lokasi, tetapi harus dilanjutkan dengan penyelidikan menyeluruh.
Amran meminta kepolisian membongkar jaringan yang diduga berada di balik praktik tersebut hingga ke akar-akarnya. Ia menekankan pentingnya menelusuri seluruh rantai kegiatan, mulai dari sumber beras, proses pengemasan, distribusi, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan. Penelusuran yang tuntas, ujarnya, diperlukan agar penyidik dapat mengetahui apakah perbuatan itu dilakukan secara terorganisasi dan siapa saja yang memiliki peran. Aparat juga diminta mengumpulkan bukti secara cermat, sehingga penanganan perkara berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia turut meminta agar setiap orang yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu, siapa pun pihaknya. Amran menyatakan bahwa pelaku layak menerima hukuman terberat. Ia bahkan menyebut hukuman mati sebagai salah satu hukuman yang patut diberikan bila memungkinkan, tanpa mengubah penilaiannya terhadap beratnya dugaan perbuatan tersebut. Pernyataan itu mencerminkan desakannya agar penegakan hukum memberi efek tegas terhadap penyalahgunaan beras subsidi. Namun, penetapan kesalahan dan jenis sanksi tetap menjadi kewenangan proses peradilan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengusutan tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan, tetapi juga menyingkap pihak yang mengatur, mendanai, atau membantu distribusi, apabila keterlibatan mereka dapat dibuktikan. Amran berharap tindakan tegas mencegah praktik serupa berulang dan menjaga hak masyarakat untuk memperoleh beras subsidi sebagaimana mestinya.Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dugaan pengemasan ulang beras bersubsidi menjadi produk premium bukan sekadar persoalan label atau praktik dagang yang tidak sesuai ketentuan. Beras subsidi seharusnya disalurkan untuk membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Jika produk tersebut dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi, tujuan bantuan pemerintah berisiko tidak tercapai. Amran menilai praktik semacam itu diduga ikut mendorong kenaikan harga beras di pasar, karena pasokan yang semestinya tersedia bagi konsumen dengan harga tertentu dapat beralih ke saluran penjualan lain. Dampaknya dapat dirasakan oleh rumah tangga yang bergantung pada beras terjangkau, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Selain berpotensi membebani konsumen, pengalihan beras subsidi juga dinilai merugikan masyarakat secara luas. Publik menanggung biaya program, tetapi manfaatnya dapat berkurang apabila distribusi tidak berjalan sesuai peruntukan. Amran memandang dugaan penyimpangan tersebut sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, sebab tata kelola pasokan dan distribusi merupakan bagian penting dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Penilaian itu menegaskan perlunya pengawasan terhadap rantai distribusi, namun tidak dengan sendirinya membuktikan siapa yang bertanggung jawab atau seberapa besar dampaknya.
Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta | Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Pastikan Kesiapan Macan Kemayoran
