Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala BNPB yang baru dilantik, Letjen Kristomei Sianturi, berencana memeriksa kembali data mengenai luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Verifikasi tersebut akan dilakukan sebelum angka resmi disampaikan kepada masyarakat. Langkah ini dimaksudkan agar informasi tentang dampak kebakaran yang beredar memiliki dasar yang lebih kuat dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai skala kejadian di lapangan.
Dalam pemeriksaan itu, BNPB akan mencocokkan hasil pemantauan satelit dengan sumber informasi lain. Perbandingan diperlukan untuk menilai apakah gambaran wilayah terbakar dari citra satelit sesuai dengan laporan dan data pendukung yang tersedia. Dengan menguji sejumlah rujukan, lembaga dapat memperoleh angka yang lebih terukur, sekaligus menjelaskan batasan data apabila masih terdapat perbedaan antar sumber. Hasil verifikasi diharapkan memberi publik gambaran yang akurat mengenai luas area terdampak, bukan sekadar angka sementara yang belum diperiksa secara menyeluruh.
Rencana pengecekan ulang tersebut muncul setelah sebelumnya terdapat laporan bahwa sejumlah area masih dalam proses pemadaman. Kondisi itu membuat pembaruan data perlu dilakukan secara cermat, sebab situasi di lapangan dapat berubah seiring upaya penanganan dan perkembangan titik api. Kristomei menyampaikan rencana tersebut seusai pelantikannya sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menempatkan pencocokan data sebagai langkah awal sebelum informasi luas kebakaran diumumkan. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi petugas untuk mengklarifikasi laporan yang belum lengkap, serta memperbarui catatan berdasarkan kondisi terbaru. Setelah data dibandingkan dan diperiksa, masyarakat dapat menerima keterangan yang lebih konsisten mengenai sebaran serta luasan lahan terbakar. Kejelasan tersebut penting bagi pemantauan penanganan karhutla dan pemahaman publik atas perkembangan situasi, terutama ketika proses pemadaman masih berlangsung di beberapa lokasi. Karena itu, penyampaian angka akan menunggu proses pemeriksaan, bukan mendahului pengumpulan informasi yang masih berjalan.
Kristomei menyebut bahwa data kebakaran hutan dan lahan akan diperiksa dengan membandingkan informasi dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) dan hasil pemantauan NASA. Kedua sumber tersebut menjadi bahan rujukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kebakaran. Pemeriksaan silang diperlukan karena informasi yang dihimpun melalui sistem dan pemantauan berbeda perlu ditelaah sebelum dijadikan dasar penyampaian keterangan kepada publik. Dengan langkah ini, data yang digunakan diharapkan sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung di lapangan.
Perbandingan data itu akan membantu memperkirakan luas wilayah yang masih terbakar. Selain melihat sebaran titik atau area yang terpantau, pihak terkait juga akan menilai dampak kebakaran berdasarkan informasi yang tersedia. Luas area dan dampak merupakan hal yang berbeda, sehingga keduanya perlu diperiksa secara cermat dan tidak serta-merta disimpulkan dari satu sumber saja. Hasil dari Sipongi dan pemantauan NASA akan dicocokkan sebagai bagian dari proses tersebut, agar perkiraan yang disampaikan memiliki dasar pemeriksaan yang jelas.
Kristomei menegaskan bahwa angka luas kebakaran maupun informasi mengenai dampaknya akan diumumkan setelah proses pengecekan selesai. Artinya, keterangan resmi tidak akan mendahului verifikasi atas data yang sedang dibandingkan. Sebelum pemeriksaan tuntas, angka yang beredar belum dapat diperlakukan sebagai hasil akhir yang telah dikonfirmasi. Pendekatan ini penting untuk menghindari penyampaian informasi yang belum teruji atau berubah setelah pencocokan dilakukan. Publik akan menerima penjelasan setelah sumber data ditelaah dan informasi yang relevan dinilai memadai. Dengan demikian, pengumuman nantinya merujuk pada hasil verifikasi, bukan perkiraan awal yang belum dipastikan. Kristomei tidak menyampaikan angka hasil pemeriksaan dalam keterangan tersebut, sehingga luas wilayah terbakar dan rincian dampak masih menunggu pencocokan data. Proses yang hati-hati juga memberi ruang bagi petugas untuk memastikan bahwa kondisi yang dilaporkan menggambarkan situasi terkini, tanpa mencampurkan temuan awal dengan hasil yang telah diverifikasi. Sampai penilaian itu selesai, belum ada angka resmi baru yang dapat dipastikan dari informasi yang disampaikan.Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keselamatan warga harus ditempatkan sebagai perhatian utama. Kristomei menegaskan bahwa upaya menghadapi bencana tidak semata-mata berfokus pada kejadian atau dampak yang terlihat, tetapi juga pada pentingnya mencegah jatuhnya korban. Prinsip ini berlaku baik ketika menangani karhutla maupun bencana lainnya. Dengan menempatkan keselamatan manusia di depan, penanganan bencana memiliki tujuan yang jelas, yakni mengurangi risiko bagi masyarakat dan menghindari kehilangan jiwa. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan warga merupakan pertimbangan mendasar dalam setiap respons terhadap keadaan darurat. Bagi Kristomei, pencegahan korban menjadi ukuran penting dalam melihat tanggung jawab penanganan.
Untuk menghadapi karhutla, Kristomei menekankan empat prinsip kerja, yaitu kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan, dengan keselamatan warga tetap menjadi orientasi utama. Kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi disebut sebagai pendekatan yang harus menyertai upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Penekanan pada prinsip-prinsip itu mencerminkan pentingnya kerja yang terhubung dan tanggap dalam konteks penanganan bencana. Namun, pernyataan tersebut tidak menguraikan langkah operasional tertentu. Karena itu, prinsip yang disampaikan dapat dipahami sebagai arahan umum mengenai cara kerja, bukan rincian prosedur atau kebijakan baru. Fokusnya tetap pada penanganan yang mengutamakan pencegahan korban.
Penegasan Kristomei juga menempatkan pencegahan jatuhnya korban sebagai perhatian dalam menghadapi berbagai bencana, bukan hanya karhutla. Dengan demikian, keselamatan warga menjadi landasan yang perlu hadir dalam respons terhadap situasi bencana. Empat prinsip yang disebutkan—kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi—menjadi bagian dari penekanan mengenai kerja penanganan karhutla. Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa upaya menangani bencana perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan mengutamakan perlindungan jiwa. Makna utamanya adalah bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya terkait dengan penanganan kejadian, tetapi juga dengan usaha mencegah korban. Penekanan tersebut selaras dengan prioritas keselamatan warga yang disampaikan Kristomei, tanpa merinci bentuk pelaksanaan lebih lanjut.
Dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana , Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026, mantan Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan laporan kondisi kebakaran yang masih ditangani. Berdasarkan data yang ia paparkan saat itu, luas lahan yang masih terbakar tercatat 639,23 hektare. Penanganan dilakukan oleh satuan tugas di lapangan pada sejumlah wilayah di Indonesia, dengan sebagian besar area terdampak berupa lahan gambut. Karakteristik gambut menjadi perhatian karena lahan jenis ini dapat menyimpan bara di bawah permukaan, sehingga api berpotensi sulit dipadamkan dan kembali menyala.
Wilayah yang disebut dalam laporan tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Kebakaran terluas dilaporkan terjadi di Kalimantan Tengah, dengan cakupan 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Area yang terdampak berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Suharyanto menyampaikan bahwa kebakaran baru ditemukan di kawasan itu. Pangdam Kalimantan Tengah, menurut keterangannya, telah memimpin penanganan secara langsung di lapangan. Informasi tersebut menggambarkan besarnya titik kebakaran di provinsi itu dibandingkan wilayah lain yang masuk dalam laporan.
Angka 639,23 hektare dan rincian lokasi tersebut merupakan laporan yang disampaikan Suharyanto dalam rapat pada 12 Oktober, bukan hasil pemeriksaan terbaru. Data lama itu menjadi konteks bagi rencana Kepala BNPB baru, Kristomei, untuk mencocokkan informasi sebelum diumumkan kepada publik. Karena itu, angka tersebut tidak sepatutnya diperlakukan sebagai gambaran final kondisi terkini tanpa pembaruan dan verifikasi.
Baca juga: Melalui Komsos Bersama Staf Desa, Babinsa Imbau Warga Tidak Membakar Sampah Cegah Kebakaran | Perkuat Kesiapsiagaan Dalam Menangani Karhutla, Personel Lanud Sjamsudin Noor Asah Kemampuan Operasikan Kendaraan Pemadam Kebakaran | Petugas pemadam kebakaran di lokasi, Ichwan, mengonfirmasi proses pencarian di dalam gedung masih terus berlangsung berpacu dengan waktu
