Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pembangunan ibu kota membutuhkan kepercayaan dan kerja sama, bukan dorongan untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Menurutnya, berbagai tantangan perkotaan tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah perlu membangun hubungan yang terbuka dengan banyak unsur masyarakat agar kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan dukungan bersama. Pandangan itu ia sampaikan saat memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Pramono membahas pentingnya kolaborasi sebagai dasar untuk membawa Jakarta berkembang secara berkelanjutan.
Pramono juga menceritakan upayanya membangun Jakarta dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha. Keterlibatan tersebut, menurut pesan yang ia sampaikan, perlu bertumpu pada kepercayaan dan tujuan bersama, bukan semata-mata kepentingan masing-masing. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merancang arah pembangunan dan menyediakan pelayanan publik, sementara pihak lain dapat berkontribusi melalui keahlian, gagasan, serta dukungan yang relevan. Kerja sama semacam ini menuntut komunikasi yang baik dan kesediaan untuk memahami peran setiap pihak. Dengan demikian, perbedaan kepentingan dapat dikelola melalui dialog, tanpa mengaburkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama. Pengalaman membangun kemitraan menjadi bagian dari pendekatan yang ia ceritakan kepada peserta kuliah umum.
Pesan tentang kepercayaan itu juga menyoroti tantangan kepemimpinan dalam menjaga kolaborasi. Pemimpin, dalam konteks pembangunan kota, perlu menghindari sikap yang menjadikan agenda pribadi sebagai pusat pengambilan keputusan. Sebaliknya, kepemimpinan perlu memberi ruang bagi kerja bersama, memastikan hubungan antarpihak tetap terjaga, dan mengarahkan kontribusi yang beragam kepada sasaran yang sama. Peresmian gedung universitas tersebut menjadi latar bagi Pramono untuk menyampaikan pandangannya mengenai peran kerja sama dalam pembangunan Jakarta. Ia menekankan bahwa kemajuan kota membutuhkan keterlibatan luas dan kepercayaan yang dibangun secara konsisten. Dengan fondasi itu, pemerintah dan mitra dari berbagai sektor dapat bekerja beriringan menghadapi kebutuhan warga serta tantangan perkotaan.
Dalam membahas kepemimpinan, Pramono menyinggung ego sebagai salah satu persoalan yang dapat muncul ketika seseorang menjalankan tanggung jawab publik. Menurutnya, pemimpin perlu menempatkan kepentingan pekerjaan dan masyarakat di atas persoalan pribadi. Sikap tersebut menjadi penting terutama saat seorang pejabat menghadapi kritik atau serangan selama bekerja. Pramono menyampaikan bahwa dirinya berusaha tidak lagi mempersoalkan serangan yang diterimanya ketika menjalankan tugas sebagai gubernur. Ia memilih memusatkan perhatian pada pekerjaan untuk Jakarta, bukan terus membawa perhatian pada hal-hal yang menyerangnya.
Pramono juga menjelaskan sikapnya terhadap kemungkinan menerima serangan maupun tidak. Ia mengatakan santai saja, baik ketika diserang maupun ketika tidak diserang. Pernyataan itu disampaikan sebagai gambaran sikapnya dalam menghadapi situasi selama memimpin Jakarta. Ia tidak menjadikan ada atau tidaknya serangan sebagai hal utama yang menentukan fokusnya. Pekerjaan untuk kota tetap menjadi perhatian utama. Dengan demikian, ucapannya menegaskan pilihan untuk menjalankan tugas tanpa mempersoalkan kondisi tersebut, sebagaimana ia sampaikan, dan tidak menambahkan penilaian lain mengenai pihak yang melontarkan kritik atau alasan di balik serangan.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menyelipkan seloroh mengenai dinamika Jakarta. Ia menggambarkan kota ini sebagai tempat yang memiliki banyak “suhu” dan pesilat, istilah yang ia gunakan ketika berbicara tentang suasana yang beragam. Pramono kemudian menyebut dirinya sebagai pesilat lama. Ucapan itu menjadi bagian dari cara ia menyinggung dinamika yang ada di Jakarta, tanpa mengubah pokok pesannya tentang ego dan pekerjaan. Ia tetap menyatakan bahwa urusan utama baginya adalah bekerja untuk Jakarta, sementara serangan yang diterima tidak perlu terus dipersoalkan. Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap yang ia sampaikan sendiri: santai ketika diserang ataupun tidak, dan tetap menjalankan tugas sebagai gubernur. Dalam konteks kepemimpinan, ia mengaitkan pengendalian ego dengan kemampuan menjaga perhatian pada tanggung jawab yang sedang diemban. Namun, ia tidak menyampaikan bahwa semua kritik harus diabaikan; yang ia kemukakan secara khusus ialah usahanya untuk tidak lagi mempersoalkan serangan yang dialami selama bertugas.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menempatkan kepercayaan atau trust sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan atau janji, tetapi perlu terlihat dalam cara pemerintah mengambil keputusan dan memberikan layanan. Warga dan pelaku usaha perlu memahami aturan yang berlaku, mengetahui tahapan yang harus dilalui, serta memperoleh kepastian bahwa keputusan dibuat secara terbuka. Karena itu, transparansi menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan pemerintah dengan masyarakat. Ketika prosedur jelas dan informasi dapat diakses, ruang bagi prasangka maupun ketidakpastian dapat diperkecil. Bagi Pramono, langkah tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah bersedia mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya.
Ia memberi contoh proses perizinan, termasuk izin yang berkaitan dengan koefisien lantai bangunan (KLB). Menurut Pramono, proses tersebut perlu diselenggarakan secara transparan agar pemohon mengetahui ketentuan dan alur yang berlaku. Kejelasan mengenai dasar keputusan, tahapan pemeriksaan, serta pihak yang berwenang diharapkan membantu menciptakan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Transparansi juga penting untuk mengurangi ruang bagi praktik yang tidak semestinya dalam pelayanan perizinan. Dengan demikian, warga dapat melihat bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada aturan, bukan pada perlakuan khusus atau kepentingan tertentu. Pramono mengaitkan pembenahan prosedur semacam ini dengan upaya membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.
Untuk mendorong perubahan tersebut, Pramono menyatakan telah menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026. Ia menyebut kebijakan itu dimaksudkan untuk membuat proses perizinan lebih transparan sekaligus mempersempit peluang terjadinya praktik yang tidak semestinya. Ia juga menegaskan bahwa pengaturan baru itu berarti dirinya “memotong” kewenangannya sendiri. Pernyataan tersebut menggambarkan pilihan untuk membatasi ruang keputusan pribadi melalui proses yang lebih terbuka dan berlandaskan ketentuan. Dengan adanya aturan yang jelas, pelayanan diharapkan tidak bergantung pada diskresi yang sulit dipantau, melainkan berjalan melalui mekanisme yang dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan. Bagi Pramono, kesediaan pemerintah membatasi kewenangannya merupakan bagian dari upaya menumbuhkan trust publik.
Bagi Pramono, kepercayaan menjadi modal penting dalam hubungan pemerintah dan pihak swasta ketika keduanya hendak bekerja bersama membangun Jakarta. Kepercayaan tersebut bukan sekadar sikap baik, melainkan dasar agar komunikasi dan kerja sama dapat berjalan dengan saling menghargai. Pemerintah perlu membuka ruang bagi pengusaha untuk berkontribusi, sementara pelaku usaha juga dapat memahami arah dan kebutuhan pembangunan kota. Dengan dasar kepercayaan, masing-masing pihak dapat menjalankan perannya tanpa memandang kemitraan sebagai hubungan yang berjarak atau saling mencurigai.
Pramono menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan pengusaha semestinya berlangsung setara. Kesetaraan memberi ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan pandangan, mengenali kepentingan masing-masing, dan membicarakan bentuk kerja sama secara terbuka. Dalam kemitraan seperti ini, pemerintah tetap menjalankan tanggung jawabnya, sedangkan pengusaha dapat mengambil bagian sesuai kapasitas dan kontribusinya. Hubungan yang seimbang juga membantu memastikan bahwa komunikasi tidak hanya berjalan satu arah. Kepercayaan, karena itu, perlu hadir dalam proses kerja sama sejak pembicaraan awal hingga pelaksanaan, agar kolaborasi dapat dibangun di atas saling pengertian.
Ia berharap hubungan pemerintah dan pengusaha tidak dibebani hambatan yang tidak perlu. Hambatan semacam itu dapat menyulitkan pihak-pihak yang sebenarnya memiliki tujuan untuk berkontribusi bagi Jakarta. Dengan hubungan yang lebih setara dan dilandasi kepercayaan, pemerintah dan pelaku usaha dapat berinteraksi secara wajar serta memusatkan perhatian pada kerja bersama.
Baca juga: Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta | Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Pastikan Kesiapan Macan Kemayoran | Ketika tubuh terasa lebih nyaman, kepercayaan diri pun dapat meningkat
