Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajarannya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan situasi sekaligus memastikan langkah penanganan dilakukan secara terkoordinasi.
Presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan karhutla karena dampaknya dapat meluas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, maupun perekonomian. Karena itu, setiap unsur yang terlibat diminta bergerak secara cepat dan terukur. Upaya penanganan tidak hanya diarahkan untuk mengendalikan titik api, tetapi juga mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden menargetkan persoalan tersebut dapat ditangani secepat mungkin. Menurutnya, arahan itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi kebakaran yang muncul di sejumlah daerah. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur terkait agar respons di lapangan berjalan efektif.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Laporan itu mencakup situasi terkini serta langkah yang telah dilakukan dalam merespons kejadian di daerah. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebutuhan dukungan dan mempercepat operasi penanganan.
Percepatan penanganan diharapkan dapat menekan risiko perluasan kebakaran dan mengurangi dampak terhadap masyarakat. Pemerintah menempatkan keselamatan warga serta pengendalian kondisi di wilayah terdampak sebagai bagian penting dari pelaksanaan arahan Presiden. Dengan koordinasi yang lebih intensif, langkah pemadaman, pemantauan, dan penanganan dampak diharapkan berlangsung secara terpadu.
Pemerintah memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang dinilai membutuhkan perhatian dan respons cepat. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan titik api, serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat dan lingkungan. Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi contoh wilayah yang disebutkan dalam pelaksanaan fokus penanganan tersebut. Kondisi di kedua provinsi itu memerlukan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, serta unsur pemadam di lapangan.
Di Kalimantan Tengah, perhatian khusus diberikan kepada Tanjung Puting dan kawasan di sekitar taman nasional. Wilayah tersebut bukan hanya memiliki potensi kebakaran yang perlu segera dikendalikan, tetapi juga merupakan habitat berbagai satwa yang harus dilindungi. Keberadaan buaya dan harimau membuat operasi pemadaman memiliki tantangan tersendiri. Petugas perlu mempertimbangkan keselamatan personel sekaligus mencegah gangguan terhadap satwa ketika bergerak, membuka akses, atau melakukan upaya pemadaman di area terdampak.
Operasi menggunakan helikopter telah dilakukan untuk menjangkau lokasi kebakaran dan membantu pemadaman dari udara. Namun, kabut asap yang tebal membatasi jarak pandang serta jangkauan operasi udara. Situasi tersebut menyebabkan penanganan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan dukungan helikopter. Pemadaman kemudian lebih banyak diarahkan melalui jalur darat, dengan pengerahan personel dan peralatan ke titik-titik yang dapat diakses.
Pendekatan darat memungkinkan petugas memantau kondisi api secara lebih dekat, menyusuri area yang terbakar, dan menyesuaikan langkah berdasarkan karakter lahan. Meski demikian, akses menuju kawasan hutan dan taman nasional tetap menjadi kendala yang perlu diantisipasi. Percepatan operasi di enam provinsi harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem, terutama di wilayah yang menjadi habitat satwa penting. Dengan koordinasi yang kuat dan pemilihan metode sesuai kondisi lapangan, penanganan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengabaikan keselamatan petugas maupun kelestarian kawasan.
Dudung menjelaskan bahwa operasi darat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berkaitan dengan operasi militer. Istilah tersebut merujuk pada kegiatan pemadaman yang dilakukan dari permukaan tanah, dengan mengerahkan personel, kendaraan, dan berbagai peralatan pendukung. Mobil pemadam, kendaraan pengangkut air, pompa, selang, serta alat berat digunakan untuk memutus jalur api, membasahi area terbakar, dan membuka akses menuju lokasi yang sulit dijangkau.
Metode ini dipilih karena tidak semua titik api dapat ditangani secara efektif menggunakan helikopter. Asap yang tebal dapat mengurangi jarak pandang dan menghambat penerbangan, sementara kondisi medan, seperti lahan gambut, kawasan berhutan, atau wilayah dengan akses jalan terbatas, juga meningkatkan risiko bagi operasi udara. Dengan pengerahan tim dari permukaan tanah, petugas dapat melakukan pemadaman secara lebih dekat sekaligus memantau kemungkinan munculnya kembali bara api.
Laporan Pangdam di Kalimantan Tengah turut menggambarkan tantangan di lapangan. Penanganan di sejumlah kawasan menjadi lebih sulit karena terdapat satwa yang hidup dan bergerak di area tersebut. Kondisi itu menuntut petugas untuk bekerja secara hati-hati agar kegiatan pemadaman tidak menimbulkan risiko tambahan bagi satwa maupun personel. Koordinasi unsur pemadam, aparat daerah, pengelola kawasan, dan pihak terkait diperlukan untuk menentukan cara kerja yang aman.
Pemerintah menilai upaya lapangan telah dimaksimalkan melalui penambahan personel, peralatan, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Langkah tersebut dilaporkan mampu menangani sekitar 692 hektare lahan per hari. Selain pemadaman langsung, pemerintah juga menjalankan operasi mitigasi untuk mengurangi potensi meluasnya kebakaran. BMKG mendukung penanganan melalui operasi pengendalian cuaca, termasuk upaya menciptakan hujan buatan ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Dukungan ini diarahkan untuk membantu membasahi wilayah rawan, menekan penyebaran api, dan memperkuat pekerjaan tim di darat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara presisi, terukur, dan dimulai dari tingkat daerah sebelum api muncul. Pendekatan ini menuntut pemetaan wilayah rawan, pemantauan kondisi lahan, serta kesiapan personel dan peralatan berdasarkan potensi ancaman. Dengan langkah lebih awal, pemerintah dapat mengurangi risiko kebakaran meluas sekaligus mempercepat respons apabila ditemukan titik panas.
Upaya tersebut perlu diperkuat melalui pembentukan dan koordinasi masyarakat peduli karhutla di setiap daerah. Kelompok masyarakat dapat bekerja bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan, menyampaikan edukasi, serta melaporkan indikasi kebakaran secara cepat. Kolaborasi lintas unsur ini menjadi bagian penting dari pencegahan terpadu karena masyarakat berada paling dekat dengan wilayah rawan dan dapat bertindak sebelum kondisi berkembang menjadi bencana.
Presiden juga meminta agar kampanye pencegahan dilakukan secara masif kepada para gubernur di enam provinsi yang menjadi fokus penanganan, serta kepada pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Kampanye tersebut perlu memuat informasi mengenai larangan pembakaran, ancaman kesehatan dan lingkungan, tata cara pelaporan, hingga langkah menghadapi cuaca kering. Penyampaian yang konsisten diharapkan membangun kesadaran publik dan memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan.
Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada prajurit TNI-Polri serta seluruh pihak yang terlibat dalam pemadaman karhutla. Penghargaan itu menjadi dorongan agar kerja lapangan terus dilaksanakan secara disiplin dan terkoordinasi. Pada saat yang sama, BNPB diminta menjalankan berbagai langkah strategis secara maksimal, mulai dari pencegahan, pemantauan, pengerahan sumber daya, hingga evaluasi operasi. Sinergi yang berkelanjutan diperlukan agar penanganan tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mencegah kejadian serupa berulang.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Kawasan IKN Melalui Darat dan Udara | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
