Jakarta | Survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama KabinetBayangan menyoroti evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Riset tersebut memetakan penilaian publik terhadap kinerja para menteri yang menjadi bagian dari kabinet. Hasilnya menunjukkan adanya sepuluh menteri yang ditempatkan dalam kelompok dengan penilaian kinerja terendah.
Temuan ini menjadi bagian dari gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan selama dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Penilaian dalam survei mencakup sejumlah menteri yang dinilai memiliki capaian kinerja paling rendah berdasarkan hasil riset CELIOS dan KabinetBayangan. Daftar tersebut tidak hanya memuat menteri yang menangani bidang ekonomi atau politik, tetapi juga pejabat yang bertanggung jawab atas sektor sumber daya alam dan pertanahan.
Di nama yang tercantum dalam kelompok tersebut adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid juga termasuk dalam daftar sepuluh menteri dengan penilaian kinerja terendah. Pencantuman kedua nama itu merujuk pada hasil pemeringkatan yang disampaikan dalam riset, tanpa memberikan penilaian tambahan di luar temuan survei.
Riset CELIOS dan KabinetBayangan tersebut dengan demikian menyajikan potret evaluasi publik terhadap jajaran menteri setelah dua tahun pemerintahan berjalan. Sepuluh nama dalam kelompok penilaian terendah menjadi bagian utama dari hasil penelitian, termasuk Raja Juli Antoni dan Nusron Wahid. Data itu dapat dibaca sebagai dokumentasi atas persepsi responden terhadap kinerja kabinet pada periode evaluasi yang diteliti.
Survei dua tahun pemerintahan menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada posisi terbawah. Keduanya menjadi dua menteri dengan skor paling rendah dalam penilaian terhadap kinerja jajaran kabinet selama dua tahun pemerintahan.
Bahlil Lahadalia memperoleh nilai -159. Angka tersebut menjadi skor terendah dalam survei yang mengukur penilaian publik terhadap para menteri. Posisi berikutnya ditempati Natalius Pigai dengan skor -158. Selisih satu poin memisahkan nilai keduanya, sekaligus menempatkan mereka sebagai dua nama dengan hasil penilaian terburuk dalam survei tersebut.
Hasil ini menunjukkan bahwa Bahlil dan Pigai kembali berada di jajaran bawah penilaian, sebagaimana yang terjadi pada survei tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut Bahlil Lahadalia dan Natalius Pigai kembali masuk jajaran dengan penilaian terburuk seperti tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut menegaskan adanya kemiripan posisi kedua menteri itu dalam hasil survei pada dua periode penilaian.
Dalam daftar yang dirilis, nilai negatif yang diperoleh kedua menteri tersebut menjadi penanda utama rendahnya penilaian responden. Bahlil tercatat dengan skor -159, sementara Pigai mencatat -158. Penyebutan keduanya sebagai peraih skor terendah didasarkan pada peringkat yang ditampilkan dalam survei, tanpa mengubah urutan maupun angka yang diperoleh masing-masing menteri.
Temuan mengenai posisi Bahlil Lahadalia dan Natalius Pigai menjadi bagian dari gambaran umum evaluasi publik terhadap kinerja kabinet setelah dua tahun pemerintahan. Keduanya disebut secara khusus karena menempati dua peringkat paling rendah, serta karena kembali muncul dalam kelompok menteri dengan penilaian terburuk dibandingkan hasil survei sebelumnya.
Dalam urutan menteri dengan penilaian terendah pada survei dua tahun pemerintahan, Raja Juli Antoni, yang menjabat Menteri Kehutanan, memperoleh skor -103. Angka tersebut menempatkannya pada salah satu posisi terbawah dalam daftar yang dipaparkan dalam riset. Skor negatif menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap kinerja atau citra pejabat bersangkutan lebih banyak berada pada sisi tidak puas dibandingkan sisi puas, sesuai dengan metode pengukuran yang digunakan dalam survei.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono berada pada urutan berikutnya dengan skor -47. Nilai ini juga termasuk dalam kategori negatif, meskipun jaraknya cukup jauh dibandingkan skor Raja Juli Antoni. Penyajian kedua angka tersebut memperlihatkan adanya perbedaan tingkat penilaian di para pejabat yang masuk dalam daftar sepuluh menteri dengan peringkat terendah.
Dalam pemaparan riset tersebut, Bhima mengaitkan penilaian terhadap Raja Juli Antoni dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keterangan itu disampaikan sebagai penjelasan narasumber mengenai faktor yang menurutnya berkaitan dengan rendahnya skor Menteri Kehutanan, bukan sebagai kesimpulan tambahan dari hasil pengolahan data. Dengan demikian, hubungan skor -103 dan isu karhutla perlu dipahami dalam konteks pernyataan Bhima ketika memaparkan hasil riset.
Urutan nilai ini melengkapi gambaran mengenai persepsi publik terhadap jajaran pemerintahan pada dua tahun masa kerja. Raja Juli Antoni tercatat dengan skor -103, sedangkan Sudaryono memperoleh -47. Keduanya berada dalam kelompok pejabat dengan penilaian negatif, tetapi angka yang muncul menunjukkan tingkat skor yang berbeda. Data tersebut menjadi bagian dari daftar yang digunakan untuk menggambarkan posisi masing-masing pejabat dalam survei, sementara alasan atau isu yang dikaitkan dengan skor tertentu tetap merujuk pada penjelasan narasumber dalam pemaparan penelitian.
Selain sepuluh menteri yang menempati peringkat terendah dalam survei dua tahun pemerintahan, sejumlah pejabat lain juga memperoleh penilaian negatif dari responden. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan tercatat mendapatkan skor -43. Angka tersebut menjadi salah satu skor terendah dalam daftar tambahan, menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kinerja kementerian yang dikoordinasikannya masih menghadapi tantangan besar.
Penilaian berikutnya diberikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dengan skor -24. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf masing-masing memperoleh skor -17. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno tercatat dengan skor -17, sedangkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mendapat skor -17. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia,?
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno tercatat dengan skor -17, sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperoleh skor yang sama. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bukanlah Muhaimin Iskandar; Muhaimin menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan memperoleh skor -16. Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mendapatkan skor -16.
Dalam catatan lain, survei tersebut menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh skor di bawah 5. Sumber tidak mencantumkan angka pasti untuk penilaian tersebut, sehingga informasi itu tidak dapat diterjemahkan menjadi nilai tertentu. Seluruh hasil riset dipaparkan secara daring pada Minggu, 11 Oktober 2026.
