SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, East Java Investment Forum (EJIF) 2026 menghasilkan kesepakatan investasi senilai Rp2,4 triliun melalui 12 komitmen bisnis. Capaian tersebut menjadi hasil utama forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta calon investor untuk membahas berbagai peluang penanaman modal di Jawa Timur. Nilai komitmen yang dihimpun menunjukkan bahwa provinsi ini tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi, didukung oleh potensi sektor ekonomi, infrastruktur, dan pasar yang terus berkembang.
Realisasi dari 12 komitmen bisnis itu diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan. Investasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kegiatan usaha, tetapi juga dapat mendorong terbentuknya rantai pasok baru di berbagai daerah. Dengan demikian, manfaatnya berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha skala besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah yang terhubung dalam ekosistem bisnis.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim menyampaikan di Surabaya pada Minggu, 4 Oktober, bahwa momentum investasi tersebut perlu dijaga melalui sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, dampak investasi tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berkaitan langsung dengan penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, tindak lanjut atas setiap komitmen bisnis perlu dilakukan secara konsisten, termasuk melalui penyederhanaan proses perizinan, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut penting agar kesepakatan yang telah dicapai dapat berlanjut menjadi proyek nyata dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Timur.
Ibrahim menilai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak cukup hanya ditopang oleh peningkatan investasi dan aktivitas produksi. Fondasi utama yang perlu dijaga adalah keberlanjutan fiskal, stabilitas sistem keuangan, serta keandalan sistem pembayaran. Keberlanjutan fiskal memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunan secara konsisten tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap anggaran. Dengan pengelolaan keuangan yang sehat, kebijakan publik dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Stabilitas sistem keuangan juga menjadi prasyarat penting karena menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, perbankan, dan investor. Sistem keuangan yang stabil memungkinkan penyaluran kredit berjalan secara terukur, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Di sisi lain, sistem pembayaran yang aman, cepat, dan efisien mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Infrastruktur pembayaran yang semakin terintegrasi dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar, meningkatkan transparansi transaksi, serta mendorong inklusi keuangan di berbagai daerah.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa penciptaan iklim investasi yang kondusif memerlukan kerja bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Sinergi tersebut mencakup penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah juga perlu memastikan agar komunikasi dengan dunia usaha berlangsung terbuka, sehingga berbagai hambatan investasi dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih cepat.
Menurut Emil, Jawa Timur memiliki modal dasar yang kuat untuk menarik minat investor, terutama melalui sektor manufaktur dan pertanian. Sektor manufaktur menawarkan peluang pengembangan industri bernilai tambah, perluasan rantai pasok, dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, sektor pertanian menyediakan basis bahan baku sekaligus ruang bagi pengembangan hilirisasi, teknologi, dan agribisnis modern. Dukungan kebijakan serta kolaborasi lintas pemerintahan diharapkan mampu memperkuat daya tarik kedua sektor tersebut, sehingga investasi dapat memberikan manfaat luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan.
East Java Investment Forum (EJIF) 2026 akan berlangsung pada 1–2 Oktober 2026 sebagai ruang temu pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan calon investor. Forum ini menghadirkan berbagai peluang penanaman modal yang telah dipersiapkan untuk dapat ditindaklanjuti secara lebih konkret, baik melalui kerja sama langsung maupun penjajakan kemitraan strategis.
Salah satu daya tarik utama EJIF 2026 adalah penawaran 28 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO). Proyek-proyek tersebut memiliki total potensi investasi mencapai Rp73,7 triliun. Status ready to offer menunjukkan bahwa peluang yang diperkenalkan telah melalui tahap identifikasi dan penyusunan awal, sehingga investor dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sektor, lokasi, kebutuhan pembiayaan, serta kemungkinan skema pengembangannya.
Rangkaian proyek itu mencakup sejumlah bidang strategis, yaitu manufaktur, pariwisata, infrastruktur, dan agroindustri. Keragaman sektor tersebut mencerminkan kekuatan ekonomi Jawa Timur yang ditopang oleh basis industri, potensi destinasi wisata, kebutuhan pembangunan konektivitas, serta ketersediaan sumber daya pertanian dan perkebunan. Setiap bidang menawarkan karakter peluang yang berbeda, mulai dari pembangunan fasilitas produksi hingga pengolahan komoditas bernilai tambah.
Selain 28 proyek IPRO, forum ini juga menawarkan tujuh kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Kawasan-kawasan tersebut dapat menjadi pilihan bagi investor yang membutuhkan lokasi dengan dukungan infrastruktur, akses logistik, serta ekosistem usaha yang terintegrasi. Pemerintah daerah turut membawa 80 aset potensial yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Aset tersebut berpotensi mendukung proyek baru maupun perluasan usaha yang sudah berjalan.
Peluang investasi dalam EJIF 2026 juga diperkuat oleh sejumlah proyek potensial dari sektor perbankan. Kehadiran proyek-proyek ini membuka ruang bagi pembahasan pembiayaan dan kolaborasi investor, pengembang, serta institusi keuangan. Dengan cakupan penawaran yang beragam, forum tersebut diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan modal dengan proyek yang memiliki prospek pengembangan di Jawa Timur.
East Java Investment Forum (EJIF) 2026 menjadi ruang strategis yang mempertemukan berbagai pihak dalam ekosistem investasi dan dunia usaha. Forum ini menghubungkan pelaku usaha, calon investor, pemilik proyek, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan dalam satu rangkaian pertemuan yang berorientasi pada peluang kerja sama. Interaksi tersebut memungkinkan setiap pihak memahami kebutuhan, kapasitas, serta prospek proyek yang ditawarkan di Jawa Timur secara lebih komprehensif.
Kehadiran pemangku kepentingan dari berbagai sektor memperkuat fungsi EJIF sebagai jembatan proyek potensial dan sumber pembiayaan. Pemilik proyek dapat memaparkan rencana bisnis, kebutuhan investasi, serta skema kemitraan kepada calon mitra. Di sisi lain, investor memperoleh akses terhadap informasi mengenai potensi daerah, kesiapan proyek, dan dukungan kebijakan yang tersedia. Pemerintah daerah berperan menjelaskan keunggulan wilayah, infrastruktur, regulasi, serta kemudahan berusaha yang dapat mendukung realisasi investasi.
Forum tersebut juga melibatkan investor dan perwakilan dunia usaha dari sejumlah negara. Negara asal investor yang hadir atau menjadi bagian dari rangkaian EJIF mencakup Inggris, Belanda, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia. Keterlibatan mitra internasional ini menunjukkan luasnya jejaring ekonomi yang dibangun Jawa Timur sekaligus membuka peluang untuk memperluas kerja sama lintas negara. Minat tersebut dapat diarahkan pada berbagai bidang, mulai dari manufaktur, energi, infrastruktur, pangan, teknologi, hingga sektor jasa.
Pembahasan kemudian diperdalam melalui rangkaian diskusi panel yang menghadirkan Danantara Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur. Para narasumber membahas prospek investasi, arah pengembangan usaha, peluang hilirisasi, dan faktor yang memengaruhi daya saing proyek. Diskusi juga menyoroti dukungan pemerintah terhadap dunia usaha, termasuk penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian berusaha, penyediaan infrastruktur, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan demikian, pertemuan investor tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga forum untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan kebijakan dan dukungan kelembagaan.
