JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi nasional pendidikan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (5/10). Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini menjadi seruan bersama yang disampaikan BEM SI dalam rangka menyuarakan perhatian terhadap isu pendidikan.
Melalui seruan itu, BEM SI mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia untuk turut mengikuti aksi nasional pendidikan. Ajakan tersebut ditujukan kepada mahasiswa dari berbagai daerah sebagai bagian dari gerakan bersama yang berfokus pada persoalan pendidikan. Lokasi aksi yang diumumkan berada di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Informasi mengenai rencana aksi disampaikan BEM SI melalui akun Instagram resminya, @bem_si, pada Minggu (4/10). Pengumuman tersebut memuat jadwal pelaksanaan aksi, yakni Senin (5/10) mulai pukul 13.00 WIB, sekaligus seruan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Dengan pengumuman itu, BEM SI menyampaikan bahwa aksi nasional pendidikan akan berlangsung di Jakarta dan mengundang partisipasi mahasiswa secara luas.
Mahasiswa yang tergabung dalam aksi nasional Pendidikan BEM SI di depan DPR membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan pendidikan nasional. Agenda tersebut tidak hanya menyoroti satu kebijakan atau masalah tertentu, tetapi mencakup berbagai aspek yang menentukan kualitas dan keberlanjutan pendidikan. Mereka mendorong agar pemerintah dan parlemen memperhatikan persoalan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari akses masyarakat hingga tata kelola lembaga pendidikan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pembahasan regulasi pendidikan. Mahasiswa menilai aturan yang mengatur sektor pendidikan perlu disusun secara terbuka, konsisten, dan berpihak pada kepentingan publik. Regulasi diharapkan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi peserta didik, pendidik, maupun institusi pendidikan. Karena itu, proses penyusunan dan pembahasan kebijakan dinilai perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, guru, tenaga kependidikan, serta pengelola perguruan tinggi.
Tuntutan lain berkaitan dengan pendidikan gratis. Mahasiswa menyuarakan pentingnya akses pendidikan yang tidak terhambat oleh kemampuan ekonomi keluarga. Biaya pendidikan, baik pada jenjang dasar, menengah, maupun tinggi, dinilai perlu menjadi perhatian agar setiap warga negara memiliki kesempatan belajar yang setara. Pendidikan gratis juga dipandang harus didukung mekanisme pembiayaan yang jelas sehingga tidak mengurangi mutu layanan dan fasilitas pembelajaran.
Dalam aksi tersebut, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik turut menjadi sorotan. Mereka menuntut perbaikan pendapatan, kepastian kerja, perlindungan, serta penghargaan yang layak bagi pihak-pihak yang menjalankan proses pendidikan. Selain itu, mahasiswa menyoroti keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS), yang memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai dinilai diperlukan agar PTS dapat bertahan, meningkatkan kualitas akademik, dan tetap melayani masyarakat. Rangkaian tuntutan ini menunjukkan bahwa aksi BEM SI mencakup persoalan akses, tata kelola, kesejahteraan tenaga pendidik, dan keberlangsungan institusi pendidikan secara bersamaan.
Pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan utama yang dibawa BEM SI dalam aksi nasional di depan DPR. Tuntutan ini menempatkan persoalan biaya pendidikan sebagai isu publik yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak warga negara. Bagi organisasi mahasiswa tersebut, akses terhadap pendidikan tidak semestinya ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga, melainkan harus dijamin melalui kebijakan negara yang adil dan dapat dirasakan secara nyata.
Gagasan tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya daerah perkotaan atau kawasan yang memiliki fasilitas pendidikan lebih lengkap. BEM SI menegaskan bahwa masyarakat dari Aceh hingga Papua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa terbebani biaya yang menghambat keberlanjutan belajar. Cakupan nasional ini menunjukkan bahwa tuntutan pendidikan gratis diarahkan untuk menjawab kesenjangan akses antardaerah.
Tuntutan itu juga berlaku pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Jaminan pada tingkat dasar diperlukan agar setiap anak dapat memasuki sekolah dan menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi. Sementara itu, akses gratis di jenjang menengah dan perguruan tinggi dipandang penting untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan serta berpartisipasi dalam pembangunan.
Dalam seruannya, BEM SI menyampaikan bahwa “pendidikan gratis bukan sekadar janji, melainkan hak yang harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia.” Pernyataan tersebut menekankan perlunya pelaksanaan kebijakan yang terukur, bukan sekadar penyampaian komitmen dalam wacana politik. Negara dituntut menghadirkan pembiayaan yang memadai, layanan yang merata, serta mekanisme pengawasan agar kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat.
Dengan demikian, pendidikan gratis diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memenuhi hak dasar rakyat. Aksi BEM SI di depan DPR membawa pesan bahwa kebijakan pendidikan perlu dirancang dengan orientasi pemerataan, sehingga perbedaan wilayah dan latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang tertinggi.
Selain tuntutan mengenai pendidikan gratis, aksi nasional pendidikan BEM SI juga membawa perhatian terhadap pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Isu ini ditempatkan sebagai bagian penting dalam agenda mahasiswa karena kualitas serta keberlangsungan layanan pendidikan tidak terlepas dari kondisi para pendidik yang menjalankannya. Guru dan tenaga pendidik memiliki peran dalam memastikan proses pembelajaran dapat berlangsung, sehingga pemenuhan kesejahteraan mereka turut dikaitkan dengan upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Perhatian juga diberikan kepada keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS). Keberadaan PTS menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi dan turut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang dasar dan menengah. Karena itu, isu keberlanjutan PTS dibawa bersama agenda mahasiswa mengenai kebutuhan pemenuhan akses pendidikan secara menyeluruh, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa tuntutan dalam aksi tidak hanya berkaitan dengan satu jenjang pendidikan, tetapi juga mencakup unsur-unsur yang mendukung kesinambungan pendidikan.
Dengan membawa isu kesejahteraan guru dan tenaga pendidik serta keberlanjutan PTS, mahasiswa menyoroti kebutuhan agar akses pendidikan dapat tersedia sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kedua isu tersebut menjadi bagian dari materi yang disampaikan dalam aksi nasional pendidikan BEM SI di depan DPR. Aksi dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Senin (5/10) mulai pukul 13.00 WIB.
