Bogor | Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Polres Bogor pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kehadiran Rudy dalam pemeriksaan itu menandai pemenuhan panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang ditangani. Perkara ini masih berada dalam proses penyidikan, sehingga keterangan mengenai duduk perkara dan pihak yang berkaitan tetap menjadi ranah penyidik. Pemeriksaan sebagai saksi merupakan bagian dari pengumpulan informasi dan bahan penyidikan; status tersebut sendiri tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan seseorang dalam dugaan tindak pidana.
Dalam keterangannya, Rudy menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung proses hukum yang berjalan. Ia menyatakan pemerintah daerah siap membantu penyidik dengan menyediakan data maupun memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan. Dukungan tersebut, menurut pernyataannya, ditujukan agar proses penyidikan dapat berlangsung sesuai ketentuan dan kebutuhan aparat penegak hukum. Rudy juga menegaskan kesediaannya untuk menjawab pertanyaan penyidik secara terbuka serta menyampaikan informasi yang diketahuinya. Ia berkomitmen memberikan keterangan sebenar-benarnya dan menyerahkan data selengkap-lengkapnya. Pernyataan itu mencerminkan sikap kooperatif pemerintah daerah terhadap permintaan penyidik, tanpa mengubah prinsip bahwa fakta dan kesimpulan perkara harus ditetapkan melalui proses hukum berdasarkan alat bukti serta hasil penyidikan yang berlaku.
Kesiapan memberikan data dan keterangan mencakup dukungan terhadap kebutuhan pemeriksaan yang disampaikan penyidik. Rudy tidak merinci materi yang ditanyakan ataupun dokumen tertentu yang diminta. Karena itu, informasi mengenai isi pemeriksaan dan perkembangan penyidikan tetap perlu merujuk pada keterangan resmi KPK. Pemerintah daerah menyatakan terbuka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sementara penyidik bertanggung jawab menilai informasi yang diterima dan menindaklanjuti setiap temuan sesuai prosedur. Komitmen untuk menyampaikan keterangan secara jujur serta melengkapi data menjadi bagian dari sikap yang disampaikan Rudy setelah pemeriksaan. Hal itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa ia terlibat dalam perkara; penetapan fakta dan pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan melalui proses hukum yang sedang berjalan.
Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pemeriksaan yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan sejumlah persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam keterangannya, ia menyebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Dinas Pendidikan sebagai beberapa instansi yang terkait dalam cakupan pemeriksaan. Ia juga menyatakan bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah lain serta program pemerintah turut menjadi bagian dari hal-hal yang sedang ditelusuri. Keterangan tersebut menggambarkan luasnya lingkup persoalan yang disebut, tanpa merinci perkara atau dugaan tertentu.
Rudy tidak menguraikan substansi materi pemeriksaan yang ditanyakan kepadanya. Menurutnya, penyampaian penjelasan kepada masyarakat mengenai materi tersebut merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, ia memilih untuk tidak memberikan detail yang belum disampaikan secara resmi oleh lembaga antirasuah tersebut. Sikap ini juga berarti informasi mengenai fokus, isi, maupun perkembangan pemeriksaan perlu merujuk pada keterangan KPK, bukan pada dugaan atau penafsiran dari pihak lain.
Ia turut menjelaskan bahwa dalam beberapa hari atau pekan terakhir, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk dirinya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemeriksaan melibatkan lebih dari satu orang, tetapi Rudy tidak menyebut siapa saja pihak lainnya ataupun menjabarkan keterangan yang diberikan. Ia juga tidak memaparkan urutan pemeriksaan atau materi yang dibahas. Dengan demikian, informasi yang disampaikan sejauh ini terbatas pada instansi dan program yang disebut berkaitan dengan persoalan tersebut, serta adanya permintaan keterangan kepada sejumlah pihak. Publik masih perlu menunggu penjelasan resmi KPK untuk mengetahui rincian yang dapat dibuka. Sampai ada keterangan lebih lanjut, tidak tepat menyimpulkan substansi pemeriksaan hanya dari penyebutan beberapa instansi atau program. Rudy menyatakan kesiapan untuk membuka data apabila diperlukan dalam proses penyidikan, sementara kewenangan menjelaskan perkembangan dan materi pemeriksaan kepada publik tetap berada pada KPK. Batas informasi itu penting agar pemberitaan tetap berpegang pada keterangan yang tersedia, tidak menambahkan rincian yang belum diungkap, serta membedakan pernyataan pihak yang diperiksa dari penjelasan resmi penyidik. Dengan demikian, cakupan pemeriksaan dapat diberitakan secara hati-hati dan proporsional.Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik memeriksa Rudy Susmanto sebagai saksi pada 29 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Polres Bogor, Kabupaten Bogor. Keterangan ini menjelaskan lokasi dan waktu pemeriksaan, sekaligus menempatkan Rudy dalam kapasitas sebagai saksi dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. Status tersebut berbeda dari penetapan sebagai tersangka dan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
Budi menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan di Kabupaten Bogor karena terdapat saksi-saksi lain yang juga dimintai keterangan di wilayah tersebut. Dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi yang sama, penyidik dapat menjalankan rangkaian pemeriksaan secara lebih efektif. Keterangan para saksi menjadi bagian dari proses pengumpulan informasi dan bahan untuk menguji perkara. Seperti dalam penyidikan lainnya, KPK perlu mencocokkan keterangan yang diperoleh dengan bukti serta informasi relevan sebelum menarik kesimpulan mengenai dugaan tindak pidana.
Perkara yang ditangani KPK mencakup dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Uang yang diduga diterima itu disebut bersumber dari pemotongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Dugaan tersebut masih menjadi materi penyidikan, sehingga rincian mengenai aliran dana, pihak-pihak yang terkait, maupun bentuk peran masing-masing perlu merujuk pada keterangan resmi dan perkembangan penanganan perkara. Penyebutan dugaan dalam proses hukum tidak sama dengan putusan bersalah.
Selain itu, KPK juga menyidik dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dua pokok perkara tersebut menjadi konteks penting untuk memahami pemeriksaan saksi, tetapi informasi yang tersedia tidak merinci hubungan setiap saksi dengan masing-masing dugaan. Pemeriksaan Rudy di Polres Bogor merupakan salah satu langkah penyidik dalam meminta keterangan, bukan pengumuman mengenai hasil akhir perkara. Perkembangan berikutnya bergantung pada proses penyidikan dan penjelasan resmi KPK.
Dalam perkembangan penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, KPK sebelumnya menyebut telah mengamankan uang sebesar Rp1,5 miliar pada Agustus 2026. Uang tersebut menjadi salah satu bagian yang ditelusuri penyidik dalam perkara terkait dugaan penerimaan uang. Setelah melakukan penyelidikan, KPK meningkatkan penanganan perkara itu ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan umum. Langkah tersebut menandai bahwa proses hukum berlanjut untuk mengumpulkan dan menguji bukti, termasuk menelusuri asal-usul uang serta kemungkinan keterkaitannya dengan pihak-pihak di lingkungan pemerintahan daerah. Perkembangan ini perlu dipahami sesuai keterangan resmi lembaga penegak hukum, tanpa menyimpulkan lebih jauh sebelum proses pembuktian berlangsung.
Sebagai bagian dari penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Bogor. Pada 27 Agustus 2026, penyidik menggeledah kantor Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor Dinas Pendidikan. Tindakan tersebut merupakan langkah untuk mencari serta mengamankan barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara. Hingga informasi yang disampaikan dalam perkembangan ini, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara penerimaan uang yang ditangani berdasarkan surat perintah penyidikan umum tersebut. Karena itu, penggeledahan dan penyidikan tidak dengan sendirinya menunjukkan kesalahan pihak tertentu; penetapan status hukum tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan bukti dan tahapan yang berlaku.
Menanggapi proses hukum tersebut Rudy Susmanto.
Baca juga: Gerak Cepat TNI Bantu Tangani Dampak Banjir Bandang di Kabupaten Solok Sumbar | Warga Resah, Arena Judi Sabung Ayam Disebut Berpindah-pindah di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri | Sudah Ditutup, Kok Muncul Lagi? Sabung Ayam di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri
