Kota Bekasi Tri Adhianto | Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani pembaruan kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang untuk lima tahun ke depan. Namun, dokumen kesepakatan yang diperbarui itu belum mencantumkan pembangunan flyover di Kemang Pratama maupun Simpang Pasar Bantargebang. Dengan demikian, kedua usulan infrastruktur tersebut belum menjadi bagian dari perjanjian baru. Ketiadaan dalam dokumen tidak serta-merta berarti usulan telah ditolak atau dipastikan batal.
Pembaruan kerja sama berfokus pada keberlanjutan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah yang berada di Bantargebang, Kota Bekasi, tetapi melayani kebutuhan penanganan sampah DKI Jakarta. Perjanjian untuk periode lima tahun berikutnya menjadi dasar bagi kedua pemerintah dalam melanjutkan hubungan pengelolaan tersebut. Sementara itu, kebutuhan pembangunan flyover berkaitan dengan persoalan akses, arus kendaraan, serta dampak lalu lintas di kawasan sekitar. Karena memiliki lingkup dan pembahasan tersendiri, usulan tersebut belum tercatat sebagai komitmen dalam dokumen kerja sama yang ditandatangani.
Posisi ini penting dibedakan dari keputusan akhir mengenai nasib proyek. Tidak dicantumkannya flyover dalam perjanjian menunjukkan bahwa pembangunannya belum disepakati melalui dokumen tersebut, bukan bahwa pemerintah telah menutup kemungkinan untuk membahasnya di kemudian hari. Usulan di Kemang Pratama dan Simpang Pasar Bantargebang dapat memerlukan kajian teknis, pembahasan pembiayaan, serta koordinasi antarpemerintah sebelum memperoleh kepastian. Sampai terdapat keterangan atau kesepakatan lanjutan, status kedua proyek sebaiknya dipahami sebagai usulan yang belum masuk dalam pembaruan kerja sama. Karena itu, warga dan pihak terkait masih perlu menunggu penjelasan mengenai jalur pembahasan berikutnya, termasuk apakah rencana akan diproses melalui forum atau dokumen terpisah. Pembaruan perjanjian pengelolaan TPST dan keputusan tentang pembangunan infrastruktur merupakan dua hal yang berkaitan dengan kawasan yang sama, tetapi belum otomatis memiliki status yang sama. Pemerintah daerah masih dapat menyampaikan perkembangan setelah proses koordinasi berlangsung. Untuk saat ini, informasi yang tersedia hanya menegaskan bahwa kerja sama TPST diperpanjang lima tahun, sedangkan kedua flyover tidak tercantum di dalamnya.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam membicarakan kemungkinan pembangunan dua flyover di sekitar TPST Bantargebang. Pernyataan itu disampaikan setelah penandatanganan pembaruan perjanjian kerja sama di Balai Kota Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurut Tri, rencana infrastruktur tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi anggaran pihak-pihak yang terlibat, termasuk kapasitas pemerintah provinsi untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
Tri juga menekankan bahwa aspek efisiensi perlu diperhatikan dalam penyusunan program kerja sama. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan penentuan prioritas dan penggunaan anggaran, sehingga usulan pembangunan perlu ditinjau sesuai ruang lingkup kesepakatan serta kemampuan pendanaan. Ia tidak menyebut pembangunan dua jembatan layang itu sebagai bagian dari komitmen yang sudah disepakati dalam pembaruan perjanjian. Dengan demikian, keberadaan rencana tersebut belum dapat dipahami sebagai proyek yang telah dipastikan akan dibangun.
Meski demikian, Tri menyatakan pembangunan flyover masih menjadi harapan. Ia menjelaskan bahwa usulan itu tidak termaktub dalam konsep kerja sama yang ada, sehingga belum tercantum sebagai program resmi dalam perjanjian yang baru ditandatangani. Pernyataan tersebut membedakan aspirasi Pemerintah Kota Bekasi dan hal-hal yang secara formal telah disepakati bersama. Harapan itu tetap terbuka untuk dibahas lebih lanjut, tetapi realisasinya bergantung pada proses pembicaraan berikutnya serta pertimbangan anggaran dan efisiensi.
Penjelasan Wali Kota Bekasi tersebut memberi gambaran bahwa pembaruan kerja sama berfokus pada ketentuan yang disepakati, sedangkan pembangunan dua flyover masih berada di luar cakupan konsep saat ini. Pembahasan mengenai infrastruktur itu memerlukan kejelasan mengenai kebutuhan, skema pembiayaan, dan kesediaan para pihak. Bagi warga yang menantikan akses lebih lancar di sekitar TPST Bantargebang, pernyataan Tri menegaskan bahwa pembangunan jembatan layang masih merupakan harapan, bukan keputusan final. Kemampuan fiskal DKI menjadi salah satu faktor penting, bersama kebutuhan untuk memastikan rencana tersebut efisien dan dapat dimasukkan dalam kerja sama pada tahap berikutnya.
Dua usulan pembangunan flyover yang disebut dalam pembahasan berada di kawasan Kemang Pratama dan Simpang Pasar Bantargebang, Kota Bekasi. Kedua lokasi tersebut menjadi titik yang diajukan untuk proyek flyover. Penyebutan dua kawasan ini menjelaskan tempat usulan berada, tetapi belum dengan sendirinya menerangkan bentuk akhir rencana pembangunan maupun tahapan pelaksanaannya.
Kemang Pratama merupakan salah satu lokasi yang masuk dalam usulan. Dalam bahan yang tersedia, kawasan ini disebut sebagai titik pembangunan flyover yang diajukan. Informasi tersebut dapat dipahami sebagai penanda lokasi proyek yang diusulkan, tanpa adanya rincian tambahan mengenai bagian kawasan yang akan menjadi fokus, kondisi lalu lintas, atau desain yang direncanakan. Karena itu, keterangan tentang Kemang Pratama perlu dibatasi pada statusnya sebagai salah satu lokasi usulan.
Titik lainnya adalah Simpang Pasar Bantargebang, yang juga berada di Kota Bekasi. Persimpangan ini disebut sebagai lokasi untuk usulan flyover kedua. Dengan demikian, dua proyek yang dimaksud sama-sama berupa flyover, namun ditempatkan pada kawasan berbeda: satu di Kemang Pratama dan satu lagi di Simpang Pasar Bantargebang. Penyebutan tersebut membedakan kedua usulan berdasarkan lokasi, bukan berdasarkan rincian teknis atau skala pekerjaan.
Informasi yang ada belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai spesifikasi masing-masing proyek. Tidak disebutkan nilai anggaran, jadwal pembangunan, desain, ataupun pihak yang akan melaksanakan pekerjaan. Oleh sebab itu, lokasi dan jenis proyek merupakan hal utama yang dapat dipastikan dari bahan tersebut. Rincian lain tidak dapat disimpulkan hanya dari penyebutan Kemang Pratama dan Simpang Pasar Bantargebang sebagai titik yang diusulkan.
Kedua lokasi itu juga perlu dibaca dalam konteks bahwa proyek masih disebut sebagai usulan. Keterangan tersebut tidak memastikan bahwa pembangunan telah dimulai atau bahwa keputusan akhir telah ditetapkan. Untuk saat ini, informasi yang dapat disampaikan terbatas pada dua kawasan yang tercantum dan rencana bentuk infrastruktur berupa flyover. Penjelasan yang lebih lengkap mengenai tindak lanjut maupun pelaksanaan proyek memerlukan informasi tambahan yang belum tersedia dalam bahan sumber.
Tri berharap pembangunan dua flyover di Bekasi tetap dapat dipertimbangkan ketika kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang disesuaikan pada masa mendatang. Meski usulan tersebut belum masuk dalam perpanjangan kesepakatan yang diperbarui, ia menilai kebutuhan infrastruktur itu masih relevan untuk dibahas dalam penyesuaian berikutnya. Harapan tersebut berkaitan dengan kondisi lalu lintas di persimpangan sebidang yang digunakan oleh masyarakat maupun kendaraan pengangkut sampah menuju kawasan TPST.
Persimpangan sebidang mempertemukan arus kendaraan yang melintas dengan perjalanan truk pengangkut sampah. Ketika arus bertemu di titik yang sama, pergerakan kendaraan dapat melambat dan antrean berpotensi terjadi. Situasi itu dirasakan oleh pengguna jalan yang menjalankan kegiatan sehari-hari, sekaligus oleh kendaraan operasional yang mengangkut sampah. Karena itu, pembangunan flyover dipandang sebagai salah satu usulan yang penting untuk membantu mengurai kemacetan di lokasi tersebut.
Flyover dapat memisahkan sebagian arus lalu lintas yang saat ini bertemu pada persimpangan sebidang. Dengan pemisahan itu, perjalanan masyarakat dan kendaraan pengangkut sampah diharapkan dapat berlangsung lebih lancar, meskipun hasilnya akan bergantung pada perencanaan serta pelaksanaan proyek. Penilaian bahwa infrastruktur ini dibutuhkan menjadi alasan Tri berharap usulan dua flyover tidak terabaikan dalam pembahasan kerja sama pada periode mendatang. Harapan tersebut tidak sama dengan keputusan bahwa pembangunan telah disetujui atau akan segera dimulai.
Statusnya saat ini tetap terbatas pada fakta bahwa.
Baca juga: Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko | Hadiri Peringatan 10 Tahun Hubungan Jiangxi–Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Dari Perdagangan ke Investasi dan Basis Produksi
