Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta agar penyaluran bantuan sosial dan operasi pasar dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Arahan tersebut menekankan bahwa pengendalian harga perlu dipersiapkan sejak dini, bukan hanya dilakukan ketika kenaikan harga sudah terjadi. Dengan langkah yang konsisten, pemerintah diharapkan dapat menjaga pasokan tetap tersedia sekaligus membantu masyarakat menghadapi kebutuhan belanja yang meningkat pada akhir tahun.
Tito menyampaikan arahan itu dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi terbatas pangan tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Pembahasan berlangsung dalam konteks persiapan menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru, ketika pola konsumsi dan pergerakan masyarakat biasanya berubah. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pengendalian pangan dapat diterapkan secara terarah.
Permintaan terhadap berbagai bahan pangan diperkirakan meningkat selama libur akhir tahun seiring bertambahnya mobilitas masyarakat. Perjalanan untuk berlibur maupun berkumpul bersama keluarga dapat mendorong kebutuhan makanan dan minuman di rumah tangga, pusat perdagangan, serta kawasan tujuan perjalanan. Apabila peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi ketersediaan pasokan dan distribusi yang memadai, tekanan terhadap harga berpotensi menguat.
Dalam situasi demikian, bantuan sosial dapat membantu menjaga daya beli kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama ketika pengeluaran rumah tangga bertambah. Sementara itu, operasi pasar dapat menjadi sarana untuk menyediakan komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau dan membantu meredam gejolak harga di tingkat konsumen. Pelaksanaan kedua langkah secara berkelanjutan memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat selama periode tersebut.
Efektivitas upaya ini juga bergantung pada pemantauan harga dan pasokan secara rutin. Informasi dari daerah dapat membantu pemerintah mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan serta wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan operasi pasar dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga persiapan menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 berlangsung lebih responsif.
Di tengah potensi tekanan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026–2027, bantuan sosial dipandang sebagai salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat. Tito menilai dukungan tersebut dapat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga, sekaligus menopang kemampuan mereka memenuhi kebutuhan ketika biaya pangan berpotensi meningkat. Dengan daya beli yang lebih terjaga, tekanan yang dirasakan rumah tangga akibat perubahan harga dapat diredam.
Menurut Tito, penyaluran bantuan sosial tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga dapat berperan melalui dukungan sesuai kapasitas dan kemampuan anggaran masing-masing. Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya menjaga daya beli dapat melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Ruang bagi pemda untuk berkontribusi bukan berarti setiap daerah harus mengambil langkah dengan bentuk atau skala yang sama, melainkan menyesuaikan dukungan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Pelibatan pemerintah daerah penting dalam konteks antisipasi tekanan harga, karena respons terhadap kondisi ekonomi perlu mempertimbangkan kapasitas masing-masing pemerintah. Tito menekankan adanya peluang bagi pemda untuk memberikan bantuan sosial, bukan kewajiban untuk menyediakan dukungan di luar kemampuan anggaran. Karena itu, kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah dan sejauh mana dukungan dapat diberikan. Prinsip tersebut memberi ruang bagi daerah untuk mengambil peran secara terukur.
Gagasan ini melengkapi langkah pemerintah pusat dalam menjaga daya beli menjelang periode Nataru. Ketika harga pangan berpotensi tertekan, bantuan sosial dapat menjadi bagian dari upaya meredam dampak terhadap masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap perlu berpijak pada kapasitas anggaran pemerintah yang terlibat. Inti pandangan Tito adalah bahwa pemda memiliki ruang untuk ikut menyalurkan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing. Dengan demikian, kontribusi daerah dapat berjalan berdampingan dengan peran pemerintah pusat tanpa mengabaikan batas anggaran yang dimiliki.
Tito meminta Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pihak terkait untuk terus menggelar operasi pasar sebagai salah satu langkah menjaga keterjangkauan harga menjelang Natal dan Tahun Baru 2026–2027. Namun, pelaksanaan intervensi tersebut perlu disusun secara terarah, bukan sekadar memperbanyak kegiatan di berbagai tempat. Operasi pasar akan lebih efektif apabila dirancang berdasarkan kondisi harga yang benar-benar terjadi di lapangan.
Untuk menentukan prioritas, pemerintah perlu menggunakan data yang menunjukkan kabupaten mana yang sedang mengalami tekanan harga. Informasi tersebut membantu pelaksana mengenali wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat dan memastikan dukungan tidak tersebar tanpa mempertimbangkan tingkat urgensi. Data juga perlu memperlihatkan komoditas yang harganya mengalami tekanan, sehingga bentuk intervensi dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi di tiap wilayah.
Pendekatan berbasis data ini berbeda dari operasi pasar yang dilakukan secara merata, dengan pola kegiatan serupa di setiap daerah tanpa melihat perkembangan harga setempat. Ketika kondisi antarwilayah tidak sama, pembagian intervensi secara seragam berisiko membuat dukungan kurang tepat sasaran. Sebagian daerah mungkin membutuhkan respons segera, sementara daerah lain tidak menghadapi tekanan yang sama. Karena itu, keputusan mengenai lokasi dan fokus operasi sebaiknya mengikuti bukti yang tersedia, bukan hanya jadwal atau cakupan kegiatan yang telah ditetapkan secara umum.
Koordinasi Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, pemerintah daerah, dan pihak terkait menjadi penting agar data dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang konsisten. Pemantauan harga perlu menjadi dasar untuk menentukan lokasi pelaksanaan, sedangkan informasi tentang komoditas yang terdampak membantu menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan. Dengan cara ini, operasi pasar dapat diarahkan kepada masyarakat dan wilayah yang paling memerlukannya, sekaligus menghindari kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tekanan harga.
Permintaan Tito tersebut menekankan bahwa operasi pasar tetap perlu berjalan, tetapi efektivitasnya bergantung pada ketepatan sasaran. Penggunaan data kabupaten dan komoditas memungkinkan pemerintah menyesuaikan respons terhadap perubahan kondisi, bukan menerapkan langkah yang sama di semua tempat. Pemantauan yang berkelanjutan juga membantu pihak terkait memperbarui prioritas apabila tekanan harga berubah, sehingga intervensi menjelang Nataru dapat lebih relevan dengan kebutuhan setiap wilayah.
Untuk meredam tekanan inflasi pada Desember 2026, Tito mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah yang dapat menahan kenaikan biaya masyarakat. Usulan tersebut mencakup subsidi listrik, tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta subsidi angkutan udara. Kebijakan itu dinilai perlu dikaji sebagai bagian dari antisipasi menghadapi peningkatan kebutuhan dan pergerakan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027.
Mobilitas yang meningkat pada akhir tahun berpotensi mendorong ongkos perjalanan, terutama ketika permintaan terhadap berbagai moda transportasi naik dalam waktu bersamaan. Jika biaya transportasi bertambah, dampaknya dapat terasa pada pengeluaran rumah tangga dan harga barang maupun jasa yang bergantung pada distribusi. Karena itu, pengendalian tekanan harga tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pokok, tetapi juga keterjangkauan perjalanan. Tambahan pasokan BBM bersubsidi, misalnya, dapat membantu mengantisipasi kebutuhan perjalanan darat yang meningkat, sedangkan dukungan bagi angkutan udara diarahkan untuk menjaga biaya perjalanan tetap terkendali.
Tito juga meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai agar tarif pesawat tetap wajar selama periode dengan permintaan perjalanan tinggi. Maskapai diharapkan tidak menjadikan lonjakan penumpang sebagai alasan untuk mengejar keuntungan maksimal. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan tarif mempertimbangkan kemampuan masyarakat sekaligus kondisi operasional penerbangan.
Baca juga: Jadwal Pertandingan Pekan Keempat Super League 2026/2027 | Prediksi Musim Hujan 2026/2027: Apa yang Diharapkan Oleh BMKG | Strategi Penyediaan SDM Lokal Berdasarkan Data Tenaga Kerja Asing
