Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pemerintahannya. Ia menyampaikan bahwa jabatan presiden tidak seharusnya menjadi tujuan apabila rakyat tetap hidup dalam kemiskinan. Menurut Prabowo, lebih baik dirinya tidak menjadi presiden daripada memimpin negara ketika masyarakatnya terus hidup miskin. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026.
Penegasan itu menempatkan kondisi kehidupan masyarakat sebagai ukuran penting bagi kepemimpinan pemerintah. Prabowo menyatakan bahwa tanggung jawab seorang presiden berkaitan dengan keadaan rakyat, terutama apakah mereka dapat keluar dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Ia menekankan bahwa keberadaan pemerintah harus berhubungan dengan upaya mencapai tujuan tersebut, bukan sekadar menjalankan jabatan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan pandangannya secara langsung kepada peserta rapat koordinasi nasional. Pesan yang disampaikannya berangkat dari prinsip bahwa rakyat tidak semestinya terus menjalani kehidupan miskin sementara pemerintah memimpin. Karena itu, ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang harus dituju dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan fokus yang ia sampaikan mengenai hasil yang diharapkan dari kepemimpinan nasional.
Rapat koordinasi TPAKD di Jakarta itu menjadi konteks bagi penyampaian komitmen tersebut. Di hadapan para peserta, Prabowo menghubungkan makna jabatan presiden dengan keadaan rakyat yang dipimpin. Ia tidak ingin kepemimpinan berlangsung tanpa perubahan pada kondisi masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan. Pokok pernyataannya tetap pada tujuan agar rakyat sejahtera dan tidak terus berada dalam keadaan miskin.
Komitmen yang disampaikan itu menegaskan bahwa kesejahteraan bukan sekadar istilah dalam agenda pemerintahan, melainkan tujuan yang ia kaitkan langsung dengan tanggung jawab sebagai presiden. Prabowo menyatakan bahwa apabila rakyat terus hidup miskin, dirinya lebih baik tidak menjadi presiden. Pesan tersebut menjadi inti pernyataannya dalam pertemuan TPAKD pada 22 Oktober 2026, yakni pemerintahan harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam arah kebijakan yang disampaikannya, Prabowo menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan perlu bertumpu pada penggerakan perekonomian masyarakat secara luas. Pertumbuhan, menurut penekanannya, tidak semestinya hanya dirasakan oleh kelompok atau pelaku ekonomi di tingkat atas. Masyarakat di tingkat bawah juga perlu menjadi bagian dari kegiatan ekonomi dan memperoleh manfaat dari perkembangan yang berlangsung. Dengan cara pandang tersebut, pemerataan ditempatkan sebagai bagian penting dari tujuan pembangunan, bukan sekadar dampak yang diharapkan muncul setelah ekonomi tumbuh.
Prabowo juga menyoroti pentingnya memberi perhatian kepada daerah-daerah. Ia menyampaikan bahwa pembangunan dan penguatan ekonomi tidak seharusnya terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja, sementara daerah lain tertinggal. Seluruh daerah perlu memperoleh ruang untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Penekanan ini menunjukkan arah kebijakan yang berupaya membawa manfaat ekonomi lebih dekat kepada masyarakat di berbagai wilayah, termasuk mereka yang selama ini berada jauh dari pusat kegiatan ekonomi.
Dalam penyampaiannya, ia menyatakan rencana untuk membangun seluruh daerah. Gagasan tersebut menggarisbawahi luasnya cakupan pembangunan yang ingin dituju: bukan hanya kawasan yang telah maju, melainkan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Pembangunan daerah dipandang berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan merasakan peningkatan kesejahteraan. Namun, arah yang disampaikan itu merupakan penegasan tujuan dan perhatian pemerintah; rincian pelaksanaan maupun bentuk program tertentu tidak dijabarkan dalam pernyataan tersebut.
Pesan utamanya adalah bahwa perekonomian hendak digerakkan dari atas sekaligus dari bawah, dengan daerah sebagai bagian penting dalam upaya pemerataan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat luas sebagai pihak yang perlu merasakan hasil pembangunan, sementara pengembangan seluruh daerah menjadi orientasi yang dinyatakan. Dengan demikian, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dipaparkan sebagai sasaran yang saling berkaitan: pertumbuhan diharapkan melibatkan lebih banyak masyarakat dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Pernyataan tersebut memberi gambaran tentang prioritas umum yang disampaikan Prabowo dalam acara itu, tanpa menetapkan rincian kebijakan teknis di luar hal-hal yang disebutkan.
Dalam pesannya kepada para kepala daerah, Prabowo meminta agar mereka tidak merasa cemas mengenai alokasi anggaran bagi kabupaten dan provinsi. Ia menyampaikan bahwa pemerintahannya tidak bermaksud mengurangi dana yang ditujukan untuk kabupaten. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai penegasan mengenai arah kebijakan yang ia janjikan, sekaligus respons terhadap kekhawatiran pemerintah daerah terkait kemampuan membiayai program pelayanan publik dan pembangunan. Bagi daerah, kepastian mengenai dukungan anggaran menjadi penting karena berpengaruh pada perencanaan kegiatan, penentuan prioritas, serta keberlanjutan layanan kepada masyarakat. Namun, pesan tersebut merupakan klaim dan komitmen Prabowo, bukan keterangan tentang realisasi anggaran yang telah diverifikasi secara terpisah.
Prabowo juga berjanji bahwa aliran anggaran kepada kabupaten dan provinsi pada masa pemerintahannya akan lebih besar dibandingkan sebelum masa pemerintahannya. Dengan menyampaikan janji itu, ia memberi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin menjaga dukungan fiskal bagi daerah dan memperkuat kapasitas pemerintah lokal dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya meyakinkan para kepala daerah bahwa kebutuhan daerah tetap menjadi perhatian. Meski demikian, besaran, mekanisme, dan waktu penyaluran anggaran tidak dijelaskan secara terperinci dalam pesan tersebut. Karena itu, janji peningkatan aliran dana perlu dibedakan dari keputusan anggaran resmi maupun angka yang sudah terealisasi.
Bagi kepala daerah, pesan ini dapat menjadi dasar untuk melanjutkan komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai kebutuhan dan prioritas wilayah masing-masing. Pada tahap berikutnya, realisasi dukungan akan bergantung pada kebijakan anggaran yang ditetapkan, proses pembahasan, serta pelaksanaan penyaluran dana. Pemantauan terhadap dokumen anggaran dan laporan realisasi tetap diperlukan agar publik dapat menilai apakah komitmen tersebut diwujudkan. Dengan demikian, pernyataan Prabowo memberikan gambaran tentang janji dukungan fiskal, tetapi belum dengan sendirinya memastikan bahwa setiap kabupaten atau provinsi akan menerima tambahan dana dengan jumlah tertentu. Kejelasan kebijakan dan transparansi pelaksanaan akan membantu daerah menyusun rencana secara lebih terukur dan menjelaskan hasilnya kepada masyarakat.Prabowo meyakini anggaran yang disalurkan ke daerah akan lebih banyak pada tahun berikutnya. Pernyataan tersebut menegaskan perhatian terhadap dukungan bagi daerah dalam arah pembangunan yang ia sampaikan. Namun, keyakinan mengenai bertambahnya anggaran itu tidak disertai rincian nominal ataupun jadwal penyaluran. Karena itu, hal yang dapat ditegaskan adalah harapan Prabowo bahwa alokasi untuk daerah akan meningkat, bukan besaran atau waktu realisasinya.
Keyakinan tersebut berkaitan langsung dengan fokus yang ia nyatakan, yaitu menggerakkan ekonomi secara merata dari bawah dan membangun daerah-daerah. Dalam kerangka itu, perhatian pada anggaran daerah ditempatkan sebagai bagian dari tujuan yang lebih luas: mendorong kegiatan ekonomi agar tidak hanya berpusat pada satu kawasan, sekaligus memberi perhatian pada pembangunan di berbagai daerah. Penekanan pada pemerataan menunjukkan bahwa arah yang disampaikan mencakup wilayah di luar pusat-pusat pertumbuhan, tanpa merinci bentuk program atau mekanisme pelaksanaannya.
Fokus menggerakkan ekonomi dari bawah juga menempatkan daerah sebagai bagian penting dalam pembicaraan mengenai kesejahteraan dan pemerataan. Prabowo mengaitkan arah tersebut dengan pembangunan daerah-daerah, sementara keyakinannya tentang anggaran tahun berikutnya menunjukkan harapan akan dukungan yang lebih besar bagi wilayah. Kedua hal itu selaras dalam pernyataannya, tetapi tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan hasil kebijakan ataupun dampaknya.
Baca juga: Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko | Bamsoet Apresiasi Nikah Massal Bersama Perkumpulan Bumi Alumni UNPAD, Hadirkan Kepedulian Sosial dan Gerakkan Ekonomi Alumni | Dampingi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Borobudur, Bamsoet Tegaskan Lapas Harus Mampu Membentuk Warga Binaan yang Siap Hidup Taat Hukum
