Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana bahwa calon wakil presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Menurut Yusril, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarang calon pengganti berasal dari luar partai-partai pengusung tersebut. Dengan demikian, persyaratan asal partai yang beredar dalam perbincangan publik itu tidak dapat dipandang sebagai aturan yang sudah ditetapkan.
Yusril menyampaikan tanggapan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 November. Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai sosok pengganti tidak seharusnya bertumpu pada anggapan bahwa calon harus berasal dari kelompok partai tertentu. Dalam konteks aturan yang berlaku, menurutnya, tidak ada larangan tegas yang mewajibkan calon tersebut berasal dari partai politik yang mengusung Prabowo pada pemilihan presiden lalu. Penjelasan itu membedakan wacana politik yang berkembang dan ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur pencalonan.
Pernyataan tersebut sekaligus memberi konteks terhadap diskusi mengenai kemungkinan perubahan posisi wakil presiden apabila Gibran tidak lagi menjalankan jabatan itu. Isu tentang siapa yang berhak mengajukan atau menentukan pengganti dapat memunculkan beragam tafsir, terutama karena berkaitan dengan dukungan partai dan mekanisme konstitusional. Yusril menekankan tidak adanya aturan yang membatasi pilihan berdasarkan keanggotaan dalam partai pengusung, sehingga asal partai bukan syarat yang dapat dipastikan dari ketentuan tersebut. Namun, keterbukaan mengenai asal partai tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan tentang proses penggantian ataupun pihak yang mengambil keputusan. Aspek-aspek itu perlu dibaca berdasarkan aturan yang relevan dan kewenangan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan spekulasi mengenai komposisi koalisi. Tanggapan Yusril berfokus pada satu pokok, yakni tidak ada larangan tegas yang mensyaratkan calon wakil presiden pengganti Gibran harus berasal dari partai politik pengusung Prabowo dalam Pilpres 2024.
Yusril menjelaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden yang kosong bukan persoalan tanpa dasar hukum. Ketentuan mengenai proses tersebut telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang memuat mekanisme kelembagaan terkait pemilihan pengganti. Aturan itu menjadi rujukan bagi langkah yang perlu ditempuh apabila jabatan wakil presiden tidak lagi terisi. Dengan demikian, pembahasan mengenai kemungkinan adanya pengganti perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, bukan semata-mata sebagai wacana politik.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak menentukan siapa sosok yang seharusnya mengisi posisi tersebut. Keputusan mengenai calon pengganti Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo, sebab penentuan wakil presiden dalam situasi tersebut merupakan kewenangan presiden yang sedang menjabat. Pandangan ini menempatkan presiden sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menilai pilihan yang tersedia dan mengambil langkah sesuai ketentuan. Karena itu, nama yang kelak dipertimbangkan tidak dapat ditetapkan oleh pihak lain sebelum presiden menggunakan kewenangannya.
Dalam menjalankan proses itu, Prabowo dapat berkonsultasi dengan siapa pun yang dinilai relevan, termasuk meminta pertimbangan hukum untuk memahami prosedur dan konsekuensi dari setiap langkah. Konsultasi tersebut dapat membantu memastikan bahwa tindakan pemerintah sejalan dengan aturan serta memperhatikan kebutuhan kelembagaan. Setelah mempertimbangkan berbagai masukan, presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sebagaimana mekanisme yang berlaku. MPR kemudian menjalankan peran sesuai ketentuan perundang-undangan dalam proses pemilihan. Namun, konsultasi tidak mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan dari presiden. Yusril menekankan bahwa penilaian atas sosok yang akan diajukan tetap berada di tangan Prabowo. Dengan demikian, aturan MD3 menyediakan kerangka prosedural, sementara keputusan mengenai pilihan calon dan pengajuan nama menjadi tanggung jawab presiden, sesuai hukum yang berlaku.
Yusril menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Keadaan tersebut, menurut pandangannya, juga tidak otomatis membuat kewenangan pemerintahan beralih kepada triumvirat ketika presiden sedang berada di luar negeri. Keberadaan posisi wakil presiden yang kosong dan perjalanan presiden merupakan dua hal yang tidak dengan sendirinya mengubah siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun, termasuk saat berada di luar negeri. Dengan demikian, keberadaan presiden di luar wilayah Indonesia bukan berarti pemerintahan harus langsung dijalankan oleh pihak lain. Penjelasan ini menempatkan kewenangan presiden sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik ketika presiden berada di dalam negeri maupun ketika sedang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Dalam menerangkan peran wakil presiden, Yusril juga membedakan pelaksanaan tugas dengan pengambilan keputusan secara mandiri. Wakil presiden, menurut penjelasannya, tidak mengambil keputusan pemerintahan atas kewenangannya sendiri. Apabila wakil presiden menandatangani suatu keputusan pemerintahan, status keputusan itu tetap merupakan keputusan presiden. Penandatanganan dilakukan atas nama presiden, sehingga tindakan tersebut tidak mengubah dasar kewenangan maupun kedudukan keputusan yang diterbitkan.
Kerangka penjelasan itu menjadi alasan mengapa kosongnya posisi wakil presiden tidak otomatis memicu peralihan kekuasaan kepada triumvirat. Yang menentukan bukan semata-mata apakah wakil presiden sedang menjabat atau apakah presiden sedang berada di luar negeri, melainkan bagaimana kewenangan pemerintahan tetap dijalankan. Selama presiden masih dapat menjalankan kekuasaannya, Yusril berpandangan bahwa tugas pemerintahan tidak serta-merta berpindah. Penjelasan ini sekaligus menekankan bahwa penandatanganan oleh wakil presiden, apabila dilakukan, tidak berdiri sebagai keputusan mandiri, melainkan tetap berada dalam kapasitas bertindak atas nama presiden.
Yusril menjelaskan bahwa keberadaan wakil presiden tidak serta-merta mengalihkan kewenangan presiden ketika kepala negara sedang berada di luar negeri. Dalam situasi tertentu, misalnya ketika sebuah keputusan perlu ditandatangani, wakil presiden dapat membubuhkan tanda tangan atas nama presiden. Tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, bukan sebagai pelaksanaan kewenangan mandiri yang menggantikan presiden. Dengan demikian, dasar tindakannya tetap merujuk pada kewenangan dan keputusan presiden, bukan pada anggapan bahwa wakil presiden secara otomatis mengambil alih seluruh fungsi kepala negara selama presiden berada di luar wilayah Indonesia.
Penjelasan itu membedakan penandatanganan dokumen atas nama presiden dari pengalihan kekuasaan. Menurut Yusril, wakil presiden dapat menjalankan tindakan yang diperlukan dalam kerangka tersebut, tetapi hal itu tidak mengubah siapa yang memegang kewenangan untuk menentukan kebijakan. Presiden tetap menjadi pihak yang memberikan keputusan atau arahan, sementara wakil presiden membantu memastikan urusan pemerintahan dapat ditangani. Pembedaan ini penting agar tindakan administratif tidak ditafsirkan sebagai kewenangan politik yang berdiri sendiri. Dalam konteks tersebut, posisi wakil presiden adalah membantu pelaksanaan pemerintahan, bukan menentukan sendiri keputusan yang seharusnya menjadi kewenangan presiden.
Yusril juga menyoroti kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan presiden tetap berhubungan dengan jajaran pemerintahan meskipun sedang berada di luar negeri. Melalui sarana komunikasi yang tersedia, presiden dapat menyampaikan perintah dan instruksi secara langsung, termasuk memberikan arahan mengenai keputusan yang perlu diambil. Karena itu, jarak geografis tidak dengan sendirinya menghalangi presiden untuk menjalankan tugasnya. Menurut penjelasan tersebut, presiden tetap dapat memantau urusan negara, berkomunikasi dengan para pejabat, serta mengarahkan jalannya pemerintahan dari luar negeri. Dengan adanya komunikasi langsung, roda pemerintahan dapat terus berjalan di bawah arahan presiden, sementara wakil presiden membantu apabila diperlukan dalam proses administratif.
Baca juga: Wapres Gibran Respons Survei Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran | Percepatan Penanganan Karhutla Menjadi Perhatian Utama Presiden Prabowo | Sepuluh Pencari Kerja di Cilegon Diduga Tertipu Janji Menjadi Karyawan Tetap
5 kunjungan