JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Konsultan komunikasi senior Reqcomm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, mendorong transformasi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menjadi citizen-centric hub yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab dinamika kebutuhan publik. Gagasan tersebut menempatkan warga bukan sekadar sebagai penerima pesan pemerintah, melainkan sebagai pusat perhatian sekaligus bagian penting dalam proses komunikasi. Dengan pendekatan ini, kebijakan dan informasi publik diharapkan disusun berdasarkan persoalan nyata, karakteristik kelompok masyarakat, serta kebutuhan informasi yang muncul di berbagai wilayah.
Transformasi Bakom RI perlu ditopang oleh tata kelola komunikasi yang jelas dan konsisten. Salah satu fondasi pentingnya adalah prosedur operasional standar (SOP) diseminasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan pemerintah daerah. SOP tersebut harus mengatur alur verifikasi, pembagian peran, penyusunan pesan, pemilihan kanal, serta mekanisme pembaruan informasi selama krisis berlangsung. Integrasi ini diperlukan agar setiap institusi memiliki acuan yang sama ketika menghadapi bencana, gangguan layanan publik, isu kesehatan, maupun situasi lain yang membutuhkan respons cepat.
Menurut Retno, sistem komunikasi yang terlalu bergantung pada instruksi berlapis dapat memperlambat penyampaian informasi dan membuka ruang bagi ketidakpastian. Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu dibangun melalui protokol yang memungkinkan humas kementerian dan pemerintah daerah bertindak cepat dalam koridor kewenangan masing-masing, tanpa mengabaikan akurasi serta akuntabilitas. Bakom RI dapat berperan sebagai penghubung strategis yang memastikan pesan pemerintah tetap selaras, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks lokal. Orientasi pada kebutuhan masyarakat juga menuntut adanya pemantauan respons warga, pengelolaan umpan balik, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas komunikasi. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyebaran informasi, tetapi berkembang menjadi layanan publik yang responsif, terpercaya, dan mampu membangun hubungan dua arah dengan warga.
Menurut Retno, keberhasilan komunikasi publik modern tidak cukup diukur dari apakah suatu pesan telah disampaikan melalui konferensi pers, media sosial, situs resmi, atau saluran informasi lainnya. Penyampaian pesan hanyalah tahap awal. Ukuran yang lebih penting terletak pada kemampuan kebijakan untuk dipahami secara utuh, dipercaya oleh masyarakat, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah regulasi dapat dinilai berhasil secara administratif, tetapi tetap menghadapi persoalan apabila publik tidak memahami alasan, manfaat, serta dampaknya bagi mereka.
Pemahaman tersebut juga perlu dibangun tanpa menimbulkan gesekan psikologis di tingkat akar rumput. Bahasa yang terlalu teknis, bernada menggurui, atau tidak memperhatikan pengalaman masyarakat dapat memunculkan jarak, kecurigaan, bahkan penolakan. Karena itu, komunikasi publik perlu mempertimbangkan konteks sosial, tingkat literasi, keragaman kebutuhan, dan kekhawatiran warga. Dialog, umpan balik, serta kemampuan merespons pertanyaan secara terbuka menjadi bagian penting dalam membentuk kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam kerangka tersebut, penguatan peran praktisi public relations profesional di dalam Bakom RI menjadi kebutuhan strategis. Praktisi kehumasan tidak semata-mata bertugas menyebarluaskan informasi, melainkan berperan sebagai bridge builder pemerintah, media, dan masyarakat. Mereka perlu memahami substansi regulasi, tujuan kebijakan, serta dinamika opini publik agar dapat menyusun komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan tafsir keliru.
Peran ini mencakup kemampuan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi, maupun data yang rumit menjadi narasi yang relevan, membumi, dan mudah dipahami masyarakat awam. Penyederhanaan bahasa tidak berarti mengurangi ketepatan atau mengabaikan konsekuensi hukum. Sebaliknya, praktisi profesional harus menjaga substansi legal sambil menjelaskan istilah, proses, hak, kewajiban, dan dampak kebijakan melalui contoh yang dekat dengan kehidupan warga. Dengan demikian, komunikasi publik dapat menjadi sarana membangun pemahaman bersama, memperkuat legitimasi kebijakan, dan mendorong partisipasi masyarakat secara konstruktif.
Komunikasi publik yang efektif tidak semata-mata bergantung pada ketepatan informasi, tetapi juga pada cara pesan tersebut diterima oleh warga. Penyampaian yang nyaman, terbuka, dan menghargai pengalaman masyarakat cenderung lebih mudah membangun kepercayaan dibandingkan gaya menggurui, defensif, atau patronizing. Dalam konteks ini, institusi perlu menempatkan warga sebagai mitra dialog, bukan sekadar penerima kebijakan.
Retno berpandangan bahwa penggunaan bahasa keseharian yang objektif, disampaikan dengan empati, dapat membantu melunakkan resistensi publik secara organik. Bahasa yang dekat dengan pengalaman sehari-hari memungkinkan isu yang kompleks dipahami tanpa menciptakan jarak psikologis lembaga dan masyarakat. Empati juga membantu institusi mengakui kekhawatiran warga secara proporsional, tanpa memperkuat kepanikan atau mengabaikan kritik. Pendekatan semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan, sekaligus mendukung stabilitas sosial-ekonomi ketika masyarakat menghadapi perubahan atau ketidakpastian.
Kepekaan kultural menjadi unsur penting karena Indonesia memiliki lanskap sosial yang beragam dan berlapis. Respons masyarakat dipengaruhi oleh dinamika kelompok, norma komunal, sentimen kolektif di ruang digital, serta peran figur otoritas informal yang dipercaya di lingkungan masing-masing. Pesan yang dianggap netral oleh suatu kelompok dapat dipersepsikan berbeda oleh kelompok lain apabila tidak mempertimbangkan konteks lokal, sejarah relasi sosial, dan cara komunitas membentuk opini.
Karena itu, komunikasi publik perlu dirancang dengan pemahaman terhadap keragaman bahasa sosial dan saluran kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Institusi juga perlu mendengarkan umpan balik secara konsisten, bukan hanya menyampaikan klarifikasi ketika masalah telah meluas. Gaya komunikasi yang dingin, elitis, dan kaku berisiko tidak diterima di tingkat akar rumput, bahkan ketika substansi kebijakannya relevan. Adaptasi pesan, pemilihan juru bicara, dan penggunaan nada yang manusiawi dapat memperkuat penerimaan serta mencegah kesenjangan persepsi kebijakan dan kebutuhan warga.
Komunikasi pemerintah yang adaptif perlu menjawab perubahan cara masyarakat menerima, mengolah, dan memeriksa informasi. Karena itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan rencana untuk mengombinasikan strategi komunikasi pemerintah dengan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI). Pernyataan tersebut disampaikan setelah pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10). Menurut Syahganda, pemanfaatan teknologi dapat memperkuat penyampaian pemikiran serta program Presiden Prabowo Subianto kepada publik.
Penggabungan strategi komunikasi dan AI ditujukan agar informasi mengenai arah pemerintahan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan mudah dipahami. Teknologi tersebut dapat membantu mengolah data, mengenali kebutuhan informasi dari berbagai kelompok, serta mendukung penyusunan materi komunikasi yang lebih relevan. Meski demikian, penggunaannya tetap perlu disertai pengawasan, akurasi, transparansi, dan pertimbangan etika. AI semestinya berfungsi sebagai alat pendukung, bukan pengganti tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penjelasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Syahganda juga berpandangan bahwa pemikiran Presiden Prabowo yang bersifat konstitusional penting dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemahaman itu diperlukan agar publik tidak hanya mengetahui program pemerintah, tetapi juga mengerti landasan, tujuan, dan kaitannya dengan kepentingan nasional. Penyampaian gagasan secara terbuka dapat membantu membangun kepercayaan sekaligus mencegah kesenjangan informasi pemerintah dan warga.
Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa lantang negara berbicara, melainkan dari kemampuan negara mendengarkan, menghargai, dan merumuskan kebijakan bersama rakyat. Teknologi dapat memperluas jangkauan pesan, tetapi kepercayaan lahir dari dialog yang tulus, respons yang nyata, serta kesediaan mengakui keragaman pengalaman masyarakat. Dengan memadukan inovasi digital dan pendekatan yang berpusat pada warga, komunikasi publik dapat menjadi jembatan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan dekat dengan kebutuhan rakyat.
