JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan bahwa perekonomian dunia sedang memasuki fase suku bunga tinggi yang berpotensi bertahan lebih lama, atau dikenal sebagai “higher for longer”. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, karena biaya pendanaan global meningkat dan ketidakpastian belum mereda. Ketika bank sentral negara maju mempertahankan suku bunga pada level tinggi, investor cenderung mengalihkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman dan menawarkan imbal hasil menarik.
Menurut Destry, situasi ini tidak dapat dihadapi dengan kebijakan jangka pendek semata. Bank Indonesia perlu menyiapkan strategi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan kepercayaan pasar. Ia menggambarkan tantangan tersebut seperti perlombaan maraton yang menuntut kesiapan, konsistensi, dan daya tahan dalam jangka panjang. Tekanan dapat muncul secara bertahap, tetapi dampaknya terhadap arus modal dan perekonomian domestik tetap perlu diantisipasi sejak awal.
Ketidakpastian global bersumber dari sejumlah faktor yang saling berkaitan. Geopolitik yang memanas dapat mengganggu perdagangan dan rantai pasok, sementara kenaikan harga minyak berisiko mendorong peningkatan biaya produksi serta inflasi. Di sisi lain, inflasi yang kembali meningkat dapat membuat bank sentral mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama. Pelebaran defisit fiskal di berbagai negara juga berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan menekan pasar obligasi.
Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah negara maju menjadi indikator tambahan bahwa tekanan tersebut belum berakhir. Pada saat yang sama, sikap bank sentral negara maju mulai lebih hawkish, sehingga peluang penurunan suku bunga dapat tertunda. Pernyataan Destry disampaikan dalam program Central Banking dan dikutip pada Jumat, 9 Oktober 2026. Perkembangan itu memperkuat kebutuhan Indonesia untuk memperkuat fundamental ekonomi serta menyiapkan respons menghadapi kemungkinan arus modal keluar.
Kenaikan harga minyak global dapat memperbesar tekanan inflasi melalui peningkatan biaya energi, transportasi, dan produksi. Ketika harga minyak naik, perusahaan biasanya menghadapi beban operasional yang lebih tinggi dan berpotensi meneruskannya kepada konsumen melalui kenaikan harga barang serta jasa. Tekanan tersebut menjadi lebih sulit dikendalikan apabila pertumbuhan ekonomi bergerak relatif terbatas. Permintaan yang tidak cukup kuat memang dapat menahan kenaikan harga, tetapi biaya produksi yang meningkat tetap menjaga inflasi pada level tinggi.
Kombinasi harga minyak yang mahal, inflasi yang meningkat, dan aktivitas ekonomi yang terbatas berpotensi membuat laju inflasi bertahan di atas target bank sentral. Destry menjelaskan gambaran kondisi tersebut melalui Amerika Serikat. Negara itu menetapkan sasaran inflasi sekitar 2 persen, tetapi tingkat inflasinya telah berada di atas 3 persen. Situasi serupa juga terlihat di sejumlah negara maju lain yang memiliki target inflasi 3 persen, sementara realisasi inflasinya telah mencapai 4,6 persen. Selisih sasaran dan realisasi ini menunjukkan bahwa tekanan harga belum sepenuhnya mereda.
Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik kemudian mendorong negara-negara maju meningkatkan belanja fiskal untuk menjaga pertumbuhan, melindungi rumah tangga, serta meredam dampak kenaikan biaya energi. Besarnya pengeluaran tersebut memperlebar kebutuhan pembiayaan pemerintah. Dalam kasus Amerika Serikat, defisit fiskal disebut nyaris mencapai 6 persen. Dengan kondisi itu, pemerintah perlu menerbitkan obligasi dalam jumlah lebih besar dibandingkan keadaan normal. Penerbitan yang meningkat dapat memengaruhi imbal hasil surat utang, memperketat kondisi keuangan global, dan mendorong investor menata ulang portofolionya. Dampaknya dapat dirasakan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama melalui perubahan arus modal, nilai tukar, dan biaya pembiayaan.
Destry menjelaskan bahwa penerbitan obligasi pemerintah Amerika Serikat memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi pasar keuangan dan tingkat imbal hasil. Ketika pemerintah Amerika Serikat menerbitkan obligasi dalam jumlah yang semakin besar, pasokan surat utang tersebut di pasar turut meningkat. Dalam situasi ketika permintaan tidak bertambah dengan kecepatan yang sama, penerbit perlu menawarkan imbal hasil atau yield yang lebih tinggi agar obligasinya tetap menarik bagi investor. Dengan demikian, peningkatan penerbitan menciptakan tekanan kenaikan pada yield obligasi pemerintah Amerika Serikat.
Yield yang meningkat kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Imbal hasil obligasi pemerintah sering menjadi rujukan penting bagi berbagai instrumen keuangan, sehingga perubahannya dapat memengaruhi biaya pendanaan secara lebih luas. Ketika yield bergerak naik, tingkat suku bunga di pasar Amerika Serikat juga menghadapi tekanan untuk meningkat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan pemerintah melalui penerbitan surat utang dapat berpengaruh terhadap arah kondisi moneter dan keuangan, bukan hanya terhadap pasar obligasi itu sendiri.
Dalam keadaan tersebut, Federal Reserve atau The Fed menghadapi kebutuhan untuk menaikkan suku bunga acuannya. Langkah itu diperlukan untuk meredam kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat sekaligus menekan inflasi. Suku bunga acuan yang lebih tinggi diharapkan dapat memperkuat respons terhadap tekanan harga dan menjaga agar kenaikan imbal hasil tidak berkembang tanpa kendali. Ketika Amerika Serikat mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi, kecenderungan serupa juga meluas ke negara-negara maju lainnya. Negara-negara tersebut menghadapi lingkungan pembiayaan dengan suku bunga tinggi, sehingga tren kenaikan suku bunga global berlangsung lebih lama. Mekanisme inilah yang menjadi bagian penting dari tekanan eksternal bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, karena perubahan di negara maju dapat membentuk kondisi pasar keuangan internasional secara lebih luas.
Tekanan suku bunga global yang berlangsung lebih lama dapat memperbesar risiko bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika bank sentral negara maju menaikkan suku bunga acuan pada saat inflasi global masih tinggi, daya tarik aset di negara-negara tersebut ikut meningkat. Investor kemudian memiliki alasan lebih kuat untuk menarik dana dari pasar negara berkembang dan mengalihkannya ke negara asal atau instrumen yang dinilai lebih aman. Perubahan preferensi ini dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar, obligasi, dan aset keuangan lainnya di negara penerima modal.
Destry menyebut terdapat tiga tekanan utama yang perlu diperhatikan, yaitu penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan yield obligasi, dan terjadinya capital flight to quality. Penguatan dolar AS membuat mata uang tersebut semakin diminati dalam perdagangan dan investasi global. Pada waktu yang sama, kenaikan yield obligasi di negara maju meningkatkan imbal hasil aset berdenominasi mata uang kuat, sehingga investor dapat menilai bahwa risiko mempertahankan dana di pasar berkembang tidak lagi sebanding dengan potensi keuntungannya. Kondisi itu mendorong penyesuaian portofolio secara lebih luas.
Melalui capital flight to quality, investor mencari aset yang relatif aman, termasuk dolar AS. Arus dana yang sebelumnya ditempatkan di negara berkembang kemudian mulai bergerak keluar menuju aset atau pasar yang dianggap memiliki tingkat keamanan lebih tinggi. Gejala arus modal keluar tersebut juga mulai terlihat di negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, dampak langsung yang paling terasa berada di pasar keuangan. Perubahan arah dana asing dapat meningkatkan tekanan pada instrumen keuangan domestik dan memperkuat sentimen kehati-hatian pelaku pasar. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan suku bunga dan inflasi global dapat segera diteruskan melalui saluran arus modal, terutama ketika investor secara serentak mengurangi eksposur terhadap aset negara berkembang.
