Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penanganan pelanggaran di pasar modal tidak selalu berhenti pada pemberian sanksi administratif. Jika pelanggaran
Tag: proses
Registrasi Perlinsos Digital Ditargetkan Menjangkau 48 Juta Keluarga pada 2026
Jakarta | Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, menargetkan sedikitnya 48 juta keluarga terdaftar dalam program Perlindungan Sosial Digital
Dua Pemain Keturunan Masuk Radar, Proses Naturalisasi Timnas Belum Merata
Jakarta | Tujuh pesepak bola asing dan pemain keturunan belakangan dikaitkan dengan peluang memperkuat Timnas Indonesia. Kabar tersebut menarik perhatian karena penambahan
Saat Pelamar Tak Hadir: Ghosting dalam Proses Rekrutmen di Jakarta
Jakarta | Di tengah sulitnya mencari kerja, keluhan tentang sedikitnya panggilan wawancara kerap terdengar dari para pencari kerja. Mereka mengirimkan lamaran ke
MWA IPB Siapkan Pemilihan Rektor PAW dengan Mengedepankan Mufakat
Bogor | Majelis Wali Amanat (MWA) IPB University mengumumkan lini masa pemilihan rektor pengganti antarwaktu (PAW) untuk masa jabatan 2023–2028. Proses tersebut
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Gudang Masjid Lampung Selatan
Mataram | Peristiwa dugaan kekerasan seksual dilaporkan terjadi di gudang penyimpanan peralatan sebuah masjid di Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.
Efisiensi Operasional: Menekan Biaya dan Mengurangi Produk Cacat
Bandung | Tekanan ekonomi global membuat perusahaan menghadapi kebutuhan yang semakin mendesak untuk menjaga keberlanjutan kegiatan usaha. Perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi
PBNU Minta Perlindungan Guru Diperkuat setelah Dugaan Kekerasan di Lamongan
Kabupaten Lamongan | Ketua Tanfidziyah PBNU KH Ma’shum Faqih, yang dikenal sebagai Gus Maksum, mendorong penguatan perlindungan bagi guru menyusul dugaan penganiayaan
Perkara Hanania Travel: Pelimpahan Direktur Utama dan Perkembangan Berkas Istrinya
Jakarta | Polda Metro Jaya melimpahkan Direktur Utama Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan Rachman (ASF), beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta
Dave Laksono Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas
Jakarta | Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berpandangan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebaiknya
- Sebelumnya
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- …
- 14
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.