Jakarta | Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, melalui Kadin Indonesia Institute, menegaskan bahwa ketahanan usaha terhadap bencana perlu menjadi prioritas dunia usaha. Pesan tersebut disampaikan Direktur Insights Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, dalam konferensi pers Kadin Indonesia Business Pulse Q3-2026 di Jakarta pada Kamis. Ia menyoroti bahwa gangguan akibat bencana tidak hanya menyangkut keselamatan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat kegiatan produksi, distribusi, layanan, dan arus pendapatan perusahaan. Karena itu, kesiapan menghadapi risiko perlu masuk dalam pertimbangan bisnis, bukan ditangani setelah dampak terjadi.
Konteks peringatan itu adalah tekanan bencana alam yang berkaitan dengan El Niño, yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas puncaknya diperkirakan melampaui kategori kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan urgensi bagi perusahaan untuk memahami paparan risiko di lokasi operasional dan sepanjang rantai pasok. Kondisi cuaca ekstrem dapat memicu gangguan yang berbeda antarwilayah, sehingga dampaknya terhadap bahan baku, tenaga kerja, transportasi, energi, maupun akses pelanggan juga tidak seragam. Dunia usaha perlu mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan informasi dan penilaian risiko yang relevan.
Ketahanan usaha dapat diperkuat dengan langkah persiapan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Pelaku usaha perlu mengidentifikasi kegiatan penting yang rentan terganggu, menilai ketergantungan pada pemasok dan jalur distribusi, serta menyiapkan cara menjaga layanan ketika operasi utama terhambat. Komunikasi dengan pekerja, mitra usaha, dan pelanggan juga membantu memperjelas tanggung jawab serta pilihan tindakan dalam keadaan darurat. Selain itu, pemantauan informasi cuaca dan peringatan resmi dapat mendukung keputusan yang lebih cepat, misalnya untuk mengatur jadwal, mengamankan aset, atau menyesuaikan kegiatan operasional. Kesiapan tersebut bukan hanya respons terhadap ancaman El Niño, melainkan bagian dari pengelolaan risiko jangka panjang. Dengan memasukkan skenario bencana ke dalam perencanaan, perusahaan berpeluang mengurangi kerugian, menjaga kesinambungan usaha, dan melindungi pekerja maupun aset. Dorongan Kadin menempatkan kesiapan sebagai kebutuhan praktis agar bisnis lebih mampu menghadapi tekanan iklim yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.
Survei Business Pulse Q3-2026 memberikan gambaran mengenai paparan dunia usaha terhadap bencana alam di Indonesia. Pengumpulan data berlangsung pada 14–30 September 2026 dan melibatkan 330 anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Responden berasal dari 28 provinsi, sehingga hasilnya menangkap pengalaman pelaku usaha di berbagai wilayah, bukan hanya di satu pusat ekonomi. Cakupan geografis tersebut membantu menunjukkan bahwa risiko bencana dapat berkaitan dengan kondisi dan kegiatan bisnis di beragam daerah.
Survei ini juga mencakup perusahaan dengan skala usaha yang berbeda serta pelaku dari beragam sektor industri. Dengan komposisi responden yang luas, temuan dapat memperlihatkan variasi dampak menurut karakter kegiatan usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa 57,9 persen responden menyatakan kegiatan bisnis mereka terdampak langsung oleh bencana alam dalam 12 bulan terakhir. Artinya, lebih dari separuh peserta survei mengalami gangguan yang dirasakan secara langsung, meskipun bentuk dan tingkat dampaknya dapat berbeda satu perusahaan dan perusahaan lainnya.
Gangguan yang paling banyak dilaporkan adalah kebakaran hutan dan lahan beserta kabut asap, dengan porsi 13,0 persen. Anomali cuaca ekstrem berada di urutan berikutnya, dilaporkan oleh 10,9 persen responden. Kedua jenis kejadian tersebut dapat menghambat aktivitas melalui jalur yang beragam, misalnya mengganggu operasional, mobilitas pekerja, distribusi barang, maupun kelancaran kegiatan di lokasi usaha. Data survei ini mencatat jenis gangguan yang dilaporkan responden, sementara dampak spesifiknya bergantung pada paparan dan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Dampak paling serius terlihat pada sejumlah sektor, termasuk pertanian, real estat, dan konstruksi. Ketiga sektor tersebut memiliki kegiatan yang erat dengan kondisi lahan, lokasi proyek, serta cuaca, sehingga bencana dapat memengaruhi aktivitas inti usaha. Pada pertanian, perubahan kondisi lingkungan dapat mengusik proses produksi; pada real estat dan konstruksi, kejadian bencana berpotensi mengganggu lokasi, pekerjaan lapangan, dan jadwal proyek. Temuan ini menegaskan besarnya paparan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus memberi dasar bagi pembahasan mengenai kesiapsiagaan dan kebutuhan peringatan dini yang lebih efektif.
Dampak bencana terhadap dunia usaha tidak berhenti pada kerusakan bangunan, mesin, atau fasilitas produksi. Ketika kegiatan di lapangan terganggu, perusahaan juga menghadapi tekanan operasional yang dapat merembet ke biaya, penjualan, dan kelancaran distribusi. Temuan survei Kadin menunjukkan bahwa gangguan tersebut dirasakan di berbagai sisi aktivitas bisnis, termasuk oleh usaha yang tidak mengalami kerusakan fisik secara langsung.
Sebanyak 13,5 persen responden mengeluhkan kenaikan biaya operasional. Pengeluaran tambahan ini lain berkaitan dengan kebutuhan mitigasi yang harus dilakukan secara mendadak, seperti pengamanan aset, penyesuaian kegiatan kerja, atau pengadaan kebutuhan agar usaha tetap berjalan. Karena dilakukan dalam situasi darurat, langkah-langkah tersebut dapat menambah beban anggaran dan menyulitkan perencanaan keuangan, terutama bagi perusahaan dengan ruang kas terbatas.
Tekanan lain terlihat pada penjualan, yang dilaporkan turun oleh 11,8 persen responden. Penurunan ini dapat terjadi ketika lokasi usaha terdampak, aktivitas masyarakat melemah, atau barang tidak tersedia tepat waktu. Terputusnya rantai pasok menjadi salah satu penyebabnya: keterlambatan bahan baku dan barang jadi membatasi produksi serta mengurangi kemampuan pelaku usaha memenuhi pesanan. Pada saat bersamaan, gangguan pada rute logistik nasional dicatat oleh 10,8 persen responden, sehingga distribusi antardaerah ikut terhambat.
Angka-angka tersebut menggambarkan hubungan dampak lokal dan jaringan usaha yang lebih luas. Satu ruas transportasi yang terganggu dapat memperlambat pengiriman, menambah ongkos, dan memengaruhi ketersediaan produk di pasar yang jauh dari lokasi bencana. Bagi usaha yang mengandalkan pasokan tepat waktu, jeda distribusi berpotensi menimbulkan kerugian meski fasilitas mereka tetap utuh.
Risiko itu perlu dibaca bersama kondisi cuaca yang diperkirakan menyertai kemarau 2026. Karhutla dan kekeringan sejalan dengan proyeksi musim yang lebih kering dan panjang akibat El Niño. Kondisi tersebut dapat menekan ketersediaan air, mengganggu kegiatan produksi, serta meningkatkan risiko kebakaran di sekitar kawasan usaha dan jalur distribusi. Karena itu, biaya mitigasi, kesinambungan pasokan, dan rencana distribusi alternatif menjadi bagian penting dari kesiapan bisnis menghadapi bencana.
Dalam menghadapi karhutla, erupsi gunung berapi, banjir, dan cuaca ekstrem, responden menilai dukungan pemerintah dibutuhkan agar pelaku usaha dapat mengurangi risiko gangguan operasional. Kebutuhan yang paling banyak disebut adalah sistem peringatan dini, dipilih oleh 22,4 persen responden. Informasi yang tersedia lebih awal dapat membantu perusahaan mengambil langkah pencegahan, melindungi pekerja dan aset, serta menyesuaikan kegiatan usaha sebelum dampak bencana membesar. Peringatan yang jelas, akurat, dan menjangkau wilayah terdampak menjadi unsur penting dalam kesiapsiagaan.
Fakhrul menekankan bahwa informasi peringatan yang tidak memadai akan menyulitkan pelaku usaha melakukan antisipasi. Tanpa pemberitahuan yang cukup, perusahaan mungkin tidak memiliki waktu untuk mengamankan persediaan, memindahkan peralatan, mengatur ulang jadwal produksi, atau memberi arahan kepada karyawan. Karena itu, penguatan penyampaian informasi perlu menjadi bagian dari dukungan pemerintah, termasuk memastikan peringatan dapat dipahami dan diterima oleh usaha di berbagai skala. Kebutuhan berikutnya adalah perlindungan dan pemulihan infrastruktur, transportasi, serta jalur logistik, yang diharapkan oleh 18,6 persen responden. Kerusakan pada akses jalan maupun sarana distribusi dapat menghambat pasokan bahan baku dan pengiriman barang, bahkan ketika lokasi usaha tidak terdampak langsung.
Selain upaya mitigasi dan pemulihan fisik pelaku usaha juga membutuhkan dukungan keuangan untuk menjaga kegiatan.
Baca juga: Hadiri Peringatan 10 Tahun Hubungan Jiangxi–Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Dari Perdagangan ke Investasi dan Basis Produksi | Sinergi Bersama Hadapi Potensi Bencana, Personel Kodim Bojonegoro Segarkan Kemampuan Jinakkan Api | Kodim Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Haornas XLIII Tahun 2026
