Jakarta | Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hasil survei Adidaya Institute mencatat Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi di lembaga negara yang dinilai. Sebanyak 81 persen responden menyatakan percaya kepada TNI. Sementara itu, 14 persen responden menyatakan tidak percaya. Angka-angka tersebut menggambarkan jawaban yang diberikan responden dalam survei, sehingga perlu dipahami sebagai temuan survei, bukan kesimpulan di luar data yang tersedia.
Posisi TNI dalam hasil tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini menempati urutan teratas dalam penilaian kepercayaan publik yang dihimpun Adidaya Institute. Selisih persentase responden yang percaya dan tidak percaya juga memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup lebar dalam jawaban terhadap TNI. Namun, penyajian angka ini tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan responden memberikan penilaian tertentu. Untuk memahami faktor yang mungkin membentuk kepercayaan, diperlukan informasi tambahan mengenai pertanyaan survei, waktu pengumpulan data, karakteristik responden, serta konteks yang mereka pertimbangkan.
Hasil tersebut memberi gambaran tentang persepsi responden pada saat survei dilakukan, bukan ukuran yang berlaku secara otomatis untuk semua orang atau seluruh periode. Sebanyak 81 persen merupakan proporsi responden yang menyatakan percaya, sedangkan 14 persen merupakan proporsi yang menyatakan tidak percaya. Kedua angka itu perlu disampaikan secara berdampingan agar temuan tidak disederhanakan hanya menjadi klaim bahwa seluruh publik menaruh kepercayaan kepada TNI. Dalam membaca hasil survei, penting pula membedakan jawaban responden dari penilaian analitis mengenai kinerja lembaga. Data yang disebutkan menunjukkan tingkat kepercayaan berdasarkan tanggapan responden; data itu sendiri tidak menetapkan penyebab, tren dari waktu ke waktu, ataupun dampak kepercayaan terhadap kebijakan. Dengan demikian, temuan Adidaya Institute menempatkan TNI sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi dalam survei tersebut, sekaligus mencatat bahwa sebagian responden menyatakan tidak percaya.
Setelah lembaga yang menempati posisi teratas, lembaga kepresidenan berada di urutan kedua dalam pengukuran kepercayaan publik Adidaya Institute. Sebanyak 76 persen responden menyatakan percaya kepada lembaga tersebut, sedangkan 20 persen mengaku tidak percaya. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan tergolong tinggi, meski masih terdapat bagian responden yang menyampaikan penilaian berbeda.
Di posisi ketiga, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat tingkat kepercayaan sebesar 74 persen. Sementara itu, 18,5 persen responden menyatakan tidak percaya kepada lembaga pengawas pemilu tersebut. Dengan demikian, angka kepercayaan kepada Bawaslu berada sedikit di bawah lembaga kepresidenan, berdasarkan hasil survei yang disampaikan.
Perbandingan kedua lembaga memperlihatkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif kepada masing-masing institusi. Selisih tingkat kepercayaan lembaga kepresidenan dan Bawaslu relatif terbatas, yakni dua poin persentase. Pada sisi ketidakpercayaan, selisihnya lebih besar, dengan angka untuk lembaga kepresidenan lebih tinggi daripada Bawaslu. Perbedaan ini memberi gambaran bahwa persepsi publik tidak sepenuhnya seragam, baik terhadap institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan maupun lembaga yang mengawasi proses pemilu.
Meski demikian, persentase tersebut sebaiknya dibaca sesuai konteks pengukuran dan metodologi survei. Angka kepercayaan merupakan cerminan jawaban responden pada saat survei dilakukan, bukan penilaian yang selalu tetap. Persepsi dapat berubah seiring perkembangan situasi, informasi yang diterima masyarakat, serta pengalaman publik berinteraksi dengan institusi terkait. Karena itu, hasil ini lebih tepat dipahami sebagai potret opini pada periode survei, bukan ukuran tunggal atas kinerja setiap lembaga.
Penempatan lembaga kepresidenan dan Bawaslu dalam tiga besar menunjukkan keduanya memperoleh dukungan kepercayaan dari sebagian besar responden. Pada saat yang sama, porsi yang menyatakan tidak percaya menandakan masih adanya ruang bagi lembaga untuk menjaga keterbukaan, konsistensi, dan akuntabilitas. Perbandingan ringkas ini melengkapi gambaran mengenai tingkat kepercayaan terhadap institusi publik, tanpa mengabaikan bahwa sikap masyarakat dapat beragam dan dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas.
Survei Adidaya Institute dilaksanakan pada 15–21 September 2026. Dalam rentang waktu tersebut, lembaga ini menghimpun jawaban dari 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Keterangan mengenai waktu dan jumlah responden memberi konteks dasar untuk membaca hasil survei, termasuk temuan mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI). Angka-angka tersebut menjelaskan cakupan pelaksanaan yang disebutkan dalam survei, tanpa dengan sendirinya menerangkan cara responden dipilih atau prosedur teknis lain yang tidak tersedia dalam informasi yang dirujuk.
Survei ini mengukur kepercayaan terhadap sejumlah lembaga negara. Pengukuran tersebut dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga hasilnya ditempatkan dalam konteks periode pemerintahan tersebut. Fokus pada kepercayaan publik memungkinkan survei menggambarkan penilaian responden terhadap lembaga-lembaga yang menjadi cakupan pengukuran. Namun, keterangan tentang pelaksanaan dan cakupan saja belum menjelaskan seluruh hasil ataupun alasan di balik penilaian responden. Karena itu, temuan mengenai posisi TNI perlu dibaca sebagai bagian dari pengukuran yang lebih luas, bukan sebagai gambaran mengenai seluruh aspek hubungan publik dengan lembaga negara.
Jangkauan responden yang disebut berasal dari 38 provinsi memperlihatkan bahwa pelaksanaan survei mencakup wilayah di berbagai bagian Indonesia. Jumlah 1.240 responden dan persebaran tersebut merupakan informasi penting bagi pembaca ketika memahami batas serta konteks data yang disajikan. Informasi yang tersedia tidak merinci komposisi responden, pembagian jumlah peserta per provinsi, ataupun pendekatan pengambilan sampel. Oleh sebab itu, rincian tersebut tidak dapat diasumsikan hanya berdasarkan jumlah responden maupun luas wilayah yang tercakup. Batas informasi ini perlu diperhatikan agar pembahasan tetap bertumpu pada keterangan yang telah disampaikan: periode survei, jumlah responden, persebaran provinsi, dan tujuan pengukuran kepercayaan terhadap sejumlah lembaga negara menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto.
Dalam pertanyaan survei mengenai pimpinan lembaga penegak hukum yang dinilai memiliki kinerja paling baik, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menempati posisi pertama. Ia memperoleh penilaian sebesar 32,8 persen dari responden. Hasil ini menunjukkan bahwa, di empat nama yang diajukan dalam pertanyaan tersebut, Setyo menerima proporsi penilaian tertinggi. Angka itu merupakan cerminan jawaban responden, bukan ukuran tunggal atau penilaian menyeluruh atas seluruh aspek kinerja lembaga.
Di urutan berikutnya terdapat Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan 28,5 persen. Selisih persentase yang diperoleh Burhanuddin dan Setyo Budiyanto adalah 4,3 poin persentase. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memperoleh 23,3 persen dan berada di posisi ketiga. Perolehan tersebut menggambarkan bagian responden yang memilih nama masing-masing dalam konteks pertanyaan survei, serta memperlihatkan urutan penilaian di para pimpinan yang disebutkan.
Ketua Mahkamah Agung Sunarto berada di posisi keempat dengan angka 15,3 persen. Dengan demikian, hasil untuk empat pimpinan yang masuk dalam pertanyaan survei tersusun sebagai berikut: Setyo Budiyanto, ST Burhanuddin, Listyo Sigit Prabowo, lalu Sunarto. Perbedaan persentase dapat dibaca sebagai variasi pilihan responden, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan di balik pilihan tersebut. Untuk memahami faktor yang memengaruhi penilaian, diperlukan informasi tambahan, misalnya mengenai pengalaman publik, isu yang berkembang, atau cara pertanyaan disampaikan.
Perlu pula membedakan penilaian terhadap figur pimpinan dari kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan. Pertanyaan ini secara khusus meminta responden menilai pimpinan lembaga penegak hukum yang kinerjanya dianggap paling baik. Karena itu, angka 32,8 persen, 28,5 persen, 23,3 persen, dan 15,3 persen merujuk pada pilihan terhadap empat pimpinan yang ditampilkan, bukan seluruh pejabat atau lembaga dalam sistem hukum.
Baca juga: Ketika tubuh terasa lebih nyaman, kepercayaan diri pun dapat meningkat | Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, peruntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu | Jangan Diabaikan, Ini 4 Arti Mimpi Jatuh dari Ketinggian Menurut Kepercayaan Astrologi
