Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat bahwa harga nikel meningkat setelah pemerintah menerapkan pemangkasan produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2026. Catatan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian produksi berjalan beriringan dengan penguatan harga di pasar. Perkembangan ini menjadi perhatian karena perubahan volume produksi dan pergerakan harga dapat berkaitan dengan nilai ekonomi yang diperoleh dari komoditas nikel. DEN mengaitkan kenaikan harga itu dengan peningkatan nilai tambah serta penerimaan negara, sebagaimana disampaikan dalam catatannya.
Data harga London Metal Exchange (LME) memperlihatkan rata-rata harga nikel selama Januari hingga Agustus 2026 mencapai US$17.494 per ton. Angka tersebut naik 15 persen dibandingkan rata-rata pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan periode yang setara memberi gambaran mengenai perubahan harga tahunan, sementara rata-rata tersebut merangkum pergerakan harga sepanjang delapan bulan pertama 2026. Dengan demikian, catatan DEN tidak hanya merujuk pada kenaikan harga pada satu titik waktu, tetapi juga pada perbandingan rata-rata antarperiode.
Dalam penjelasan DEN, kenaikan harga tersebut dikaitkan dengan peningkatan nilai tambah dan penerimaan negara. Kaitan ini menjadi bagian penting dari pembahasan mengenai pengendalian produksi melalui RKAB: kebijakan pemangkasan produksi berlangsung bersamaan dengan harga LME yang lebih tinggi, sedangkan DEN menyoroti implikasinya bagi nilai tambah dan penerimaan. Penyampaian ini perlu dipahami sesuai batas keterangan yang tersedia, tanpa menganggap data tersebut sebagai bukti hubungan sebab-akibat di luar apa yang dinyatakan DEN. Angka harga dan persentase kenaikan menggambarkan perkembangan pasar, sedangkan penilaian atas nilai tambah serta penerimaan negara merujuk pada catatan lembaga tersebut. Secara keseluruhan, data Januari–Agustus 2026 memberikan konteks terukur untuk melihat perubahan harga nikel setelah pengaturan produksi diterapkan, sekaligus menegaskan aspek ekonomi yang menjadi perhatian pemerintah dan DEN. Perkembangan berikutnya dapat dipantau melalui data harga dan informasi penerimaan yang diterbitkan pada periode selanjutnya, tanpa mengubah makna catatan yang telah disampaikan.Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Dewan Energi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, menyampaikan bahwa hingga Agustus 2026 nilai ekspor nikel meningkat sekitar 17%. Kenaikan tersebut terjadi ketika volume pengiriman justru turun sekitar 4% pada periode yang sama. Perbedaan arah nilai ekspor dan volume ini menunjukkan bahwa kinerja perdagangan nikel tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya bahan yang dikirim ke pasar luar negeri.
Menurut Seto, perkembangan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan produksi melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pengaturan produksi tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi jumlah bijih yang ditambang atau dikirim, tetapi juga untuk mengelola pemanfaatan sumber daya secara lebih terukur. Dengan demikian, penurunan volume ekspor dapat berlangsung bersamaan dengan peningkatan nilai yang diperoleh dari produk nikel yang diperdagangkan.
Seto menjelaskan bahwa pengendalian RKAB diarahkan untuk mencapai dua tujuan sekaligus. Tujuan pertama ialah menjaga konservasi cadangan nikel agar pemanfaatannya tidak mengabaikan ketersediaan sumber daya dalam jangka panjang. Tujuan kedua ialah mendorong peningkatan nilai tambah ekspor, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia dapat meningkat meskipun volume pengiriman tidak bertambah. Kedua sasaran tersebut menjadi bagian dari upaya menata pengelolaan komoditas mineral secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, kenaikan nilai ekspor sekitar 17% hingga Agustus 2026, di tengah penurunan volume sekitar 4%, dipandang Seto sebagai indikasi bahwa kebijakan pengendalian produksi dapat mendukung perubahan orientasi perdagangan. Fokusnya bukan hanya pada kuantitas nikel yang keluar dari Indonesia, melainkan juga pada nilai ekonomi produk yang dihasilkan dan diekspor. Namun, angka tersebut menggambarkan kinerja selama periode hingga Agustus 2026 dan perlu dibaca sesuai cakupan waktu itu. Penjelasan Seto menempatkan data ekspor tersebut sebagai gambaran awal bahwa konservasi cadangan dan peningkatan nilai tambah dapat menjadi sasaran yang berjalan beriringan dalam pengaturan produksi nikel.
Seto menjelaskan bahwa pengendalian produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dapat meningkatkan penghargaan pasar terhadap produk nikel Indonesia. Ketika pasokan diatur agar lebih terukur, tekanan akibat produksi yang berlebihan dapat dikurangi. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar produk olahan Indonesia dalam perdagangan internasional, terutama di tengah persaingan pasokan dari berbagai negara. Dampaknya terlihat pada perubahan diskon harga mixed hydroxide precipitate (MHP), salah satu produk yang dihasilkan dari pengolahan bijih nikel laterit.
Menurut perbandingan yang disampaikan Seto, diskon harga MHP terhadap London Metal Exchange (LME) tercatat sebesar 21% pada 2024. Angka itu diproyeksikan menyempit menjadi 10% pada 2026. Penyempitan diskon tersebut menunjukkan bahwa MHP Indonesia diperkirakan dapat memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan acuan LME daripada sebelumnya. Perubahan ini bukan semata-mata cerminan harga pasar, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan pasokan dan nilai tambah yang terbentuk melalui pengolahan bijih di dalam negeri. Meski demikian, angka untuk 2026 merupakan proyeksi, sehingga realisasinya masih dapat dipengaruhi perkembangan pasar global, permintaan, dan kebijakan produksi.
Sejalan dengan prospek harga produk, nilai ekspor nikel Indonesia diproyeksikan mencapai US$39,7 miliar pada 2026. Nilai tersebut disebut meningkat 28% dibandingkan 2024. Kenaikan nilai ekspor ini diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan volume, yang diproyeksikan hanya bertambah 13% dalam periode yang sama. Perbedaan pertumbuhan nilai dan volume tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan tidak hanya bergantung pada jumlah barang yang dikirim, tetapi juga pada harga jual dan komposisi produk yang diekspor. Jika proyeksi tersebut tercapai, penyempitan diskon MHP dan pengendalian produksi melalui RKAB dapat mendukung nilai ekspor yang lebih kuat. Namun, proyeksi itu tetap perlu dibaca sebagai perkiraan, bukan hasil yang telah terealisasi.
Kenaikan nilai ekspor nikel dan penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) yang mulai berlaku pada April 2026 disebut mendorong penguatan penerimaan negara dari bijih saprolite. HPM menjadi acuan harga dalam kegiatan penjualan mineral, sehingga perubahan patokan tersebut berkaitan dengan nilai transaksi yang digunakan dalam perhitungan penerimaan. Dalam konteks ini, peningkatan nilai ekspor dan penerapan HPM baru dipandang sebagai faktor yang mendukung kontribusi komoditas nikel terhadap pendapatan negara. Dampaknya terutama dikaitkan dengan bijih saprolite, salah satu jenis bijih nikel yang diperdagangkan dan menjadi bagian dari rantai pasok industri nikel.
Seto memperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor nikel akan melampaui target yang ditetapkan untuk 2026. Perkiraan itu disampaikan seiring dengan kenaikan nilai ekspor dan penyesuaian HPM yang berlaku sejak April. PNBP merupakan salah satu bentuk penerimaan yang diperoleh negara dari pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kegiatan di sektor mineral. Dengan demikian, perkembangan harga dan nilai penjualan nikel menjadi unsur yang diperhatikan dalam melihat penerimaan negara dari komoditas tersebut. Pernyataan Seto menempatkan prospek PNBP nikel pada 2026 sebagai bagian dari dampak ekonomi yang diharapkan dari perubahan tersebut, tanpa mengubah bahwa angka yang disampaikan merupakan perkiraan.
Seto juga mengaitkan pengendalian produksi dengan posisi Indonesia dalam pasar nikel dunia. Indonesia, menurutnya, merupakan produsen sekitar dua pertiga nikel dunia. Besarnya porsi produksi tersebut membuat pengaturan pasokan dinilai penting dalam menjaga keseimbangan pasar global. Jika pasokan berlebih atau terjadi oversupply, harga nikel dapat tertekan dan berisiko jatuh. Karena itu, pengendalian pasokan dipandang sebagai upaya untuk menghindari kondisi kelebihan produksi yang dapat melemahkan harga.
