Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa persoalan sampah di ibu kota mulai menunjukkan peluang untuk ditangani secara lebih menyeluruh. Ia menilai masalah tersebut hampir bisa teratasi, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan presiden yang berkaitan dengan penanganan sampah. Regulasi itu diharapkan memperkuat koordinasi dan membuka jalan bagi penggunaan teknologi pengolahan yang dapat mengurangi ketergantungan pada tempat pemrosesan akhir.
Besarnya tantangan terlihat dari jumlah sampah yang dihasilkan Jakarta. Menurut Pramono, sekitar 9.000 ton sampah muncul setiap hari. Volume sebesar itu menuntut penanganan berkelanjutan, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan, hingga pengolahan residu. Tanpa sistem yang memadai, sampah dapat menumpuk dan membebani fasilitas yang ada, sekaligus menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan warga.
Salah satu rencana yang disampaikan adalah menghadirkan tiga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di sejumlah lokasi, yakni Bantargebang, Tunjungan atau Kamal Muara, serta Sunter. Fasilitas tersebut dirancang untuk mengolah sampah menjadi energi, sehingga volume yang harus ditimbun dapat ditekan. Pramono juga menyebut RDE Rorotan dalam pembahasan mengenai pengolahan sampah. Pengembangan berbagai fasilitas ini memerlukan perencanaan teknis, kesiapan infrastruktur, serta pengawasan agar prosesnya memenuhi ketentuan lingkungan.
Rencana pembangkit bukan berarti seluruh sampah dapat langsung diubah menjadi energi tanpa tahapan lain. Pemilahan dan pengurangan sampah tetap penting, sementara teknologi perlu disesuaikan dengan karakteristik sampah dan kapasitas fasilitas. Pemerintah juga harus memastikan pengelolaan emisi, residu, dan operasional berlangsung secara aman. Dengan pendekatan terpadu, teknologi pengolahan dapat menjadi salah satu bagian dari solusi, bersama kebiasaan warga untuk mengurangi sampah dan memilahnya sejak dari rumah.
Pramono berharap persoalan sampah tidak lagi menjadi masalah bagi Jakarta pada 2028–2029. Target tersebut mencerminkan harapan agar proyek yang direncanakan dapat berjalan dan memberi hasil nyata dalam beberapa tahun mendatang. Pencapaiannya akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan, pembangunan fasilitas, dan keterlibatan masyarakat. Jika seluruh upaya berjalan konsisten, beban sampah harian Jakarta berpeluang berkurang dan penanganannya menjadi lebih tertata.
Pramono menegaskan bahwa upaya mengurangi banjir di Jakarta perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika hujan deras menimbulkan genangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurutnya, berkomitmen memperkuat langkah pencegahan agar risiko bencana dapat ditekan dan kejadian serupa tidak terus berulang. Ia juga menyampaikan bahwa persoalan banjir di ibu kota telah berlangsung sejak “zaman belanja”. Pernyataan tersebut menggambarkan panjangnya tantangan yang dihadapi Jakarta, sementara penanganannya membutuhkan kerja bertahap, konsisten, dan melibatkan berbagai pihak. Karena itu, program pengendalian banjir perlu berjalan seiring dengan pemeliharaan infrastruktur serta kesiapan pemerintah dalam merespons kondisi di lapangan.
Salah satu langkah yang akan dilanjutkan Pemprov DKI adalah normalisasi di sejumlah sungai. Program ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki kapasitas aliran air dan mengurangi potensi luapan, terutama di kawasan yang kerap terdampak. Pelaksanaannya memerlukan perencanaan dan koordinasi agar pekerjaan sungai dapat dilakukan sesuai kebutuhan setempat. Pramono menyebut kawasan Kebun Melati, Tanah Abang, sebagai salah satu titik paling parah. Kondisi di lokasi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan penanganan banjir, sehingga kelanjutan normalisasi diharapkan mendukung pengurangan risiko bagi warga dan lingkungan sekitar. Pemerintah juga perlu memastikan pekerjaan berlangsung secara terukur dan memperhatikan keadaan masyarakat yang tinggal di sepanjang kawasan sungai.
Komitmen untuk meneruskan normalisasi menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak dapat bergantung pada satu tindakan saja. Pekerjaan fisik di sungai perlu disertai pencegahan yang berkesinambungan, pemantauan kondisi aliran, serta evaluasi terhadap titik-titik yang rawan. Dengan mengetahui lokasi yang membutuhkan penanganan lebih dahulu, pemerintah dapat menyusun prioritas dan mengarahkan sumber daya secara lebih efektif. Pramono menyatakan akan terus berupaya mengurangi banjir, dengan tujuan agar dampaknya tidak terus dirasakan masyarakat setiap kali curah hujan meningkat. Keberhasilan upaya tersebut bergantung pada kesinambungan program dan pelaksanaan di lapangan. Normalisasi di Kebun Melati dan kawasan sungai lainnya menjadi bagian dari langkah yang direncanakan untuk memperkuat perlindungan Jakarta dari risiko banjir.
Dalam upaya mengurai kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan perbaikan sistem transportasi sebagai salah satu fokus utama. Arah kebijakannya adalah membuat angkutan umum semakin mudah diakses, terhubung, dan dapat diandalkan, sehingga warga memiliki alasan kuat untuk beralih dari kendaraan pribadi. Perubahan pilihan perjalanan ini dipandang penting karena pertumbuhan penggunaan mobil dan sepeda motor dapat menambah tekanan pada jalan-jalan kota, terutama pada jam sibuk.
Pramono menyoroti kehadiran layanan Transjabodetabek sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan transportasi publik. Layanan tersebut menghubungkan kota-kota di sekitar Jakarta dengan pusat ibu kota, sehingga perjalanan lintas wilayah tidak sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi. Koneksi kawasan penyangga dan pusat aktivitas juga dapat membantu warga menjangkau pekerjaan, layanan, maupun kebutuhan sehari-hari dengan pilihan perjalanan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, penguatan layanan tidak hanya menyasar mobilitas di dalam Jakarta, tetapi juga perjalanan yang melintasi batas administratif.
Menurut Pramono, perpindahan warga menuju transportasi publik telah meningkat hingga 15 persen. Ia juga menyebut konektivitas Jakarta mencapai 93 persen. Kedua angka itu merupakan pernyataan Pramono mengenai capaian yang disampaikan dalam pemaparan upaya penanganan persoalan kota, bukan hasil verifikasi independen dalam uraian ini. Angka tersebut menggambarkan besarnya perhatian pemerintah terhadap perluasan akses dan perubahan perilaku perjalanan, sekaligus menjadi tolok ukur yang ia kemukakan dalam menjelaskan perkembangan transportasi publik.
Untuk mempertahankan peralihan tersebut, keberadaan rute saja perlu disertai layanan yang nyaman, konsisten, dan mudah digunakan. Keterhubungan antarmoda, informasi perjalanan yang jelas, serta akses dari lingkungan tempat tinggal menuju halte atau stasiun dapat memengaruhi keputusan warga. Apabila perjalanan dengan angkutan umum terasa praktis dari awal hingga tujuan akhir, lebih banyak orang berpeluang meninggalkan kendaraan pribadi untuk sebagian perjalanan mereka. Karena itu, pengembangan jaringan dan peningkatan mutu layanan menjadi bagian yang saling melengkapi dalam agenda transportasi Jakarta. Transjabodetabek memperkuat hubungan dengan kawasan sekitar, sedangkan pembenahan angkutan di dalam kota membantu perjalanan berlanjut setelah warga tiba. Pendekatan ini menempatkan transportasi publik sebagai pilihan utama yang dapat mendukung mobilitas kawasan metropolitan sekaligus mengurangi beban lalu lintas.Paparan Pramono mengenai penanganan sampah, banjir, dan kemacetan disampaikan dalam konteks forum Kearney 100 Years of Impact bertema “Jakarta Towards 500: Shaping the Next Global City Together”. Acara tersebut disebut berlangsung pada 29 Oktober 2026 dan menjadi ruang untuk membicarakan arah perkembangan Jakarta menjelang usia 500 tahun. Persoalan perkotaan yang diangkat berkaitan langsung dengan kualitas hidup warga serta kesiapan ibu kota menghadapi pertumbuhan dan perubahan pada masa mendatang.
Dalam forum itu, Jakarta juga diperkenalkan melalui sejumlah klaim mengenai posisi dan skala kotanya. Menurut keterangan yang disampaikan, Jakarta merupakan kota metropolitan nomor satu di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta orang. Jakarta disebut menempati peringkat ke-15 sebagai kota terbaik di dunia, sekaligus berada di posisi kedua di kawasan ASEAN setelah Singapura. Informasi tersebut memberi gambaran tentang ambisi dan citra global yang menjadi latar pembahasan masa depan kota.
Konteks perbandingan dengan kota dunia turut muncul melalui cerita tentang Wali Kota New York, Zohran Mamdani. Ia disebut meminta saran mengenai cara membuat Jakarta lebih baik dibandingkan New York. Dalam keterangan yang sama, jumlah penduduk New York disebut mencapai 8,3 juta orang.
Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | DCT CYBEREX SGS 2026 Paparkan Analisis Serangan, Perkuat Pertahanan Siber | Perkuat Kesiapsiagaan Dalam Menangani Karhutla, Personel Lanud Sjamsudin Noor Asah Kemampuan Operasikan Kendaraan Pemadam Kebakaran
