Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran hutan yang melanda Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ditangani secara serius dan diselidiki hingga tuntas. Penanganan, menurut arahan tersebut, tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan penanganan dampak di lapangan. Penyebab kebakaran juga perlu ditelusuri agar pemerintah dapat mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi dan menentukan langkah yang tepat terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Prabowo menyoroti kemungkinan bahwa kebakaran tidak sepenuhnya terjadi akibat kondisi alam. Ia menyampaikan dugaan adanya campur tangan manusia, sehingga penyelidikan harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan bukti. Pernyataan itu menekankan pentingnya membedakan faktor alam dari tindakan yang disengaja atau kelalaian, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan siapa yang terlibat. Dengan demikian, proses pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan sebab kebakaran secara terang dan menjadi dasar bagi tindak lanjut pemerintah.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Dalam forum yang dihadiri jajaran kabinet itu, isu kebakaran hutan menjadi salah satu perhatian pemerintah. Prabowo meminta persoalan tersebut tidak dianggap sebagai kejadian biasa, terutama karena kebakaran dapat menimbulkan dampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Penanganan yang terkoordinasi, disertai penyelidikan yang memadai, diperlukan untuk merespons kejadian sekaligus memahami akar masalahnya.
Penelusuran penyebab juga penting untuk memastikan bahwa keputusan berikutnya didasarkan pada fakta, bukan dugaan semata. Jika ditemukan bukti keterlibatan manusia, hasil penyelidikan dapat menjadi landasan bagi proses sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kejelasan mengenai faktor pemicu dapat membantu pemerintah mengevaluasi upaya pencegahan dan kesiapan menghadapi kebakaran pada masa mendatang. Pernyataan presiden tersebut menempatkan pengusutan sebagai bagian penting dari respons negara: selain mengatasi api dan akibatnya, pemerintah perlu mencari tahu mengapa kebakaran terjadi agar risiko kejadian serupa dapat ditekan.
Prabowo meminta aparat penegak hukum menelusuri penyebab kebakaran hutan dan lahan serta mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat. Ia mengarahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menjalankan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk memeriksa bukti, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Kementerian Kehutanan juga diminta berkoordinasi dalam penanganan perkara, sementara unsur intelijen TNI diarahkan untuk membantu menggali informasi terkait kemungkinan keterlibatan pihak tertentu. Arahan tersebut menekankan pentingnya kerja lintas lembaga agar penyelidikan tidak berhenti pada penanganan titik api, tetapi juga menjangkau dugaan sumber dan pihak yang memperoleh manfaat.
Dalam keterangannya, Prabowo menyebut sejumlah korporasi diduga ikut bertanggung jawab atas kebakaran. Namun, penyebutan itu merupakan dugaan yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum, bukan penetapan kesalahan. Aparat diminta menelusuri kemungkinan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar, memeriksa izin serta aktivitas di wilayah terdampak, dan mengumpulkan keterangan secara cermat. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti, serta memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menjelaskan keterangannya. Dengan demikian, langkah penegakan hukum dapat membedakan tanggung jawab korporasi, tindakan individu, dan faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran.
Prabowo juga menyampaikan bahwa warga menangkap sejumlah oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran. Informasi tersebut, menurut arahan yang disampaikan, perlu ditindaklanjuti aparat dan diverifikasi sebelum menjadi dasar penetapan tersangka atau kesimpulan hukum. Ia menggambarkan perbuatan membakar hutan secara sengaja sebagai tindakan yang dampaknya sangat serius dan menyebutnya dapat dianggap sebagai terorisme lingkungan. Pernyataan itu menunjukkan besarnya perhatian terhadap ancaman kebakaran bagi masyarakat, kesehatan, lingkungan, serta perekonomian. Meski demikian, penentuan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab tetap menjadi kewenangan penyidik serta pengadilan berdasarkan bukti yang sah. Pengusutan tuntas diharapkan menghasilkan pertanggungjawaban yang adil dan mencegah kebakaran serupa terulang, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.
Prabowo menilai kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat. Asap yang menyebar dapat mengganggu aktivitas dan membahayakan jutaan rakyat Indonesia, terutama anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Karena itu, penanganan kebakaran harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh ditunda sampai dampaknya semakin luas.
Pemerintah, menurut Prabowo, sedang bekerja keras menghadapi situasi tersebut melalui berbagai upaya. Penanganan mencakup langkah untuk mengendalikan titik api, mengurangi dampak asap, serta memperkuat koordinasi pihak-pihak yang bertugas di lapangan. Respons yang diperlukan harus disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayah, sehingga tindakan pemadaman dan perlindungan warga dapat berjalan secara efektif. Keselamatan masyarakat dan pencegahan meluasnya kebakaran menjadi perhatian utama.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pemerintah tidak cukup hanya memadamkan api. Penyebab kebakaran perlu ditelusuri dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara menyeluruh. Komitmen untuk mengusut peristiwa sampai tuntas dimaksudkan agar pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti, bukan semata-mata dugaan. Proses pemeriksaan harus dilakukan secara serius, termasuk meneliti kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam pembukaan atau pengelolaan lahan yang melanggar aturan.
Prabowo memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan menangani masalah ini dengan cara yang biasa atau sekadar memberikan respons sementara. Jika bukti pelanggaran telah jelas dan memenuhi dasar yang diperlukan, izin perusahaan yang terbukti melanggar akan dicabut. Pernyataan tersebut menempatkan pencabutan izin sebagai tindakan nyata yang dapat ditempuh, bukan ancaman tanpa konsekuensi, sepanjang hasil pemeriksaan mendukung keputusan itu. Dengan demikian, penegakan aturan diharapkan memberi kepastian bahwa pelanggaran tidak dibiarkan.
Pendekatan tersebut menggabungkan penanganan darurat dengan penegakan hukum dan pengawasan perizinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah di lapangan berjalan beriringan dengan penyelidikan yang transparan dan berlandaskan bukti. Bagi warga yang terdampak, kecepatan mengendalikan api dan mengurangi paparan asap tetap penting. Pada saat yang sama, pengusutan menyeluruh diperlukan untuk mencegah kebakaran berulang serta menjaga agar setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyampaikan peringatan kepada negara-negara tertentu yang, menurutnya, kerap menghina Indonesia. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia dikenal santun dan sabar, tetapi sikap tersebut tidak berarti Indonesia akan terus menerima gangguan atau perlakuan yang merendahkan. Pernyataan itu disampaikan sebagai pesan agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak menganggap kesabaran bangsa Indonesia sebagai sesuatu yang dapat diuji tanpa batas.
Prabowo mengatakan pemerintah pada waktunya akan membuka perusahaan-perusahaan. Namun, dalam bahan pernyataan yang disampaikan, ia tidak merinci perusahaan mana yang dimaksud, kapan hal itu akan dilakukan, maupun tindakan apa yang akan menyertainya. Karena itu, maksud pernyataan tersebut tidak dapat dipastikan lebih jauh. Prabowo juga tidak menyebut identitas negara-negara yang ia nilai suka menghina Indonesia. Pernyataannya hanya mengarah pada negara tertentu, tanpa menyebut nama atau memberikan penjelasan tambahan mengenai pihak yang dituju.
Gambaran yang ia berikan adalah tentang bangsa yang tetap menjaga kesantunan dan kesabaran, tetapi tidak ingin terus-menerus diganggu. Peringatan itu menempatkan sikap sabar berdampingan dengan penegasan bahwa ada batas terhadap gangguan dan penghinaan yang diterima. Tanpa rincian mengenai perusahaan yang akan dibuka atau langkah pemerintah berikutnya, pernyataan Prabowo tetap menjadi pesan umum kepada pihak-pihak yang ia maksud. Ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak semestinya dipandang sebagai bangsa yang akan selalu diam ketika merasa dihina. Pada saat yang sama, ia tidak memaparkan rincian langkah yang akan diambil, sehingga belum ada dasar dalam pernyataan tersebut untuk menyimpulkan tindakan tertentu.
Baca juga: Cegah Kebakaran Hutan Dan Lahan Meluas, Tim Penyuluh Alpha Mabes TNI Berikan Sosialisasi Dan Wawasan Kepada Anggota Bayan Resourse | Aduan Warga Mengarah ke Kanit Reskrim Merakurak, Dugaan Pemerasan Minta Diusut Tuntas | Melalui Komsos Bersama Staf Desa, Babinsa Imbau Warga Tidak Membakar Sampah Cegah Kebakaran
