Kabupaten Kapuas | Polda Kalimantan Tengah menetapkan dua korporasi beserta masing-masing direkturnya sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kedua perusahaan yang disebut dalam penetapan tersebut adalah PT BWL dan PT PWN. Dengan demikian, status tersangka dalam perkara ini mencakup badan usaha serta direktur dari masing-masing perusahaan. Penetapan itu menjadi inti perkembangan penanganan perkara karhutla yang berlangsung di Kalimantan Tengah.
Informasi mengenai penetapan tersangka ini menempatkan PT BWL dan PT PWN sebagai dua korporasi yang terkait dalam proses perkara. Para direktur masing-masing perusahaan juga ditetapkan sebagai tersangka, sehingga pemberitaan mengenai kasus ini menyebut pihak korporasi dan pengurusnya secara bersamaan. Penyebutan nama perusahaan dan jabatan para pihak tersebut penting untuk membedakan subjek yang ditetapkan dalam perkara, tanpa mencampuradukkan kedudukan perusahaan dengan kedudukan direkturnya.
Penetapan sebagai tersangka merupakan status dalam proses penanganan perkara, bukan keterangan mengenai putusan akhir. Karena itu, uraian mengenai perkembangan ini perlu dibatasi pada informasi yang telah disampaikan, yakni Polda Kalteng menetapkan PT BWL, PT PWN, serta masing-masing direktur sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Rincian lain, seperti penyebab kebakaran, lokasi kejadian tertentu, maupun kesimpulan mengenai tanggung jawab para pihak, tidak dapat ditambahkan tanpa keterangan yang mendukungnya.
Perkembangan tersebut menandai bahwa penanganan perkara melibatkan dua korporasi dan para direktur masing-masing. Publik dapat mengikuti informasi lanjutan dari keterangan resmi aparat penegak hukum dan perkembangan proses perkara. Sampai terdapat keterangan tambahan, penyebutan pihak-pihak dalam konteks ini sebaiknya tetap mengikuti status yang diumumkan oleh kepolisian. Dengan cara itu, informasi mengenai penetapan tersangka disampaikan secara jelas, sekaligus menjaga perbedaan status dalam proses hukum dan hasil akhir perkara. Fokus pemberitaan pada PT BWL dan PT PWN juga membantu pembaca memahami siapa saja yang disebut dalam perkembangan kasus tersebut, tanpa mengaitkannya dengan dugaan yang belum dicantumkan dalam informasi awal.
Hasil penyidikan mencatat bahwa kebakaran lahan terjadi di dalam area konsesi dua perusahaan yang menjadi perhatian dalam perkara ini. Lokasi pertama berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada area konsesi PT BWL. Berdasarkan hasil penyidikan, luas lahan yang terbakar di wilayah konsesi tersebut tercatat lebih dari 587 hektare. Angka itu menunjukkan batas minimal luas yang teridentifikasi, bukan jumlah pasti keseluruhan lahan yang terdampak. Dengan demikian, luas sebenarnya dapat lebih besar daripada angka yang disebutkan dalam hasil penyidikan.
Lokasi kedua berada di Kabupaten Lamandau, juga di Kalimantan Tengah, pada area konsesi PT PWN. Penyidik mencatat bahwa lahan terbakar di area tersebut mencapai lebih dari 664 hektare. Seperti pada temuan di Kapuas, angka tersebut perlu dipahami sebagai batas minimal berdasarkan hasil penyidikan, bukan sebagai angka final yang menetapkan luas persis kebakaran. Kedua temuan itu menggambarkan skala area terdampak yang berada di dalam konsesi masing-masing perusahaan, dengan luasan tercatat yang melampaui ratusan hektare.
Perbedaan lokasi dan luasan tersebut menjadi bagian penting dari uraian perkara. PT BWL dikaitkan dengan area konsesi di Kabupaten Kapuas, sedangkan PT PWN dikaitkan dengan area konsesi di Kabupaten Lamandau. Data yang disampaikan penyidik memberikan gambaran mengenai sebaran lahan terbakar pada masing-masing wilayah, sekaligus menunjukkan bahwa kebakaran tidak terbatas pada satu lokasi. Namun, penyebutan luas lebih dari 587 hektare dan lebih dari 664 hektare tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab kebakaran, waktu terjadinya, ataupun pihak yang bertanggung jawab. Penilaian mengenai unsur-unsur tersebut bergantung pada proses hukum dan bukti yang diperiksa. Karena itu, angka luasan sebaiknya dikutip sesuai batas minimal yang dinyatakan, tanpa dibulatkan atau diperlakukan sebagai angka pasti. Keterangan ini juga menjaga agar skala dampak yang dilaporkan tetap terpisah dari kesimpulan mengenai tanggung jawab perusahaan maupun direkturnya. Penyidikan menyajikan lokasi dan luasan sebagai temuan faktual yang perlu dibaca dalam konteks proses perkara, sementara penetapan tanggung jawab mengikuti pembuktian lebih lanjut.Penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tidak hanya menjerat dua perusahaan, tetapi juga menetapkan pimpinan masing-masing perusahaan sebagai tersangka perorangan. Mereka adalah direktur PT BWL berinisial SPS, yang berusia 63 tahun, serta direktur PT PWN berinisial DT, berusia 71 tahun. Dengan penetapan tersebut, proses hukum dalam perkara ini mencakup badan usaha dan individu yang memimpin perusahaan terkait.
Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa penyidik menetapkan kedua direktur setelah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang kuat. Keterangan itu menjelaskan dasar yang digunakan penyidik dalam menetapkan status tersangka, sekaligus menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah tahap pengumpulan bukti. Pernyataan Kapolda tersebut menjadi keterangan resmi mengenai langkah penyidik dalam penanganan perkara.
Identitas kedua direktur disampaikan melalui inisial, yakni SPS untuk pimpinan PT BWL dan DT untuk pimpinan PT PWN. Informasi usia masing-masing juga tercantum dalam keterangan mengenai penetapan tersangka: SPS berusia 63 tahun, sedangkan DT berusia 71 tahun. Keduanya ditetapkan dalam kapasitas sebagai tersangka perorangan, berbeda dari status perusahaan yang turut terseret dalam perkara kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Penetapan status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan putusan akhir mengenai kesalahan. Karena itu, perkara terhadap kedua direktur tetap perlu dipahami sesuai tahapan hukum yang berjalan. Informasi yang disampaikan sejauh ini menegaskan adanya penetapan, identitas berdasarkan inisial, usia, serta dasar umum berupa barang bukti yang kuat menurut Kapolda Kalteng. Rincian lebih lanjut mengenai bukti maupun dugaan peran masing-masing tidak disebutkan dalam keterangan tersebut, sehingga tidak tepat untuk menyimpulkan hal-hal yang belum disampaikan secara resmi.
Dengan demikian, perkara ini memiliki dimensi pertanggungjawaban terhadap perusahaan dan terhadap pimpinan yang ditetapkan secara individual. Langkah penyidik terhadap SPS dan DT memperluas pihak yang menjalani proses hukum, sementara penjelasan mengenai perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil penyidikan dan proses peradilan. Hingga ada keputusan pengadilan, status keduanya tetap tersangka dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Dalam penjelasan Kapolda pada Rabu, 21 Oktober 2026, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah digambarkan mencakup perkara yang melibatkan pelaku perorangan maupun dugaan keterlibatan korporasi. Jajarannya telah menangani 138 kasus karhutla dan menetapkan 47 orang sebagai tersangka dari kalangan perorangan. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum berlangsung pada lebih dari satu jalur, dengan pemeriksaan yang menyasar individu sekaligus badan usaha. Keterangan itu memberikan gambaran mengenai skala penanganan perkara, tanpa merinci lokasi, waktu, ataupun penyebab setiap kebakaran.
Di luar perkara perorangan, penyidik disebut sedang mendalami 12 korporasi. Pendalaman tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan untuk menilai apakah terdapat unsur yang dapat menjadi dasar penetapan tersangka korporasi. Dari 12 perusahaan yang ditelusuri, dua dinyatakan telah memenuhi unsur dan resmi ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Dengan demikian, status tersangka itu melekat pada dua badan usaha, berbeda dari 47 tersangka yang berasal dari kalangan perorangan. Informasi yang tersedia tidak menyebut nama perusahaan, direksi, ataupun rincian alat bukti, sehingga hal-hal tersebut tidak dapat dipastikan dari keterangan ini.
Perkembangan tersebut menempatkan pemeriksaan korporasi sebagai salah satu bagian penting dalam penanganan karhutla di provinsi tersebut.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
