Kabupaten Asahan | Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebutuhan penyediaan sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam menyiapkan dukungan anggaran bagi pemulihan di tiga provinsi, terutama agar berbagai kebutuhan penanganan pascabencana dapat segera direncanakan dan dikerjakan. Dana itu ditujukan untuk mendukung proses pemulihan yang mencakup rehabilitasi serta pembangunan kembali di kawasan terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kebutuhan anggaran tersebut dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Tito, Prabowo tidak mempermasalahkan penyediaan dana sekitar Rp42 triliun tersebut. Keterangan itu menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan pemulihan telah dibahas pada tingkat pemerintah pusat. Namun, besarnya kebutuhan anggaran juga menuntut perencanaan yang jelas, agar pembiayaan dapat dialokasikan sesuai tahapan dan kebutuhan di masing-masing wilayah, serta mendukung pelaksanaan program secara terarah.
Dari total tersebut, sekitar Rp33 triliun merupakan kebutuhan untuk tahun anggaran 2027. Sementara itu, sekitar Rp9 triliun berasal dari anggaran 2026 yang belum tersalurkan kepada kementerian dan lembaga. Dana yang belum tersalurkan itu berkaitan dengan waktu penyaluran yang dinilai terlalu pendek, sehingga tidak memungkinkan anggaran digunakan sebagaimana direncanakan pada tahun berjalan. Karena itu, kebutuhan pemulihan untuk 2027 turut memperhitungkan dana yang belum terserap pada 2026, bukan hanya pembiayaan baru.
Penyatuan dua komponen tersebut memberi gambaran mengenai besaran sumber daya yang perlu disiapkan untuk mempercepat pemulihan. Tahap berikutnya adalah memastikan anggaran tersedia dan dapat disalurkan kepada pelaksana yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan prioritas rehabilitasi serta rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penjelasan mengenai pembagian dana, daftar proyek, dan jadwal pelaksanaan akan diperlukan agar masyarakat memahami bagaimana dukungan pemerintah diterjemahkan menjadi kegiatan pemulihan. Dengan demikian, persetujuan atas kebutuhan anggaran menjadi dasar bagi proses perencanaan, sementara efektivitas penyaluran dan pelaksanaan akan menentukan manfaatnya bagi wilayah terdampak.
Anggaran pemulihan bencana Sumatra 2027 tidak diserahkan secara langsung kepada Tito. Dana tersebut direncanakan untuk dialokasikan kepada kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana program. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu pihak utama, terutama untuk menangani pemulihan infrastruktur yang rusak. Dengan mekanisme ini, tiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan sesuai mandat dan jenis pekerjaan, sementara penggunaan dana tetap mengikuti proses perencanaan, persetujuan, serta tata kelola anggaran pemerintah. Penjelasan mengenai jalur penyaluran penting agar publik memahami bahwa peran Tito adalah mendorong koordinasi dan percepatan, bukan menerima atau membagikan dana secara pribadi.
Sasaran pemulihan yang disebutkan mencakup sejumlah fasilitas dan kegiatan penting bagi kehidupan warga. Perbaikan jalan diperlukan untuk memulihkan akses antardaerah, mendukung mobilitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang. Sekolah serta rumah ibadah juga menjadi prioritas agar kegiatan belajar dan layanan sosial-keagamaan dapat kembali berlangsung. Selain itu, pasar perlu dipulihkan sebagai ruang perdagangan dan pusat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dukungan bagi UMKM turut diperlukan supaya pelaku usaha dapat kembali beroperasi, menjaga sumber penghasilan, dan membantu menggerakkan ekonomi lokal. Rincian program dan kebutuhan biaya untuk setiap sasaran selanjutnya perlu disusun oleh kementerian atau lembaga pelaksana berdasarkan kondisi lapangan.
Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan agar instansi terkait memiliki dasar untuk mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan. Kejelasan pagu dan persetujuan pendanaan juga dibutuhkan supaya proses pengadaan tidak tertunda. Setelah persyaratan administrasi dan pendanaan terpenuhi, kementerian dapat menyiapkan lelang dini untuk pekerjaan yang telah direncanakan. Langkah tersebut ditujukan untuk memangkas waktu perencanaan dan pelaksanaan, bukan mengabaikan ketentuan pengadaan maupun pemeriksaan kebutuhan. Target yang disampaikan ialah agar pekerjaan di lapangan kembali berjalan sejak Januari 2027, atau paling lambat Februari tahun yang sama. Jadwal itu bergantung pada penyelesaian proses persetujuan dan penyaluran dana. Karena itu, kepastian anggaran menjadi faktor penting dalam menerjemahkan rencana pemulihan menjadi pekerjaan nyata di berbagai wilayah terdampak Sumatra.
Rencana induk pemulihan bencana Sumatra mencakup 11.520 kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 2026–2028. Skala ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada pemulihan layanan dasar dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan dibagi ke dalam program lintas sektor dengan kementerian dan lembaga sebagai pelaksana maupun pendukung.
Di bidang infrastruktur, kegiatan mencakup pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan untuk memulihkan konektivitas antarwilayah. Penanganan sungai juga menjadi bagian dari rencana, seiring kebutuhan memperbaiki lingkungan dan infrastruktur yang terdampak bencana. Pada sektor pelayanan publik, rencana memuat pembangunan dan perbaikan sekolah agar kegiatan belajar dapat berlangsung kembali dengan lebih aman. Pemulihan rumah turut menjadi komponen penting karena kondisi hunian berpengaruh langsung terhadap kemampuan warga untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari.
Rencana tersebut juga mencakup sektor pertanian dan pertambakan. Pemulihan lahan, sarana produksi, serta fasilitas pendukung diharapkan membantu masyarakat menghidupkan kembali mata pencaharian dan kegiatan ekonomi setempat. Dengan demikian, cakupan rencana induk meliputi kebutuhan fisik sekaligus pemulihan kapasitas produktif, meskipun keberhasilan tiap program akan bergantung pada kesiapan pelaksanaan di daerah dan koordinasi antarlembaga.
Menurut data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kebutuhan anggaran bagi 23 kementerian dan lembaga pelaksana utama diperkirakan sekitar Rp100,16 triliun. Perkiraan alokasi tahunan terdiri atas Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028. Angka tahunan tersebut dapat berbeda dari total karena pembulatan atau rincian perencanaan yang lebih lengkap.
Selain itu, sekitar Rp575,4 miliar diperlukan bagi 10 kementerian dan lembaga pendukung. Jika seluruh komponen tersebut diperhitungkan, pembiayaan rencana induk diperkirakan mencapai sekitar Rp100,67 triliun. Besarnya kebutuhan ini menempatkan penyaluran anggaran, penentuan prioritas, dan pemantauan kemajuan sebagai bagian penting dari pelaksanaan program hingga 2028.
Dalam pemaparan Tito mengenai pelaksanaan anggaran 2026 untuk pemulihan bencana di Sumatra, kebutuhan yang diajukan kementerian dan lembaga (K/L) pusat mencapai sekitar Rp39,1 triliun. Hingga saat itu, sekitar Rp29,9 triliun telah disalurkan kepada 33 K/L. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan pusat telah memperoleh dukungan anggaran, meskipun penyaluran dan pelaksanaan program tetap perlu dipantau agar bantuan benar-benar menjangkau kegiatan pemulihan yang direncanakan.
Di tingkat daerah, dukungan yang disampaikan mencapai sekitar Rp12,34 triliun. Dana itu mencakup Rp268 miliar melalui belanja tidak terduga, tambahan transfer ke daerah sekitar Rp10,65 triliun, serta sekitar Rp1,4 triliun untuk kebutuhan belanja pegawai dan penanganan bencana. Namun, besarnya alokasi belum selalu sejalan dengan tingkat realisasi. Di Sumatra Barat, realisasi tambahan transfer tertinggi tercatat 54 persen, sementara ada daerah yang baru mencapai 5 persen. Di Sumatra Utara, Kabupaten Asahan mencatat realisasi tertinggi, yakni 60 persen; sebaliknya, Mandailing Natal dan Toba tercatat nol persen. Di Aceh, Pidie telah merealisasikan 93 persen, sedangkan Bireuen belum mencatat realisasi.
Perbedaan capaian tersebut menjadi perhatian karena dana yang tersedia perlu segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan pemulihan dan ketentuan yang berlaku. Tito juga mengingatkan bahwa sedikitnya 41 bencana susulan, terutama banjir dan tanah longsor, terjadi pada April–Oktober di 13 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi. Peristiwa itu kembali merusak sebagian infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, sehingga menambah kebutuhan penanganan dan pemulihan.
Baca juga: Kami ingin anggaran dan program pencegahan benar-benar menyentuh daerah rawan, bukan hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi | PSDKU UNY di Blora Mulai Dibangun dengan Anggaran Awal Rp50 Miliar | MATA Minta Rincian Penggunaan Dana TKD untuk Penanganan Bencana di Bireuen Dibuka
10 kunjungan