Jakarta | Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan serta memastikan persoalan tersebut ditangani secara serius. Penyiapan strategi itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/10/2026). Keterangan tersebut menegaskan bahwa pemerintah menempatkan penanganan karhutla sebagai agenda yang memerlukan perhatian dan persiapan terpadu.
Menurut Listyo Sigit Prabowo, pemerintah sedang mempersiapkan beragam upaya untuk menangani karhutla. Langkah tersebut menunjukkan adanya koordinasi dan perencanaan yang perlu dilakukan secara menyeluruh, sehingga penanganan tidak hanya bergantung pada satu pendekatan. Pemerintah memandang kesiapan sebagai unsur penting dalam menghadapi persoalan karhutla, termasuk melalui penyusunan agenda dan strategi yang dapat dijalankan sesuai kebutuhan.
Pernyataan yang disampaikan di lingkungan Kompleks Istana Kepresidenan itu menjadi penanda bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya yang tengah disiapkan diharapkan dapat menjadi dasar bagi kerja pemerintah dalam mengelola isu tersebut secara terarah. Keterangan KSP juga memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai karhutla dilakukan dalam kerangka kebijakan pemerintah, dengan menekankan keseriusan, kesiapan, dan keterpaduan langkah penanganan.
Pemerintah masih mempersiapkan badan restorasi gambut agar dapat menjalankan peran yang lebih fleksibel dalam menghadapi serta mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Persiapan tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat upaya perlindungan kawasan gambut, terutama yang rentan mengalami kekeringan dan mudah terbakar.
Listyo menjelaskan bahwa badan restorasi gambut itu diarahkan untuk membantu meminimalkan kejadian karhutla pada masa mendatang. Bentuk yang lebih fleksibel diharapkan memungkinkan badan tersebut mendukung langkah pencegahan dan penanganan secara lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan pemulihan lahan gambut setelah terjadi kerusakan, tetapi juga dapat berkontribusi pada upaya mengurangi risiko kebakaran.
Rencana tersebut masih berada dalam tahap persiapan. Pemerintah masih mematangkan bentuk badan yang akan dibentuk agar perannya dapat mendukung kebutuhan penanganan karhutla secara efektif. Penjelasan mengenai fleksibilitas badan itu menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan mekanisme kerja dengan tantangan perlindungan gambut dan pengendalian kebakaran.
Listyo belum menyampaikan kapan pembentukan badan restorasi gambut tersebut akan rampung. Karena itu, proses yang sedang berjalan belum dapat dipastikan tahap akhirnya. Pemerintah masih melanjutkan persiapan sebelum badan tersebut menjalankan fungsi yang diharapkan untuk membantu meminimalkan karhutla.
Langkah ini menegaskan bahwa pencegahan karhutla dipandang memerlukan dukungan kelembagaan yang dapat bergerak sesuai kebutuhan. Namun, rincian lebih lanjut mengenai hasil persiapan badan tersebut masih menunggu proses pemerintah. Sampai ada penjelasan berikutnya, fokusnya tetap pada penyusunan bentuk yang fleksibel dan mampu membantu upaya restorasi gambut sekaligus mengurangi potensi kebakaran di masa depan.
Strategi pemerintah dalam menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencakup dua pendekatan yang berjalan secara terpadu, yaitu penanganan langsung ketika kebakaran terjadi serta pencegahan untuk mengurangi potensi munculnya kebakaran. Kedua pendekatan tersebut dipandang penting karena penanganan tidak cukup hanya dilakukan setelah api meluas. Pemerintah mendorong kesiapan di lapangan sekaligus membangun upaya yang dapat menekan risiko sejak awal.
Dalam penanganan langsung, pemerintah mengerahkan satuan tugas udara dan satuan tugas darat untuk mendukung pemadaman. Pengerahan kedua satuan tugas itu menjadi bagian dari koordinasi dalam menghadapi karhutla, dengan pembagian dukungan sesuai kebutuhan penanganan. Satuan tugas udara dan darat bekerja sebagai unsur yang memperkuat respons pemerintah terhadap kebakaran, sehingga upaya pemadaman dapat dilakukan melalui langkah yang terkoordinasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa respons terhadap karhutla mencakup dukungan operasional di berbagai unsur, bukan hanya satu bentuk tindakan.
Selain pemadaman, pemerintah juga mendorong langkah pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan perbaikan regulasi. Sosialisasi serta edukasi diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya mencegah karhutla, sedangkan perbaikan regulasi menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan pengendalian. Seluruh langkah tersebut sedang didorong pemerintah, sebagaimana disampaikan Listyo. Pernyataan itu menegaskan bahwa pengendalian karhutla dilakukan melalui kombinasi respons langsung dan kebijakan pencegahan. Dengan pendekatan terpadu, pemerintah berupaya memastikan pemadaman dan pencegahan menjadi bagian dari strategi yang saling melengkapi dalam menghadapi ancaman karhutla.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh unsur terkait untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara bersama-sama. Arahan tersebut mencakup Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, serta masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan. Keterlibatan lintas pihak diperlukan karena karhutla tidak hanya berkaitan dengan penanganan api, tetapi juga pencegahan, pengawasan wilayah, perlindungan warga, dan pemulihan lingkungan.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan arahan tersebut. Setiap unsur diharapkan menjalankan peran sesuai kewenangan, sekaligus memperkuat komunikasi agar informasi mengenai titik rawan, kondisi lapangan, dan kebutuhan penanganan dapat disampaikan secara cepat. TNI dan Polri turut mendukung upaya pengendalian di lapangan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam mengoordinasikan sumber daya serta menggerakkan masyarakat untuk mencegah munculnya kebakaran.
Pemerintah juga sedang melakukan berbagai pemantauan terhadap kondisi wilayah dan potensi karhutla. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk melihat situasi secara menyeluruh. Hasil pemantauan tersebut kemudian menjadi bahan kajian pemerintah dalam menentukan langkah terbaik, termasuk dalam menyusun pola koordinasi dan menetapkan prioritas penanganan berdasarkan kondisi yang ditemukan.
Dalam proses ini, masyarakat tetap memiliki peran penting melalui kewaspadaan dan pelaporan apabila menemukan indikasi kebakaran atau aktivitas yang berpotensi memicu api. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pelaksanaan arahan Presiden dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan hasil pemantauan yang sedang berlangsung. Listyo menegaskan bahwa koordinasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menangani karhutla.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
